Arsip untuk September, 2010

Hak dan Kewajiban Konsumen

Posted: September 28, 2010 by Komnas "PKPU" in Perlindungan Konsumen

Hak dan Kewajiban Konsumen

<!– Saturday, April 25, 2009 permalink–>Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Tujuan Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah

  1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
  2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
  3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
  4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
  5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
  6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Azas Perlindungan Konsumen

  1. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
  2. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
  3. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
  4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
  5. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hak-hak Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :

  1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

  1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen Mandiri

Ciri Konsumen Mandiri adalah :

  1. Sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya;
  2. Mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen sendiri;
  3. Jujur dan bertanggungjawab;
  4. Berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya;
  5. Berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen;

6 Waspada Konsumen

  1. Kritis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk;
  2. Teliti sebelum membeli;
  3. Biasakan belanja sesuai rencana;
  4. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan,kenyamanan dan kesehatan;
  5. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
  6. Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa;

Keluhan Konsumen

Posted: September 28, 2010 by Komnas "PKPU" in Tak Berkategori

Beras Merek Flying Man Yang Diduga Illegal dan Berbahaya Ditarik Dari Pasaran

Beras impor diduga ilegal merek “Flying Man” yang ditemukan di salah satu mini market di Kabupaten Bungo oleh tim Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan saat inspeksi mendadak beberapa waktu lalu, akhirnya ditarik dari pasaran.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindang Kabupaten Bungo Amirudin Hanafie saat ditemui, Selasa, mengatakan, dari hasil koordinasi dengan Disperindag Provinsi Jambi beras temuan sidak tersebut dinyatakan ilegal dan diminta untuk ditarik dari peredaran.

“Kita telah melakukan pengecekan di minimarket `L`, saat ini beras tersebut sudah tidak dijual lagi. Kita juga sudah ingatkan penjual untuk tidak coba-coba lagi menjual beras impor ilegal tersebut,” jelas mantan Kabag Perekonomian Setda Bungo ini.

Selain itu, kebijakan ini juga menjadi peringatan bagi swalayan atau minimarket lainnya untuk tidak coba-coba menjual barang tanpa ada legalitas yang jelas.

“Jika nanti kami kembali menemukan barang impor atau lokal tanpa ada legalitas maka akan langsung kita berikan tindakan tegas,” katanya.

Pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap semua barang yang beredar di Kabupaten Bungo, baik berupa produk makanan ataupun produk barang lainnya.

Pengecekan produk makanan dan barang ini rutin dilakukan, sehingga keluar masuknya barang akan diketahui, sehingga tidak ada lagi barang impor ilegal yang masuk ke Bungo.

Sebelumnya, Dinas Koperasi, UKM dan Perindag bersama Dinas Kesehatan pada Rabu (25/8) melakukan sidak ke sejumlah minimarket dan swalayan di Kota Muarabungo, ibukota Kabupaten Bungo.

Dalam sidak itu tim menemukan adanya penjualan beras impor dari Thailand bermerek “Flying Man”. Beras ini tidak memiliki label ML (makanan luar) dan label Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Beras tersebut dijual bebas di minimarket “L” di kawasan Jalan Lintas Sumatera.

Belum diketahui pasti, apakah beras tersebut masuk ke Indonesia secara ilegal atau resmi. Tim sidak sudah mengambil sample beras tersebut dan akan dikonsultasikan ke BPOM Provinsi Jambi dan instansi terkait.

Saat sidak pemilik minimarket “L” Tameng mengatakan, pihaknya telah menjual produk beras impor dari Thailand ini sejak tiga bulan lalu dan mengambil beras impor ini dari distributor Pulau Emas Jambi.

“Saya tidak tahu kalau ini produk beras impor ilegal. Kita sudah menjual puluhan karung dan sampai saat ini belum ada yang komplain,” ujarnya.

Posted by: Yayasan Lembaga Konsumen Independen | August 17, 2010

Daftar Terkini Obat Tradisional Dan Obat Kuat Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Dosis Tinggi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menemukan sebanyak 46 produk obat tradisional berbahaya karena mengandung bahan kimia obat.

“Berdasarkan analisis risiko temuan pengawasan obat tradisional pada semester pertama 2010 masih ditemukan mengandung bahan kimia obat yang dilarang dicampurkan ke dalam obat tradisional,” papar Kepala Badan POM Kustantinah, di Jakarta, Jumat (13/8/2010).

Produk obat tradisional yang disita Badan POM itu terdiri atas produk jamu, kapsul, tablet, dan lain-lain.

Sebanyak delapan produk nomor registrasinya dibatalkan, yakni:

1. Wei Yi Xin Kapsul, 2. Gemuk Segar Eka Jaya No 1 serbuk, 3. Keteling Jiaonang, 4. Pegal Linu Eka Jaya No 2 serbuk, 5. Pegal Linu Sari Widoro COD, 6. Yin Chiao tablet, 7. Gemuk Sehat Pusaka Raga Serbuk, dan 8.Tenaga Sehat Pegal Linu serbuk.

Sedangkan produk yang tidak terdaftar dan mencantumkan nomor izin palsu adalah

1. Asam Urat Flu Tulang Super kapsul, 2. Asam Urat Flu Tulang Super tablet, 3. Buah Delima Darah Tinggi kapsul, 4. Buah Delima kapsul, 5. Gajah Kuat tablet, 6. Gemuk Sehat untuk Pria, 7. Wanita Jati Sehat, 8. Obat Gatal-Gatal (Eksim) Brantas kapsul, 9.Obat Kuat Tongkat Mesir serbuk, 10. Pakar Jaya Asam Urat si Tangkur Serbuk, 11. Power Sex kapsul, 12. Serbuk Brastomolo, 13. Top Jaya Sakti kapsul, 14. Torpedo serbuk, 15. Walet Mas serbuk, 16. Yunang kapsul, 17. Chang San serbuk, 18. Flu Tulang serbuk, 19. Puji Sehat Gemuk Sehat serbuk, 20. Sukma Perkasa Asam Urat serbuk, 21. Asam Urat + Flu Tulang Ramuan Mahkota Dewa kapsul, 22. Kammasutera serbuk, 23. Pegal Linu dan Asam Urat Montalin kapsul, 24. Godong Ijo kapsul, 25. Buah Merah Khusus Pria dan Wanita kapsul, 26. Pa’e Obat Kuat dan Tahan Lama kapsul, 27. Kuat Jantan Obat Kuat dan Tahan Lama kapsul, 28. Akar Jawa China kapsul, 29. Pegal Linu Rheumatik Asam Urat untuk Pria dan Wanita Kuat Sentosa serbuk, 30. Multi Guna Kaler untuk Pria dan Wanita serbuk, 31. Asam Urat Kaler untuk Pria dan Wanita serbuk, 32. Samurat Extra untuk Pria dan Wanita serbuk, dan 33. Asam Urat Nyeri Tulang Pengapuran kapsul.

Selain itu, ada lima produk obat tradisional yang beredar namun tidak terdaftar, yakni:

1. 5X Lebih Dahsyat Obat Kuat dan Tahan Lama tablet, 2. On-Top kapsul, 3. Linzhe Ba Zi Hu Zin Lin tablet, 4. New Happy Strong kapsul, serta 5. Morinda Extra Ginseng kapsul.

“Badan POM mengimbau masyarakat untuk bisa melindungi diri sendiri dengan tidak membeli produk tersebut,” ujar Kustantinah. Masyarakat yang menemukan produk yang dilarang beredar atau produk pangan rusak lainnya agar melaporkan ke Badan POM atau Balai POM diseluruh Indonesia.

Badan POM juga menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan POM yang dapat dihubungi di nomor telepone021-4263333 dan 021-32199000 atau surat elektronik di ulpk@pom.go.id atau laman internet di http://www.pom.go.id.

Pemerintah menyita 46 merek obat tradisional. Penyitaan tersebut dilakukan karena barang-barang itu mengandung bahan kimia obat (BKO) dengan dosis sangat tinggi.

Ke-46 merek obat tradisional tersebut kebanyakan merupakan obat penambah stamina pria atau obat kuat. Produsen obat pun berasal dari beberapa daerah. Ada yang dari daerah Jabodetabek, Cilacap, Surabaya, Makassar, dan Magelang. Bahkan terdapat dua merek obat tradisional yang diimpor dari Malaysia.

Jenis BKO yang ditambahkan dalam obat tradisional pun beragam. Dari paracetamol, metampiron, CTM, tadalafil, dan lain-lain. “BKO yang berlebihan sangat berbahaya bagi tubuh,” kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kustantinah, di Jakarta, Jumat (13/8).

BKO tersebut biasanya terkandung dalam obat keras. Untuk pemakaiannya pun membutuhkan resep dokter. “Kebanyakan kandungan BKO dalam obat tradisional yang kita sita sangat tinggi,” jelasnya.

Dalam peredarannya, urainya, obat-obat tersebut kerap mencantumkan izin edar palsu. Dari ke-46 merek itu, 33 di antaranya izin edarnya palsu. Lima merek tak terdaftar dan delapan lainnya dibatalkan nomor registrasinya.

Kustantinah menambahkan, pengawasan terhadap obat-obatan dilakukan secara kontinyu. Pada kurun 2001-2007, penggunaan BKO pada obat tradisional kebanyakan untuk obat rematik dan penghilang rasa sakit. Namun sejak 2007, tren tersebut beralih ke obat pelangsing dan penambah stamina.

Untuk mengantisipasi penyebaran obat-obat itu, BPOM telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk menarik dan memusnahkannya. Selain itu, dia juga berharap agar masyarakat dapat melindungi dirinya masing-masing. Caranya dengan melihat komposisi obat dan makanan, atau melihat kode registrasi yang tercantum dalam kemasan. Kustantinah juga mengimbau agar masyarakat melaporkan kepada BPOM jika menemukan obat atau makanan ilegal.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia, Charles Saerang, menegaskan tidak ada anggotanya yang tak memiliki izin edar. Anggota GP Jamu yang saat berjumlah 1.300 perusahaan, semuanya terdaftar di BPOM. “Mereka bukan anggota kami,” kata Saerang.

Dia menyambut baik usaha pemerintah dalam mengawasi peredaran obat-obat tradisional di Indonesia. “Sebaiknya jangan hanya dilakukan secara musiman saja,” tuturnya. Selain itu dia berharap dapat dilibatkan dalam proses pengawasan itu.

Daftar Kosmetik Tanpa Label Yang Diduga Palsu

Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu menemukan beberapa jenis kosmetik dan permen tanpa label dijual secara ilegal di sejumlah pusat perbelanjaan dan warung. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Koordinator operasi BPOM Bengkulu, Efni Jasril, di Bengkulu, Senin (14/9), mengatakan, kosmetik dan makanan berbahaya itu ditemukan petugas saat melakukan razia dalam rangka penertiban makanan berbahaya, termasuk makanan siap saji, untuk berbuka puasa.

Dia mengatakan, keberadaan kosmetik dan permen yang dirazia tersebut ilegal sehingga tidak dapat dijamin bahan-bahan yang terkandung di dalamnya.

”Kami tidak menemukan adanya jaminan legalitas dari instansi terkait, seperti Departemen Kesehatan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sehingga produk itu diduga kuat mengandung zat berbahaya,” katanya.

Kosmetik yang diragukan keasliannya itu antara lain Scholar Night Cream, Kis Revoli, Kenzo Parfum, Walya, Revlon Eyeshadow, Cianyu, Cianyu 02, Tomato, MAC mg01/904, dan Topsyese.

Razia yang digelar pekan lalu itu sesuai daftar keluhan yang diterima masyarakat dengan awal sasaran Salon Rudi Hadisuwarno di Jalan MT Haryono. Di tempat itu BPOM menemukan dan menyita puluhan merek kosmetik ilegal.

Tim BPOM kemudian meluncur ke pasar tradisional dan modern serta mendapatkan lima kios penjual kosmetik yang tidak dapat memperlihatkan dokumen resmi mereka. Dari tempat itu razia diteruskan ke Mega Mal Pasar Minggu, Bengkulu.

Petugas kembali menemukan puluhan kosmetik ilegal di sebuah kios mal. Produk itu langsung disita

Posted by: Yayasan Lembaga Konsumen Independen | April 17, 2009

Hati Hati … 5 Merek Dendeng Sapi Mengandung Babi

Terbukti mengandung babi, lima merek dendeng dan abon sapi ditarik dari peredaran oleh pemerintah daerah.

Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Husniah Rubiana Thamrin Akib, dari 35 sampel yang terdiri 15 merek dendeng sapi dan 20 merek abon sapi, lima di antaranya terbukti mengandung DNA babi.

Kelima merek tersebut termasuk pangan olahan industri rumah tangga (PIRT) yang izin edarnya dikeluarkan pemerintah daerah, kata Rubiana, Kamis (16/4).

Adapun kelima merek tersebut adalah

  1. dendeng/abon sapi gurih cap Kepala Sapi (SP 0094/13.06.92),
  2. abon/dendeng sapi Cap Limas 100 gram (SP 030/11.30/94) produsen Langgeng Salatiga,
  3. abon/dendeng sapi asli cap ACC (SP 030/11.30/94),
  4. dendeng sapi istimewa Beef Jerky Lezaaat 100 gram (PIRT 201357812877)- Surabaya dan
  5. dendeng sading sapi Istimewa No 1 cap 999 berat 250 gram (PIRT 201357301367)- Malang.

OBAT BATUK
Selain menarik peredaran dendeng yang mengandung babi, BPOM juga mengumumkan bahwa produk obat batuk dan flu mengandung Phenylpropanolamine (PPA) yang beredar di pasaran dalam negeri aman dikonsumsi asal sesuai aturan pakai.

November tahun 2000, lanjut Husniah,Amerika menarik obat yang mengandung PPA karena diduga ada hubungan antara penggunaan PPA dosis tinggi pada obat pelangsing dengan perdarahan otak. “Tapi tidak benar ada pengumuman tentang penarikan obat flu dan batuk ber-PPA pada 1 Maret 2009,” jelasnya.

Posted by: Yayasan Lembaga Konsumen Independen | March 13, 2009

30 Persen Produk Makanan Di Indonesia Termasuk Kategori Berbahaya

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Pusat, Indah Sukmaningsih menyatakan, sekitar 30 prosen (sepertiga) makanan kemasan yang dipasarkan bebas di Indonesia, diindikasikan mengandung zat berbahaya.

Bahkan dari 28 jenis produk makanan yang diteliti lembaganya bersama para akhli dari Universitas Indonesia (UI), ternyata terdapat 10 jenis produk diantaranya terbukti mengandung zat berbahaya seperti melamin dan zat berbahaya lainnya, ungkap Sukmaningsih di Cipanas Garut, Jabar, Jumat.

Ditemui seusai kegiatan sosialisasi tentang “jangan melahirkan di rumah”, ia juga mengemukakan angka tersebut jika dikonversikan terhadap jumlah produk makanan kemasan yang beredar di Indonesia, nyaris bisa mencapai 30 prosen mengandung zat berbahaya.

Kondisi yang memprihatinkan itu belum termasuk dengan peredaran produk makanan kadaluarsa, yang luput dari kegiatatan pengawasan pemerintah, padahal beragam jenis makanan kadaluarsa mayoritas mengandung bakteri “anaerob”, yang bisa mengakibatkan kematian, katanya.

Terkait hingga kini masih banyaknya beragam produk makanan berbahaya termasuk kadaluarsa yang masih banyak beredar ditengah masyarakat, menurutnya terjadi akibat kelalaian pemerintah dalam mengawasi peredaran barang-barang tersebut.

Malahan lembaga pengawasan milik pemerintah yakni BPOM, selama ini dinilai tidak bekerja secara maksimal, melainkan hanya melakukan pemeriksaan produk makanan yang dibersihkan , sehingga pada hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak diketemukan bukti produk tersebut mengandung zat berbahaya.

Diperparah Departemen/ Dinas Perdagangan, yang semestinya dapat menjadi filter dari masuknya produk makanan berbahaya ini, selama ini hanya memerankan diri sebagai pembuat regulasi atau tanpa melakukan aksi yang maksimal untuk menyelamatkan konsumen dari ancaman makanan berbahaya, katanya.

Adanya ketidak sungguhan pemerintah menangani masalah ini, maka diharapkan masyarakat mulai mengerti atau memahami tentang segala produk makanan yang tersedia, agar mereka tidak terjebak dan tergiur untuk mengkonsumsinya.

Namun, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Pusat, Indah Sukmaningsih pada kesempatan tersebut tidak menyebutkan secara detail tentang beragam jenis produk makanan yang dinilai dan dituduhkannya mengandung zat berbahaya

Posted by: Yayasan Lembaga Konsumen Independen | December 4, 2008

Marketing Tidak Beretika: Hati Hati Iklan Kesehatan dan Rumah Sakit Yang Menyesatkan dan Menipu Konsumen

Banyak iklan produk kesehatan menyesatkan dan tidak mendidik. Kondisi ini merugikan masyarakat selaku konsumen. Untuk itu, pemerintah harus segera menertibkan promosi produk kesehatan yang menyesatkan itu.

”Saat ini banyak iklan produk kesehatan seperti obat-obatan yang tidak edukatif. Hanya mempromosikan bahwa produk yang diiklankan bisa menyembuhkan masalah kesehatan seketika,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Huzna Zahir, Rabu (3/12) di Jakarta.

Padahal, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan materi iklan harus jelas, benar, dan jujur. Pada iklan obat, pengiklan harus mencantumkan informasi apa penyebab timbulnya keluhan, dan tidak boleh menjadikan tenaga kesehatan sebagai model iklan.

Ketua Kompartemen Umum dan Humas Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Robert Imam Soetedja, dalam seminar yang diprakarsai Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan, juga menyayangkan maraknya iklan kesehatan seperti obat dan layanan kesehatan yang menyesatkan.

Sebagai contoh, iklan sebuah merek obat mengklaim dapat mengatasi sesak napas. Iklan itu tidak menyebutkan kondisi seperti apa yang bisa diatasi dengan obat itu. ”Padahal, sesak napas bisa terjadi pada penderita asma maupun penyakit jantung. Kalau terkena jantung, minum obat itu berapa pun banyaknya tidak akan mempan,” kata Robert.

Untuk itu, pemerintah harus menertibkan berbagai iklan yang menyesatkan itu. Selain menghentikan penayangan iklan tersebut, pemerintah juga bisa mengeluarkan peringatan atau sanksi lain bagi pengiklan. ”Selain pedoman etik yang jelas, perlu ada satu pedoman yang bersifat self regulating,” kata Robert.

Rumah sakit

Promosi rumah sakit saat ini masih dirasakan tabu. Padahal, Indonesia sudah dijadikan ajang promosi bagi rumah sakit dari negara lain. ”Setiap rumah sakit dari luar negeri bebas berpromosi di Indonesia tanpa batasan,” ujar Robert.

Persi telah membuat etika promosi rumah sakit di Indonesia. Beberapa hal yang tak boleh dilakukan rumah sakit lokal dan luar negeri yang akan berpromosi di Indonesia di antaranya menyampaikan informasi yang belum terbukti kebenarannya, dan memuji diri sendiri seperti ”hanya satu-satunya”, atau ”yang pertama”

Posted by: Yayasan Lembaga Konsumen Independen | November 27, 2008

Daftar Nama 27 Kosmetik Obat Berbahaya Bagi Kesehatan Karena Mengandung Merkuri

Berikut ini adalah daftar nama 27 Merek Kosmetik Berbahaya bagi kesehatan:

  1. Doctor Kayama Whitening Day,
  2. Doctor Kayama Whitening Night,
  3. MRC Putri Salju,
  4. MRC PS Crystal,
  5. Blossom Day Cream,
  6. Blossom Night Cream,
  7. Cream Malam,
  8. Day Cream Vit E Herbal,
  9. Locos Anti Fleck Vit E & Herbal,
  10. Night Cream Vit E Herbal,
  11. Kosmetik Ibu Sari,
  12. Krim Malam,
  13. MEEI YUNG putih,
  14. MEEI YUNG kuning,
  15. SHEE NA Whitening Pearl Cream,
  16. AILY Cake 2 in 1 Eye Shadow 01,
  17. BAOLISHI Eye Shadow,
  18. CAMEO Make Up Vit 3 in 1 Two Way Cake & Multi Eyes Shadow & Blush,
  19. CRESSIDA Eye Shadow,
  20. KAI Eye Shadow & Blush On,
  21. MEIXUE YIZU Eye Shadow,
  22. NUOBEIER Blusher,
  23. NUOBEIER Blush On,
  24. NUOBEIER Pro-make up & Blusher No.5,
  25. SUT SYU Eye Shadow,
  26. New rody special putih,
  27. New rodi special kuning.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Husniah Rubiana Thamrin Akib, di Jakarta, Rabu, mengumumkan penarikan 27 merek kosmetik yang berbahaya karena positif mengandung bahan berbahaya dan zat warna yang dilarang digunakan dalam kosmetik.

“Berdasarkan hasil investigasi dan pengujian laboratorium Badan POM sepanjang tahun 2007 terhadap kosmetik yang beredar, kami menemukan 27 merek kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan zat pewarna yang dilarang digunakan untuk kosmetik,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa bahan berbahaya dan zat berwarna yang dimaksud adalah Merkuri (Hg), Asam Retinoat, zat warna Rhodamin (warna merah K.10 dan merah K.3).

“Penggunaan bahan-bahan ini dalam kosmetik dapat membahayakan kesehatan, dan penggunaannya dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445 tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet, dan Tabir Surya pada Kosmetik, dan Keputusan Kepala Badan POM tentang Kosmetik,” kata dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Merkuri atau air raksa yang termasuk logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun, dalam menimbulkan berbagai gangguan kesehatan.

“Efek dari konsumsi Merkuri mulai dari perubahan warna kulit, yang akhirnya bisa menyebabkan bintik-bintik hitam di kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin. Bahkan dalam paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare, dan kerusakan ginjal serta merupakan zat yang menyebabkan kanker pada manusia (karsinogenik),” ujarnya.

Sementara itu bahaya pengunaan Tretinoin/Asam Retinoat dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, dan cacat pada janin (teratogenik).

“Bahan pewarna merah K.10 dan merah K.3 merupakan zat warna sintesis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil, atau tinta. Zat warna ini merupakan zat karsinogenik, sementara Rhodamin dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati,” kata Husniah.

“Kami telah menginstruksikan kepada produsen, importir, dan distributor untuk melakukan penarikan produk-produk tersebut dari peredaran dan memusnahkannya. Kami pun akan merazia produk-produk ini dari pasaran,” kata dia menambahkan.

Pihak-pihak yang memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dan terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda maksimal 100 juta rupiah.

Kegiatan ini juga melanggar Undang-Undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah, kata Husniah.

Berdasarkan sumber produk, dari total 27 merek yang dilarang peredaran oleh Badan POM, 11 merupakan produk impor dari China dan Jepang, 8 dari produsen lokal (Jakarta, Bekasi, Yogyakarta, Bandung) dan 8 tidak jelas produsen serta asal usulnya.

Berikut daftar kosmetik yang ditarik: Krim Siang dan Malam Dr Kayama, Blossom krim siang dan malam, Krim Malam, Krim siang Vitamin E herbal, Locos Anti Flek, krim malam Vitamin E herbal, krim siang Kosmetik Ibu Sari, krim malam, Meei Yung putih dan kuning, New Rody spesial kuning dan putih, dan Shee Na Krim Pemutih mengandung Merkuri.

Sementara kosmetik yang mengandung Asam Retinoat adalah krim dan krim kristal MRC Putri Salju, yang diproduksi oleh CV. Ngongoh Cosmetic, Bekasi. Nomor pendaftaran kedua produk ini sudah dibatalkan oleh Badan POM.

Sementara produk yang mengandung zat pewarna berbahaya merah K.3 dan merah K.10 adalah Aily Cake 2 in 1 Eye Shadow, Baollish Eye Shadow, Cameo Make up Kit 3 in 1, Cressida Eye Shadow, KAI Eyes Shadow, Meixue Yizu Eye Shadow, Nuobeier blusher, blush on, dan Pro-Make-Up, dan Sutsyu Eye Shadow.

Semua produk kosmetik yang dinyatakan mengandung zat pewarna berbahaya ini tidak memiliki nomor pendaftaran Badan POM.

Mayoritas merek kosmetik itu tidak punya izin edar dari Badan POM. Akan tetapi, sejumlah kosmetik, seperti krim siang dan krim malam Doctor Kayama, sempat mendapat izin edar, tetapi lalu dibatalkan Badan POM karena hasil pemeriksaan secara acak menunjukkan produk itu mengandung merkuri.

”Badan POM akan merazia kosmetik yang tidak punya izin edar dan mengandung bahan kimia berbahaya itu di semua provinsi. Saat ini, ada distributor yang sudah diajukan ke pengadilan,” kata Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Badan POM Ruslan Aspan.

Ketua Bidang Industri Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia Putri K Wardani mendukung langkah Badan POM itu demi melindungi konsumen. ”Dengan diumumkannya merek kosmetik yang bermasalah, pelaku industri dan importir kosmetik yang menjalankan aturan tidak dirugikan,” ujarnya.

”Mayoritas kosmetik yang ditarik dari peredaran itu bukan anggota kami,” kata Putri. Pihaknya telah menyosialisasikan pada para anggotanya mengenai cara pembuatan kosmetik yang baik.

Husniah menyatakan, merkuri termasuk logam berat berbahaya yang dalam konsentrasi kecil pun bersifat racun. Pemakaian merkuri bisa menyebabkan bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf, otak, muntah, diare, kerusakan ginjal, dan gangguan perkembangan janin.

Pemakaian asam retinoat bisa menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, dan cacat pada janin. Adapun zat pewarna merah Rhodamin B, yang umumnya dipakai untuk pewarna kertas atau tekstil, bisa mengakibatkan kanker dan kerusakan hati.

Bagi masyarakat yang terkena risiko kosmetik tersebut agar melapor ke BPOM di Jakarta melalui unit layanan 021-4263333 atau balai POM di daerah.

Sumber:

Posted by: Yayasan Lembaga Konsumen Independen | November 20, 2008

Daftar 22 Obat Kuat Pria Yang Dilarang Beredar Oleh Badan POM Indonesia Per November 2008

Berikut ini adalah daftar nama Jamu dan Obat Kuat Pria yang telah dilarang peredarannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Indonesia BP POM RI pada tangga 19 November 2008:

  1. Blue Moon, produksi PT Pasific Care Indonesia, Jakarta. (registrasi dibatalkan).
  2. Tripoten. Produksi PT Dexa Medica, Palembang
  3. Tanomale-Produksi PT Pyridam Farma, Cianjur
  4. Caligula-Kapsul. Produksi Pabrik Jamu Air Madu, Magelang. (registrasi dibatalkan).
  5. Kobra X-Kapsul. Produksi Pabrik Jamu PJ Ragil Sentosa, Cilacap. (registrasi fiktif)
  6. Hwang Di Shen Dan-Impor PT Multi Usaha Sentosa. (registrasi dibatalkan).
  7. Kuat Tahan lama -serbuk. Produksi PD Jamu Moro Sehat, Banjarnegara.(registrasi fiktif).
  8. Lak Gao 69. Produksi Pabrik Jamu Jaya Sakti Mandiri, Semarang
  9. Lafaria- Produksi PT Rama Farma, Jakarta.
  10. Mata Gold, Produksi PT Paramitra Media Perkasa, Jakarta.
  11. Manovel (impor). Produksi PT Sari Sehat Q. Capung Indah Abadi, Magelang.
  12. Okura. Produksi PT Herbalindo Sukses Makmur Tangerang
  13. Otot Madu. Produksi PT Rama Farma, Jakarta.
  14. Rama Stamina. Produksi PT Rama Farma, Jakarta.
  15. Sari Madu-Kapsul- Produksi Pabrik Jamu Sari Madu Murni. (registrasi fiktif).
  16. Stanson (impor). Produksi PT Rajawali Sukses, Jakarta.
  17. Sunni Jang Wang Xeong Ying Dan-Pil, (impor). Produksi PT Cahaya Pil Teknologi Farmasi, Jakarta.
  18. Sunni Jang Wang Xeong Ying- kapsul- Produksi PT Cahaya Pil Teknologi.
  19. Teraza. Produksi PT Rama Farma, Jakarta.
  20. Top One-Kapsul-Produksi Pabrik Jamu Paladiva, Solo.(registrasi fiktif)
  21. Urat Perkasa-kapsul- Produksi Pabrik Jamu SM Jaya, Cilacap.
  22. Ju-mex. Produksi CV Mega Maju Mekar, Jakarta.

Sumber berita: Pos Kota: Daftar Obat Kuat Yang Dilarang

Posted by: Yayasan Lembaga Konsumen Independen | October 27, 2008

Konsumen Bisa Menggugat Layanan Telkomsel Dan Telkomsel Flash Yang Buruk

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) atas nama pelanggan bisa menggugat Telkomsel.

“Sesuai aturan UU Perlindungan Konsumen (UU No.8/1999), YLKI bisa menggugat Telkomsel,” kata Heru Sutadi yang dihubungi di Jakarta, Senin.

Heru menyatakan hal tersebut menanggapi keinginan YLKI Gotontalo yang akan menggugat Telkomsel karena kualitas jaringan yang buruk.

Sesuai UU N0.36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, katanya, bahwa produsen yaitu operator telekomunikasi harus memberikan dan menjaga kualitas layanan kepada pelanggannya.

Selain itu, Depkominfo juga telah mengeluarkan Permen mengenai standar kualitas layanan (QoS/Quality of Services) telekomunikasi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh operator.

Sesuai dua UU tersebut, lanjut Heru, ada beberapa institusi yang bisa menerima keluhan pelanggan seperti YLKI, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau langsung ke BRTI.

“YLKI bisa melakukan klarifikasi kepada operator. BPSK bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, dan bila mengadu ke BRTI, akan kita tindaklanjuti sesuai kewenangan kita,” kata Heru.

Bila memang terbukti dirugikan, Telkomsel harus mengganti kerugian pelanggan secara wajar. “Di samping Permen tentang QoS, ada aturan mengenai denda dengan sistem tahun takwin,” kata Heru.

Sebelumnya, YLKI Gorontalo atas nama pelanggan akan menggugat Telkomsel karena layanan jaringan yang jelek.

Posted by: Yayasan Lembaga Konsumen Independen | September 28, 2008

12 Produk Susu Di Impor Dari China Positif Mengandung Melamin Beredar di Indonesia

Sebanyak 12 produk makanan asal China yang beredar di Indonesia, berdasarkan pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, positif mengandung melamin. Dari 12 produk tersebut, enam produk terdaftar pada BPOM dan enam produk lainnya masuk secara ilegal ke Indonesia, tetapi banyak ditemukan di pasaran.

Demikian disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (27/9). Kepala BPOM Husniah Rubiana Thamrin Akib juga hadir memberikan keterangan.

Fadilah menjelaskan, ada 19 produk impor asal China yang mengandung susu yang terdaftar di BPOM. Namun, hingga Sabtu kemarin baru enam produk yang ditemukan di pasaran. Enam produk impor China lainnya yang mengandung susu yang juga ditemukan di pasaran ternyata tidak terdaftar alias ilegal.

Menkes menegaskan, baik susu maupun produk makanan mengandung susu yang diproduksi di dalam negeri tidak ada yang menggunakan susu impor dari China.

”Tidak ada susu produksi Indonesia yang memakai susu impor dari China. Susu impor yang dipakai berasal dari Australia dan Selandia Baru. Kepada ibu-ibu agar tak terhasut dan terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh persoalan. Susu formula bayi buatan Indonesia aman dikonsumsi,” kata Fadilah.

Produk makanan impor asal China yang mengandung susu dan terdaftar di BPOM yang ditemukan positif mengandung melamin adalah dua jenis stick wafer merek Oreo, susu bubuk full cream Guozhen, dua jenis kembang gula merek M&M’s, dan biskuit Snickers. ”Semuanya produk impor dan bukan buatan dalam negeri,” kata Menkes.

Produk impor China yang mengandung susu dan positif bermelamin tetapi masuk secara ilegal adalah kembang gula White Rabbit kemasan biru dan merah, Soybean Drink with Milk kemasan hijau dan kuning, Soyspring Instant Milk Cereal, serta Soyspring Instant Peanut.

”Produk makanan impor tersebut positif mengandung melamin dengan kadar berkisar 8,51-945,86 mg/kg,” ujar Fadilah.

Selain mengimbau agar tidak mengonsumsi produk-produk bermelamin yang ditemukan di Indonesia, Menkes juga meminta masyarakat tidak mengonsumsi produk impor asal China yang mengandung melamin temuan Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) Singapura. AVA Singapura mengumumkan 13 produk China mengandung susu yang berkadar melamin.

”Kita takut rakyat kita di daerah perbatasan atau pas belanja di Singapura mengonsumsi produk- produk berbahaya itu,” kata Husniah.

Akan dimusnahkan

Sekretaris Jenderal Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman Franky Sibarani mengatakan, peritel menjadi garda terdepan dalam pengamanan produk yang mengandung susu bermelamin dari China. ”Nantinya produk-produk itu memang akan dimusnahkan oleh Badan POM bersama aparat berwenang, tetapi sebelumnya pada sekitar libur Lebaran ini, tentu ritel harus lebih dulu mengamankan produk-produk itu,” ujarnya.

Peritel siap

Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Tutum Rahanta menegaskan kesiapan peritel untuk tidak memperdagangkan produk-produk yang dilarang peredarannya oleh BPOM.

Penarikan bahkan sudah dilakukan sejak 24 September saat BPOM mengumumkan 19 produk yang mengandung susu dari China. Keenam produk yang diumumkan mengandung melamin, Sabtu siang, merupakan sebagian dari 19 produk yang sudah ditarik tersebut.

”Tidak terlalu sulit menarik produk-produk itu karena bukan termasuk produk yang banyak dikonsumsi masyarakat, apalagi untuk keperluan Lebaran,” ujar Tutum.

Sementara itu, Franky Sibarani yang juga Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia mengaku, pihaknya tidak mempersoalkan penghentian impor makanan yang mengandung susu dari China. ”Yang paling penting, produk yang menggunakan merek sama tetapi diproduksi dalam negeri tidak terkena imbas karena produk yang dibuat di sini tidak menggunakan bahan susu dari China,” ujarnya.

Produk makanan atau minuman dalam negeri menggunakan kode MD, SP/PIRT, sedangkan produk impor menggunakan kode ML. Produk-produk yang terbukti mengandung susu bermelamin tersebut semuanya menggunakan kode ML karena diimpor dari China.

Kasus yuridis

Posted: September 7, 2010 by Komnas "PKPU" in Penyelesaian Sengketa Konsumen

KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA INDONESIA

Perum. Istana Bedali Agung Blok  AE    No.3 Lawang – Malang

Telp. 0341 428 389, 0818 050 37 627

Akte Notaris No. 37 – SITI NOER ENDAH, SH..

Cipta keADILan yang berkepastian Hukum

NOMOR                  : SRT/315/KOMNAS-PKPU/2010.

LAMPIRAN             :  -

PERIHAL                 : PERMOHONAN PEMERIKSAAN TERHADAP

KETUA  PENGADILAN NEGERI SIDOARJO Cq. MAJELIS

HAKIM DALAM PERKARA No. 161/Pdt.PLW/2009/PN.Sda.

Kepada Yang Terhormat

Ketua Komisi Yudisial

Kantor Komisi Yudisial RI, JI. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Di :

Jakarta

Dengan hormat,

Yang Bertanda Tangan di bawah ini SITI UTAMI, S.H. dkk, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 November 2009, Kami Kuasa Hukum dari SUHERMAN, bertempat tinggal di dusun Beciro RT 009 RW 03, Ds Jumput Rejo, Kec. sukodono, kab. Sidoarjo.

Bahwa Tanggal 9 Desember 2009, Pemberi kuasa lewat kuasanya telah mengajukan gugatan pelawanan eksekusi dan terdaftar di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan No. 161/pdt plw/2009/PN sda, alasannya adalah :

Pada tanggal 20 November Pelawan (Suherman) telah menerima surat panggilan AAN MANING No. 25/Eks/2009/PN.Sda. dalam risalah tersebut telah memanggil saudara Suherman, beralamatkan di JL Desa Rt 24 Rw 07 desa Jumputrejo, Sidoarjo untuk menghadap kepada ketua pengadilan sidoarjo pada 2 Desember 2009 guna diberikan tegoran agar mengosongkan bidang tanah hak milik No 297 beserta bangunannya ( Surat Terlampir)

Bahwa Jelas objek terlelang berdasarkan Surat Panggilan AAN MANING Pengadilan Negeri Sidoarjo, adalah SHM No. 297, Atas nama Suherman, Alamat RT 24 RW 07, Ds Jumput Rejo, Sidoarjo. Tapi pengadilan Negeri Sidoarjo hendak melaksanakan eksekusi tehadap sertifikat No. 272 atas nama Suherman, Dusun Beciro RT 09 RW 03 Ds Jumput Rejo, Kec. sukodono, kab. Sidoarjo.

Bahwa Terhadap perlawanan tersebut tanggal 29 Juni 2010, terlawan I bersepakat damai dengan pelawan dengan alasan terlawan I merasa tertipu, karena sebagai pemenang lelang terlawan I, hingga saat ini tidak pernah merasa memiliki sertifikat, baik sertifikat No. 297 atau sertifikat No. 272 atas nama Suherman, yang katanya sudah beralih menjadi atas nama dirinya. Berdasarkan hal tersebut terlawan I merasa ditipu dan memberikan kuasa untuk menuntut pihak ketiga.

Bahwa Atas kesepakatan damai tersebut terlawan I telah membuat draf perdamaian di hadapan notaries Deslina Suarni .SH dan telah menerima sebagian dari pembayaran uang damai yang sisanya akan dilunasi jika terlawan I menyerahkan sertifikat pada pelawan, dan terlawan I juga memberikan kuasa untuk menarik kembali sertifikat atas nama pelawan karena, sertifikat milik pelawan tidak jelas keberadaannya.

Bahwa oleh karena telah damai maka tanggal 19 Agustus 2010 gugatan perlawanan tersebut dicabut oleh pelawan,setelah perlawanan dicabut ternyata diketahui terdapat sekelompok sindikat atas pelaksanaan lelang tanah milik pelawan dan kelompok sindikat lelang, tersebut ternyata telah melakukan kerja sama dengan baik antara pihak para terlawan II, III, IV, V, dan VI, yang kemudian dirasakan kelompok sindikat tersebut akhirnya juga mempengaruhi Majelis Hakim dalam perkara ini, walaupun majelis hakim dalam perkara ini telah mengetahui dengan jelas baik obyek terlelang maupun subyek terlelang benar-benar tidak sama, sehingga eksekusi lelang tersebut harus batal demi hukum dan tak dapat dilaksanakan karena obyek dan subyek hukum tidak jelas  (abcur lebelle).

-       SHM No. 297 atas nama Suherman Alamat Dusun Baciro RT 24 RW 07, Ds Jumput Rejo, Kec Sukodono, Kab. Sidoarjo

-       SHM No. 272 atas nama Suherman Alamat Dusun Baciro RT 09 RW 03, Ds Jumput Rejo, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo

Bahwa kelompok sindikat tersebut diketahui oleh pelawan pada saat kelompok sidikat tersebut melakukan terror dan tekanan pada terlawan 1 di lobi dan tangga pengadilan negeri sidoarjo.

Berdasarkan hal tersebut di atas kami mohon dengan sangat hormat kepada Ketua Komisi Yudisial Indonesia benar-benar memantau kasus ini dengan cara menurunkan tim, untuk memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq Majelis hakim perkara No. 161/pdt plw/2009/PN Sidoarjo bersama panitera dalam perkara ini. Karena sifat tendensius Ketua pengadilan sudah terlihat sejak AAN MANING sedangkan dalam perkara ini majelis Hakim melakukan hal  yang sama dan telah sangat dapat kami rasakan baik sebelum maupun pada saat pembuktian pemeriksaan saksi pelawan mengarah dan dipojokkan serta digiring untuk menguntungkan para terlawan padahal jelas nilai lelang atas jaminan yersebut sangat rendah dan merugikan debitur dan atas oersudangan ini para terlawan telah mengajukan saksi-saksi sehingga unsur merugikan rakyat,begitu sangat dominan dan apabila benar-benar terbukti adanya indikasi penyimpangan yang bersifat tendensius mohon hal itu dijatuhkan hukuman disiplin pada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo maupun padad majelis hakim yang memeriksa perkara No, 161/pdt plw/2009/PN Sidoarjo dengan hukuman disiplin yang setimpal sehingga tidak lagi masyarakat menjadi korban atas keserakahan para sindikat yang bersembunyi di balik ijin perbankan dan balai lelang, yang ternyata benar-benar membuat masyarakat menjadi sangat terpuruk dan sangat di rugikan ditengah kondisi ekonomi Negara yang sangat sulit. Siapa lagi yang peduli dan kepada siapa masyarakat ini mengadukan masalahnya jika semua pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang ternyata memanfaatkan undang-undang demi untuk mencari tambahan gaji, Padahal rakyat yang telah menggaji para pejabat. Jika ini terjadi, percuma semua instansi itu ada kalau ternyata makin membuat hidup masyarakat tertekan dan menderita. demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, itu membuat hati rakyat makin terluka.

Bahwa permohonan ini diajukan didasarkan pada beberapa yurisprodensi MA RI yang membatalkan lelang eksekusi diantaranya putusan MA No. 3021K/pdt/1984. Mahkamah Agung (MA) pengadilan tidak membenarkan penjualan objek hipotik oleh kreditur melalui lelang tanpa ada fiat dari pengadilan setempat. Putusan MA No. 3021K/pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 akhirnya telah membuat rancu pelaksanaan eksekusi berdasarkan grosse. Dalam putusan ini Ma menyatakan berdasarkan pasal 214 HIR pelaksanaan lelang akibat grosse akte hipotik yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kepada ketua komisi yudisial Indonesia benar-benar memperhatikan penanganan kasus ini dan atas perhatian serta dikabulkannya permohonan ini kami menyampaikan terima kasih.

Malang, 30 Agustus  2010

Hormat kami

SUHERMAN 1. SITI UTAMI, S.H.      2. MOCH. ANSORY SH Prinsipal

Tindasan :

  1. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo
  2. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya
  3. Mahkamah Agung Republik Indonesia
  4. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Jakarta
  5. Ketua Komisi HAM
  6. Suherman
  7. Arsip

Kontroversi Pemberantasan Premanisme

Posted: September 6, 2010 by Komnas "PKPU" in TUGAS LPKSM

Selasa, 16 Desember 2008


WHORKSHOP PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP FIDUSIA DAN LEASING

DIGEDUNG ANGGREK LT.2 KANTOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO.5 JAKARTA PUSAT

NARA SUMBER : POLRI, BAPEPAM-LK, DIREKTORAT PK, ASOSIASI LEMBAGA PEMBIAYAAN, LPKSM-JATIM DAN PELAKU USAHA

KABIRO KELEMBAGAAN ” LPKSM – JATIM : MOCH. ANSORY SH



mari kita dukung ” tekad ” Kapolri Jendral Pol. Bambang hendarso danuri ” tindak tegas polisi nakal dan memberantas segala bentuk premanisme di Indonesia tercinta ini.


Kontroversi Pemberantasan Premanisme

Kata Preman berasal dari kata Free Man yang artinya laki-laki yang menganut gaya hidup bebas seenaknya sendiri tidak peduli lingkungan, memaksakan kehendak dan lebih jauh lagi mereka melakukan tindakan criminal seperti memalak dan memeras dari gaya hidupnya yang seperti itu akhirnya meresahkan masyarakat. Jadi sebetulnya istilah preman adalah penekanannya pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat.
Ada empat kategori Preman yang hidup dan berkembang di masyarakat:
1. Preman tingkat bawah ( Masyarakat Pengangguran )
Biasanya bernampilan dekil ,bertato dan berambut gondrong. Mereka biasanya melakukan tindakan criminal ringan misalnya memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban.

2. Preman tingkat menengah

( Bank , Lembaga Pembiayaan )

Berpenampilan lebih rapi mempunyai pendidikan yang cukup. Mereka biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi dan secara formal organisasi itu legal.Dalam melaksanakan pekerjaannya mereka menggunakan cara-cara preman bahkan lebih “kejam”dari preman tingkat bawah karena mereka merasa “legal” .Misalnya adalah Agency Debt Collector yang disewa oleh lembaga Perbankan untuk menagih hutang nasabah yang macet, Perusahaan lesing yang menarik agunan berupa mobil atau motor dengan cara-cara yang tidak manusiawi.

3. Preman tingkat atas ( elit Partai )
Adalah kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol atau organisasi massa bahkan berlindung di balik agama tertentu. Mereka “disewa “untuk membela kepentingan yang menyewa.Mereka sering malakukan tindak kekerasan yang “dilegalkan”.

4. Preman Elit ( Pejabat Negara )
Adalah oknum aparat yang menjadi beking perilaku premanisme ,mereka biasanya tidak nampak perilakunya karena mereka adalah actor intelektual perilaku premanisme .

Kepolisian Republik Indonesia sekarang baru gencar-gencarnya memberantas aksi premanisme dan itu patut didukung oleh semua lapisan masyarakat dan mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya bersifat seporadis saja tapi merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Dalam melakukan pemberantasan tentunya polisi harus bertindak obyektif yang diberantas tentunya tidak hanya preman kelas bawah saja tapi semua kategori preman harus diberantas juga. Pihak Kepolisian harus proaktif malakukan investigasi organisasi – organisasi masa yang sering meresahkan masyarakat, Agency-agency yang disewa oleh Perbankan dan perbankan juga harus ditindak apabila ada agency yang disewanya melakukan aksi premanisme.

Mudah-mudahan kepolisian bisa konsisten dalam pemberantasan premanisme dan dimasa mendatang citra kepolisian dimata masyarakat menjadi lebih baik. Allahualam

LEMBAGA PERLIMDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT – JATIM

Kontrol Publik atas Reformasi Polri

  • Oleh Novel Ali

SEJAKditetapkannya Undang-Undang (UU) 20/1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Kepolisian Negara Republik Indinesia (Polri) merupakan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan di bawah naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam).

Penempatan Polri di bawah Dephankam sebagai unsur ABRI tersebut berlangsung berturut-turut. Terakhir, berdasar UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri terpisah dengan TNI, dan langsung berada di bawah presiden.

Reformasi Polri sedikitnya meliputi tiga aspek, yaitu reformasi instrumental, reformasi struktural, dan reformasi kultural.

Ketiga aspek itu, mustahil dapat direalisasi tanpa dukungan masyarakat, di samping -tentu saja- tanpa dukungan negara. Dalam kerangka itulah, perlunya peniadaan tarik menarik kepentingan, antara siapa atau pihak mana pun yang dalam jangka waktu panjang, menengah, atau pendek, dapat mengakibatkan kendala substansial perwujudan Polri yang profesional dan mandiri.

Perubahan Kultur

Reformasi Polri hanya mungkin eksis jika ada dukungan masyarakat. Tanpa itu, perubahan kultur pribadi anggota (karakter polisi) -khususnya yang diduga korupsi, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, keliru menggunakan diskresi, memberikan pelayanan yang buruk, atau melakukan tindakan diskriminatif dalam pelayanan-, mustahil dapat dilaksanakan.

Dalam kaitan itu kita melihat, betapa di tengah bulatnya tekad pengabdian, pelayanan, dan pengayoman masyarakat oleh anggota dan institusi Polri, tidak sedikit ditemukan “fakta” yang disebut publik sebagai “polisi nakal”. Polisi macam itu eksis, lantaran karakter pribadi bhayangkaranya tidak terpantau masyarakat. Di samping, yang jauh lebih penting, tidak secepatnya menerima sanksi administrasi dan hukum oleh atasan.

Keberadaan polisi nakal sangat berbahaya, karena dapat merusak citra institusi tersebut, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat (public trust), serta merusak akuntabilitas kinerja aparat kepolisian itu sendiri.

Dalam konteks itulah arti penting reformasi kultural, di antaranya bertujuan meniadakan pemahaman yang keliru atau pemahaman yang sengaja digelincirkan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai diskresi polisi pada khususnya.

Melalui reformasi kultural, diharapkan penerapan diskresi Polri lebih terarah kepada perwujudan etika dan profesionalisme polisi yang bersifat universal, sekaligus sebagai akses penyesuaian diri dengan domain kultural di lingkungan mikro (lokal), meso (regional), dan makro (nasional) setiap anggota Polri bertugas (di dalam negeri).

Reformasi Polri merupakan prasyarat mutlak guna meniadakan justifikasi publik atas kekuasaan yang berlebihan. Sebab, jika justifikasi publik atas kewenangan yang berlebihan dibiarkan tersebar ke mana-mana, akan mendorong tumbuh serta berkembangnya kesan umum berupa superbody-nya Polri. Kesan demikian sama sekali tidak menguntungkan, karena Polri punya batas kewenangan -di tengah luasnya wewenang yang dimiliki- sebagaimana diatur UU 2/2002.

Reformasi Polri mutlak dibutuhkan, karena dengan itu akan terwujud kinerja kepolisian tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana setiap anggota boleh dan tidak boleh berbuat.

Reformasi Polri membuka wacana bagi setiap orang yang menyandang status polisi atas boleh tidaknya pribadi yang bersangkutan melakukan pengaturan sikap serta perilaku seseorang atau sejumlah orang lain dalam situasi konflik. Tertutama jika situasi konflik tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban orang lain di sekitarnya.

Perubahan kultur pribadi polisi, tepatnya perubahan karakter setiap anggota sebagai salah satu sasaran reformasi, merupakan prasyarat mutlak terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian di Tanah Air. Sebab, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan kepemimpinan lembaga-lembaga formal penegak hukum, khususnya kepolisian, merupakan penyebab kegagalan reformasi Polri secara keseluruhan.

Reformasi Polri mutlak dibutuhkan, terutama agar masyarakat luas mengetahui persis siapa (polisi) boleh melakukan apa, dengan cara bagaimana, serta bertujuan apa?

Demikian pula, polisi tidak boleh melakukan apa, lewat cara yang terhormat sekali pun, di samping untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, nilai sosial, kepentingan kebersamaan, dan lain sebagainya.

Dengan cara demikian, publik akan menyadari, polisi itu bukan dewa. Polri pun bukan lembaga dewa. Kesadaran publik tersebut, pada gilirannya akan membentuk barikade internal di tubuh Polri, bahwa polisi bukan segala-galanya. Institusi kepolisian kita (Polri) pun bukan lembaga superbody.

Kontrol Publik

Realisasi reformasi Polri, membutuhkan kontrol publik. Tanpa kontrol masyarakat, kedekatan permukiman warga dan pusat kegiatan awam dengan tempat bertugas polisi, disertai kewenangan polisi yang sedemikian luas, akan dapat membuka peluang polisi untuk bisa menyalahgunakan kekuasaannya.

Tanpa kontrol publik, tidak sedikit oknum polisi dengan gampangnya bisa melakukan tindakan korupsi, memberikan pelayanan yang buruk, serta tindakan diskriminiatif. Selain itu, dapat seenak hati menerapkan diskresi, sehingga -sekalipun dibenarkan oleh hukum- melanggar hak asasi manusia (penggunaan diskresi yang keliru).

Di sisi lain, ketatnya kontrol publik atas karakter anggota Polri pada umumnya, akan mendorong atasan (pimpinan secara berjenjang) menjatuhkan sanksi administratif dan tindakan hukum bagi anggotanya yang nakal. Sebab, jika setiap jenjang komando di tubuh Polri -mulai tingkat Polsek, Polres, Poltabes, Polwiltabes, Polda, hingga Mabes- membiarkan anak buahnya nakal, cepat atau lambat masyarakat akan menjauhi polisi.

Termasuk dalam kategori polisi nakal adalah polisi yang berpenampilan militeristik dan arogan dalam bertugas. Kultur militeristik polisi, bukan zamannya lagi. Demikian pula polisi bergaya arogan.

Kedua karakter polisi di masa lalu itu, terbukti telah mengakibatkan keterpurukan citra yang berkepanjangan, sehingga tidak dapat lagi ditoleransi di masa sekarang dan mendatang. Berbagai kasus pelayanan publik di lapangan membuktikan, di tengah maraknya persaingan antarlembaga pelayanan publik, baik antar sesama lembaga pelayanan publik milik negara (termasuk Polri) maupun antara lembaga pelayanan publik milik negara dengan milik swasta, tampaknya membuat masyarakat lebih memilih pelayanan yang dilakukan oleh lembaga nonpolri, ketimbang yang diperankan Polri.

Penyebabnya mudah ditengarai, yakni tidak sedikit pelayanan Polri yang mendatangkan risiko finansial (harus membayar) lebih banyak dibanding jika pelayanan sejenis dilakukan lembaga negara lainnya.

Multidimensi

Itulah sebabnya, mengapa reformasi Polri harus dilakukan dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek dan kepentingan lokal serta nasional, tetapi juga lewat pendekatan kepentingan global.

Itu berarti, reformasi Polri bersifat multidimensi, kalau memang benar-benar bertekad keluar dari berbagai kemelut dan jebakan kerusakan citra sistemik.

Aneka kemelut dan rusaknya citra secara sistemik, disebabkan terutama oleh keterlambatan pimpinan Polri khususnya, serta berbagai pihak lain (pemerintah dan masyarakat Indonesia) untuk bersama-sama melakukan reformasi.

Keterlambatan ketiga aspek reformasi tersebut, mengakibatkan sejumlah ideal dan norma hukum (bagian tanggung jawab Polri) kehilangan maknanya.

Salah satu contoh konkretnya adalah, ketika anggota Polri tidak melaksanakan tugas seperti perintah hukum yang sesungguhnya, atau di saat oknum anggota Polri menyalahgunakan kekuasaan, maka perilaku seseorang atau sejumlah orang yang memasuki ranah kewenangan lembaga peradilan (main hakim sendiri) pun menjadi bisa diterima awam.

Buktinya, tindakan main hakim sendiri yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang dapat secepatnya memancing tindakan yang sama dari orang lain, yang sebelumnya hanya diam saja.

Ketika mereka melihat polisi di sekitar tindakan main hakim sendiri tersebut cuma berdiam diri alias tidak bertindak keras melawannya, mereka pun terdorong ikut melakukan tindakan melawan hukum yang sama.

Di saat karakter polisi hanyut dalam situasi kerawanan psikologi massa dan tindakan destruktif, maka arena pengadilan dalam kehidupan masyarakat yang mendahului proses hukum yang sebenarnya berubah menjadi semacam lembaga sosial baru di tengah pusat kegiatan publik.

Selain itu, di saat anggota Polri tidak mampu mencegah dan menjatuhkan sanksi hukum atas egoisme perorangan dan kelompok yang diwujudkan dalam tindakan anarkis, tidak mengindahkan etika, norma sosial, hukum, dan nilai luhur lainnya, maka kekerasan publik di satu sisi serta kekerasan negara (Polri) di sisi lain akan menjadi lembaga dan kultur baru di tengah masyarakat.

Itulah sebabnya, mengapa reformasi Polri patut diprioritaskan. Pengutamaan reformasi itu, akan membuat Polri tidak perlu “pusing kepala”, di bawah siapa keberadaannya sekarang. Sejauh lebih menjamin berlangsungnya reformasi secara keseluruhan, pilihan itulah yang terbaik bagi Polri.(68)

- Novel Ali, dosen Fisip Undip Semarang; anggota Komisi Kepolisian Nasional.

Diposkan oleh SIKAT ” BLUE COLLAR CRIME “

Korban Debt Collector

Posted: September 6, 2010 by Komnas "PKPU" in Berita Polri

Dikejar Debt Collector, Pemuda Gantung Diri

SEBELUM jadi anggota, dirayu dan dipuji. Setelah jadi anggota dan punya utang, dikejar-kejar dan dicaci maki. Itulah nasib Johan Hasan (26), pemilik kartu kredit salah satu bank.

Tak kuat menghadapi ulah para debt collector, warga RT 05/03 Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, ini memilih jalan pintas; gantung diri. Karyawan rendahan sebuah perusahaan swasta ini memilih bunuh diri untuk menghindari tagihan kartu kreditnya yang mencapai Rp 17 juta.

Awalnya, tak ada yang curiga Johan akan bunuh diri. Sebab, pria yang masih lajang ini dikenal bisa menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Namun, perkiraan anggota keluarganya itu ternyata meleset. Rabu (19/3) pagi, Johan nekat gantung diri dengan seutas tali di plafon kamarnya.

Jenazah Johan ditemukan oleh kakaknya, Ayu (28), sekitar pukul 09.00. Pagi itu Ayu sengaja mendatangi kamar Johan yang terletak di lantai dua rumah mereka untuk mengecek keadaan Johan. Ayu mengira adiknya sedang sakit. Biasanya, setiap pukul 08.00 pemuda ini sudah keluar kamar.

Bukan main terkejutnya Ayu begitu masuk ke kamar Johan. Ia mendapati adiknya tewas tergantung. Ayu lantas berteriak meminta pertolongan. Ayah dan ibunya lantas menyusul ke kamar Johan. Mereka langsung shock begitu melihat anaknya tewas dengan cara yang mengenaskan.

Menurut Lim Lie Sing (46), ibu Johan, tagihan kartu kredit Johan membengkak setelah ditipu oleh rekannya. “Sebulan lalu ada teman Johan yang berbelanja dengan memakai kartu kredit Johan. Orang itu berjanji akan mengganti uang yang dipakainya tersebut,” tuturnya.Karena percaya, Johan mengizinkan temannya untuk menggunakan kartu kreditnya itu. Bahkan dia juga menemani ketika berbelanja berbagai macam barang hingga mencapai jutaan rupiah. Temannya itu berjanji akan segera membayar utangnya tersebut.Setelah ditunggu sampai batas waktu yang dijanjikan, rekan Johan itu tak juga kunjung datang. Mengetahui rekannya ingkar janji, Johan lantas berupaya mencarinya itu. Tapi, setelah didatangi ke rumahnya yang masih berada di wilayah Tambora, rekannya sudah tidak tinggal di sana lagi.

Johan mulai stres. Apalagi tak beberapa lama kemudian, perusahaan kartu kredit itu terus menagihnya. Tak cukup hanya melalui telepon, perusahaan tersebut kemudian mengirimkan beberapa debt collector mendatangi rumah Johan. Petugas penagihan itu tak hanya meminta duit, tapi juga mengancam. Johan makin stres dan akhirnya memilih gantung diri. Sungguh tragis!

Source : Warta Kota

TOTO SUNANDAR

Debt Collector Mengganggu Anda..???
Ditulis Oleh LPKSM – KOMNAS PK-PU
Rabu, 20 Juli 2009
Anda Didatangi dan di terror oleh Debt Collector ???

Dalam permasalahan ini ( menghadapi Debt Collector ), terlebih dahulu perlu dipastikan, apakah Bpk/Ibu/ Sdr. membuat dan menandatangani Perjanjian untuk mencicil tagihan Finance/Lembaga Pembiayaan, kartu Kredit dengan Bank atau dengan Debt Collector nya?
Kalau Bpk/Ibu/Sdr atau Masyarakat Konsumen membuat perjanjian dengan pihak Lembaga Pembiayaan/Bank, Jawab saja :

* Maaf kami akan selesaikan sendiri dengan Lembaga Pembiayaan atau Bank Anda, dan kami tidak melayani orang yang bukan Petugas ( karyawan tetap ) apabila dia mengaku petugas tetap, tanyakan kartu tanda pengenalnya, kalau memaksa dan menakut-nakuti, laporkan ke RT/RW/Lurah atau Polisi terdekat ( Debt Collector telah  mengganggu ketertiban umum )
Sebaiknya, dalam hal penyelesaian tagihan Lembaga Pembiayaan atau kartu kredit, lebih baik dan lebih tepat, berhubungan langsung dengan Lembaga Pembiayaan/ Bank tersebut secara langsung (mendatangi Lembaga Pembiayaan/Bank), jangan berhubungan dengan Debt Collector nya. Setiap Perjanjian atau kesepakatan dalam rangka penyelesaian tagihan Lembaga Pembiayaan / Kartu Kredit dengan Bank, dipastika pula untuk dapat mengarsip/menyimpan dokumen2 tersebut untuk kegunaan di kemudian hari (misal: ada debt collector yang menagih).

Menjawab pertanyaan yang sering kami terima dari Bpk/Ibu/Sdr dan Masyarakat Konsumen, berikut dapat disampaikan:

1. Bila sudah ada perjanjian tertulis mencicil pembayaran,pihak debt
collector bisa merubah dengan meminta pembayaran full?

Dari pertanyaan ini saya dapat menduga, bahwa disimpulkan bahwa Bpk/Ibu/ Sdr. membuat perjanjian pencicilan kartu kredit dengan pihak debt collector, bukan dengan banknya ( tidak kan ?  tentu Bpk/Ibu/Sdr membuat perjanjian dengan Lembaga Pembiayaan/Banknya)

Namun, untuk menjawab pertanyaan Bpk/Ibu/Sdr, bahwa setiap perjanjian tidak bisa diubah secara sepihak oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian (dalam hal ini debt collector).

Adapun dasar hukumnya, Pasal 1338 KUH Perdata, sbb: “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali (dalam hal ini dibatalkan/diubah), kecuali dengan kesepakatan kedua
belah pihak, atau karena alasan UU dinyatakan cukup untuk itu. Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Jadi, pihak debt collector tidak dapat seenaknya/sepihak merubah kesepakatan pencicilan pembayaran tagihan Finance atau kartu kredit tanpa persestujuan Bpk/Ibu/ Sdr/ Masyarakat Konsumen

2. Apakah tindakan menagih dengan kasar, hutang ayah yang anak tidak
tahu menahu awalnya dibenarkan?

*Tindakan penagihan hutang dengan cara/perlakuan kasar tidak dibenarkan.

3. Apakah ada hukum yg melindungi anak dalam hal ini? Karena saya dan
Keluarga saya  sudah ketakutan dengan teror debt collector?

Hukum melindungi setiap orang yang merasa terancam atau diancam oleh orang lain dan kami bertekad ( KOMNAS PK-PU ) pengemban amanah Undang-Undang No.8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen 1999, akan Selalu Siap Membantu Anda Masyarakat Konsumen Dimanapun Berada.

Apabila Bpk/Ibu/ Sdr atau Masyarakat Konsumen. merasa perlu dan teror yang dilakukan oleh debt collector sudah membuat keluarga merasa terancam dan ketakutan, dapat dilaporkan kepada pihak berwenang (kepolisian) atau kepada (Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen KOMNAS PK-PU) terdekat dikota Anda, kalau belum ada Kantor Komnas PK-PU disini, Ayo Kita Dirikan, Agar Masyarakat Konsumen ( pemakai barang dan jasa ) sekitar anda dapat terbantu dari terror debt collector yang sangat mengganggu ketenangan warga.

Demikian jawaban kami ditujukan untuk Masyarakat Konsumen, semoga bermanfaat :

Disosialisasikan Oleh :komnas pk-pu

Email : komnaspkpu@gmail.com

ANTI MAFIA HUKUM

Posted: September 4, 2010 by Komnas "PKPU" in Berita Polri

Kapolri Perintahkan Polisi di Daerah Berantas Mafia Hukum

Rabu 17 Maret 2010

Hal : Laporan Dugaan Intervensi Mafia Hukum di PN. Sleman

Lamp. : 5 ( lima ) helai

Kepada Yth.

SATUAN TUGAS ANTI MAFIA HUKUM

Di

Jakarta

Dengan hormat,

Kami yang melaporkan hal ini,

N a m a : R. Y. David Pangemanan

Alamat :

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

No. KTP : 3404081401590001

No. HP : 0812 2718 5444 / 0274 9345675

(selanjutnya disebut sebagai Pelapor)

Adapun isi laporaan kami dalam kronologis diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2009 Pelapor mendaftarkan gugatan Pelanggaran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance (cq. Halim Gunadi, alamat Grha Mandiri Lantai 3A Jln. Imam Bonjol No. 61 Jakarta 10310) di Pengadilan Negeri Sleman, dan dicatat dengan no. register perkara 148/Pdt.G/2009/PN.SLMN.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010, PN. Sleman telah memanggil Pelapor (sebagai Penggugat) dan Tergugat, untuk menghadiri sidang pertama. Namun pada saat tersebut, Tergugat tidak dapat hadir. Acara sidang selanjutnya ditunda pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2010. Adapun dalam sidang pertama tersebut, no. register perkara 148/Pdt.G/2009/PN.SLMN dicantumkan/tertulis pada papan pengumuman acara sidang yang terletak di ruang tunggu PN. Sleman.

3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2010, pada saat sidang pembacaan gugatan, Tergugat diwakili kuasa hukumnya (Heintje Sumampouw Wagiu, SH. dari Kantor Hukum WAGIU LAW FIRM, Alamat Lantai 30 Menara Standard Chartered, Jln. Prof. Satrio Kav. 146 Jakarta Selatan 12950). Pada papan pengumuman acara sidang yang terpasang di ruang tunggu PN. Sleman, tidak terlihat pencantuman nomor register perkara 148/Pdt.G/2009/PN.SLMN.

4. Bahwa berturut-turut pada acara pembacaan Jawaban (10 Pebruari 2010) ; pembacaan Replik ( 18 Pebruari 2010) ; dan pembacaan Duplik (2 Maret 2010), PN. Sleman tetap tidak mencantumkan acara gugatan Perkara No. 148/Pdt.G/2009/PN.SLMN pada papan pengumuman acara sidang di ruang tunggu PN. SLeman.. Sementara untuk gugatan lain yang akan dilangsungkan pada hari yang bersamaan, tetap dicantumkan nomor register perkara serta keterangan tambahan lainnya..

5. Bahwa setelah tanggal 2 Maret 2010, Pelapor melakukan protes keras terhadap PN. Sleman, mengingat PN. Sleman telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 28 Agustus Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

6. Bahwa barulah pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2010 yang dijadualkan akan dibacakan Putusan Sela, No register perkara 148/Pdt.G/2009/PN.SLMN dicantumkan kembali pada papan pengumuman acara sidang di ruang tunggu PN. Sleman. Namun pada tanggal tersebut Tergugat tidak dapat hadir dengan alasan sakit. Selanjutnya sidang acara pembacaan putusan sela kemudian diundur dan direncanakan akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 6 April 2010 Pk. 13.00.

7. Bahwa dengan tidak dicantumkannya acara sidang gugatan regisster perkara No. 148/Pdt.G/2009/PN.SLMN pada papan pengumuman di ruang tunggu PN. Sleman tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi sesuatu hal yang tidak beres yang sedang terjadi dalam proses persidangan..

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Pelapor merasa perlu melaporkan hal ini kepada Satgas Anti Mafia Hukum. Adalah sangat patut diduga bahwa telah terjadi intervensi Mafia Hukum / Mafia Peradilan dalam proses persidangan gugatan perdata perkara nomor 148/Pdt.G/2009/PN.SLMN. Pelapor berpendapat, adalah perlu diadakan pengusutan mendalam tentang motivasi serta pelaku (atau yang memerintahkan) agar perkara register no. 148/Pdt.G/2009/PN.SLMN tidak diketahui oleh umum.

Demikian laporan atas dugaan intervensi Mafia Hukum/ Mafia Peradilan ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta dapat kami pertanggung-jawabkan sebagaimana mestinya. Dan apabila masih dibutuhkan tambahan keterangan tentang laporan ini, mohon Satgas Anti Mafia Hukum menghubungi kami melalui nomor telepon genggam yang tercantum pada bagian atas surat ini.

Akhirnya atas perhatian serta kesediaan Satgas Anti Mafia Hukum untuk mengusut tuntas kasus ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat kami,

R Y. DAVID PANGEMANAN

RESKRIM PASURUAN

Posted: September 4, 2010 by Komnas "PKPU" in Berita Polri

Jumat, 09 April 2010

PRA PERADILAN PENYIDIK RESKRIM PASURUAN DAN JAKSA PENUNTUT UMUM BANGIL TERKAIT KASUS H.SUBRIYANTO DI PN. BANGIL – JATIM

Kapolri AncamPolisi Kotor

Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri melayangkan

ancaman kepada parapolisi kotor” yang kerap menyulitkan dan

memberatkan masyarakat. Ia menegaskan,tidak ada diskriminasi

dalam penegakkan hukum sekalipun terhadap Aparat kepolisian.

LBH KOMNAS PK-PU INDONESIA MELAKUKAN PRA PERADILAN DI PN. BANGIL ,PASURUAN JAWA – TIMUR






<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:846796963; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-354107200 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l1 {mso-list-id:1558056041; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:2080418184 1497549036 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:293.25pt; text-indent:-.25in;} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} –>

Lampiran : 2 Lembar Pasuruan, 12 April 2010

Perihal : Laporan Polisi Tertulis

KEPADA YTH.

1. Kapolres Pasuruan

2. Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK)

3. Kasat Reskrim UP Penyidik Reskrim Polres Pasuruan

DI

PASURUAN

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : HJ. AFIFAH, Lahir di Mojokerto 11 Juli 1970, Alamat : Dsn. Jetak Jl. Raya 6, Rt. 01 Rw. 08, Ds Karang Jati, Pandaan kabupaten Pasuruan,

Bersama surat ini Memohon Perlindungan Hukum Atas Suami Saya Yang bernama SUBRIYANTO, sekaligus Saya melaporkan seorang yang bernama AMIN TOHARI dkk. Yang dengan sengaja Melakukan Pemerasan kepada Suami saya (SUBRIYANTO) dan Penipuan dengan alasan cek yang di kawan-kawannya milik H.Subriyanto Blong/kosong, padahal semua cek itu Amin Tohari yang memberikan ke pihak lain bukan suami saya.

Adapun sebagai dasar Pengaduan/laporan Tertulis Kami sebagai berikut :

AMIN TOHARI adalah teman suami saya dan sering sekali berkunjung ketempat kami bahkan kami membantunya memberi tempat selama 1,5 tahun untuk Amin Tohari melakukan pekerjaannya mengobati orang, kami tidak menyangka Amin Tohari yang sudah seperti keluarga kami itu memeras suami Saya H. SUBRIYANTO dengan melibatkan orang lain seolah-olah suami saya membayar hutang sebanyak 130 Juta (seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan Cek Kosong/blong dan melaporkan suami saya ke Polisi dengan tuduhan penipuan sehingga atas ulahnya itu, Suami saya dan Nama baik keluarga kami tercemar karena Koran Surya dan Koran lain memuat berita suami saya menipu Amin Tohari, dkk.

Sedangkan cerita yang sebenarnya tidak seperti laporan palsu yang dituduhkan kepada suami saya itu, Untuk lebih jelasnya kami akan melaporkan kejadiannya sebagai berikut, Suami saya perlu uang dan AMIN TOHARI bisa mengusahakan dengan syarat harus ada Cek yang nilainya dipotong/dikurangi 10 % berhubung keperluan suami saya mendesak maka suami saya setuju dan menagih kepada seorang yang punya hutang kepada suami saya senilai 80 Juta (delapan puluh juta rupiah) bernama SARIONO beralamat di Purwosari Pasuruan, ternyata hasilnya nihil /tidak berhasil, tetapi orang yang ditagih tersebut punya Cek dan memberi suami saya 2 (dua) lembar Cek yang nilainya saya lupa dan langsung diserahkan kawan suami saya (Amin Tohari) setelah ber hari-hari Amin Tohari mengatakan bahwa Ceknya tidak mendapat uang atau gagal, berhubung kesibukan suami saya Cek tersebut tetap dibawa oleh Amin Tohari tidak dipulangkan, beberapa bulan kemudian Amin Tohari kembali Membawa berita bahwa ada orang yang bisa meminjami uang dengan jaminan Cek mundur dan dipotong 10% dan suami saya menyetujuinya dan berkata Kan Ceknya masih kamu pegang ? Amin tohari menjawab bahwa cek yang dulu tidak mau harus yang tanggal baru, karena suami saya butuh maka kembali menemui orang yang punya Cek dan menceriterakan bahwa Cek yang dulu tidak laku minta yang baru dan diberi lagi 2 (dua) lembar langsung oleh suami saya diserahkan Amin Tohari lagi untuk di tukar uang tunai.

Ternyata kembali Amin Tohari berbohong dan gagal mendapat uang tunai, tidak sesuai yang di ceriterakan bahwa ada orang yang mau meminjami ternyata tidak bisa untuk yang kedua kalinya. Suami saya terpaksa usaha sendiri namun selang beberapa bulan kemudian suami saya terkejut karena dipanggil Polisi karena Amin Tohari dan suami saya dilaporkan oleh orang yang bernama TRI MURWANTORO, laporannya bahwa orang itu mendapat Cek yang ternyata Blong / kosong dari Amin Tohari dan bukan dari suami saya namun laporan polisi itu tidak berlanjut karena kami mengangsur sebagian hutang suami saya kepada TRI MURWANTORO bahwa benar suami saya berhutang tetapi tidak pernah memberi cek kosong dan yang memberikan cek kepada TRI MURWANTORO adalah AMIN TOHARI ( cek yang tidak laku disalah gunakan) sampai suatu saat beberapa bulan kemudian suami saya bermaksud menebus Mobil Yang digadaikan kepada seseorang melalui kawan suami saya (Amin Tohari) yang waktu pinjam kata Amin Tohari hanya dapat 10 Juta (sepuluh Juta) saja, namun disuruh nebus 17.5 Juta, suami saya keberatan dan diurus sendiri ternyata Amin Tohari tidak Jujur kepada Suami saya (H.Subriyanto) bahwa orang tersebut memberi pinjaman kepada Amin Tohari 15 Juta (lima belas Juta Rupiah) dan atas kejadian tersebut Amin Tohari menjadi malu kepada suami saya (rahasianya terbongkar) Bahwa sama sekali kami tidak menyangka Amin Tohari yang sudah kami anggap seperti keluarga itu begitu teganya membuat laporan Palsu di kepolisian dengan menggunakan Cek-Cek Yang tidak dikembalikan kepada suami saya yang katanya tidak laku itu, lebih parah lagi mengarang Cerita dalam laporan Polisi bahwa suami saya punya hutang dan membayar dengan beberapa lembar Cek namun Blong dan suami saya dipangil Polisi namun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) suami saya menjawab tidak pernah punya hutang kepada Amin Tohari malah barang-barang kami berupa Ganset dan Piano anak saya yang katanya didandan tidak dikembalikan sampai sekarang (digelapkan), demikianlah Laporan Tertulis dari kami dan Saya sebagai Istri H.Subriyanto menuntut AMIN TOHARI dengan Pasal Pemerasan (Ps.368 KUHP), Pasal Penipuan dan pasal penggelapan, Mohon dapatnya Laporan tertulis kami ini ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-undangan yang berlaku dan mohon bantuan Hukum agar nama baik keluarga kami dapat dibersihkan melalui Koran/media masa oleh AMIN TOHARI dan Mohon Amin Tohari diberi Hukuman sesuai aturan yang berlaku.

Terima kasih atas Perhatiannya, Mohon dapatnya Petugas SPK memberi Surat Tanda Lapor untuk kami, Terima Kasih.

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA, YTH. HORMAT KAMI

1. KAPOLSEK DI PANDAAN

2. KAPOLDA DI SURABAYA

3. ARSIP.

HJ. AFIFAH

PELAPOR

Sikat Mafia Hukum

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Swadaya Masyarakat

Sikat Mafia Hukum dan Kirim Ke Alam Baka!

Era Reformasi telah berjalan 11 tahun lebih sejak 21 Mei 1998 saat Soeharto jatuh dari kursi kesayangannya. Kita mengharapkan banyak perobahan kearah yg lebih baik, lebih menjanjikan dan lebih membawa harapan bagi Indonesia baru.

Akan tetapi ternyata segala impian dan harapan hanyalah hembusan ilusi kosong disiang bolong. Tak terlihat upaya perbaikan yg signifikan dan malahan bergerak minus, mundur sana-sini dan sebaliknya yg maju pesat adalah harga-harga yg mencekik kita bersama seiring dgn kenaikan BBM akibat permainan kita di bidang liberalisasi segala sektor termasuk Energi.. sementara tokoh-tokoh Politik pujaan kita bersama terlihat kehabisan idealisme dan sebagian berbalik menjadi apatis menunggu-nunggu kedatangan a failed states( negara gagal) yg sepertinya kita memang bergerak kearah Chaos .. Kekacauan berkembang seiring dgn liberalisasi Politik yg malahan kontraproduktif membangun kehidupan yg damai..

Terlihat kekerasan dimana-mana yg berawal dari semangat demokrasi yg ekstrim dan bermutasi jadi Demokerasi yaitu demo yg berujung keras-kerasan dgn teriakan keras, makian keras, kekerasan tangan, kaki, pentungan, kayu, batu, kursi, dll yg didemonstrasikan secara massal dalam apa yg bentuk “ amuk massa” .. Harapan akan terwujudnya Pilkada demokratis, Demokrasi Damai, Orasi Ide, unjuk suara dll tinggal selaku gagasan bagus diatas kertas tanpa implementasi dan aplikasi yg mangkus memperbaiki keadaan.. Sementara mahasiswa selaku ujung tombak Demokrasi juga terlihat Limbung dalam memperjuangkan aspirasi..

Ekonomi makin sulit bagi sebagian besar rakyat, harga menanjak, daya beli melemah, daya kompetisi menurun, inovasi kreatifitas rendah dan kwalitas SDM terlihat stagnan tidak berkembang.. Sementara Pemerintah begitu bersemangatnya berbicara ttg penghilangan subsidi dan pengurangan beban negara yg artinya

rakyat bukan lagi pengelolaan negara dgn tidak ada lagi subsidi dan berarti rakyat telah beralih menjadi individu-induvidu yg harus berjuang sendiri memperjuangkan kebutuhan primer dan sekundernya.. Kolektifitas kebersamaan bagi kemakmuran bersama dan peran negara akan dikurangi sementara mekanisme logika pasar bebas neoliberal kapitalis akan menjadi acuan sistem ekonomi Indonesia

supaya bisa masuk dalam pasar global .. Maka siapa yg mampu berusaha akan bisa eksis sementara yg tidak, silahkan bunuh diri saja…

Sementara dibidang Hukum, diharapkan terjadi penegakan Hukum dan sistem peradilan yg sehat… ternyata lagi-lagi kita gigit jari menerima kenyataan dimana proses Hukum begitu rumit dan berbelit-belit dan praktisi hukum kita malahan berhasil membawa kita kembali ke hukum alam, siapa yg kuat dia yg berkuasa atas Hukum.. Power take the rule! .. Siapa yg kuat ekonomi mampu membeli hukum, bahkan juga ketokan palu hakim dapat direkayasa oleh segelintir ahli-ahli hukum kita.. Inilah realitas Indonesia dan masih akan terjadi

dimasa-masa mendatang.. Hukum tegak jika Proses peradilan dibiarkan berlangsung wajar tanpa tekanan Politik maupun rayuan lembaran-lembaran uang receh.. Tetapi dalam sistem Hukum Indonesia bukan rahasia lagi yg berkuasa adalah politikus dan segelintir orang yg bergelar MAFIA HUKUM.. Betapa gampangnya Hukum diotak-atik, dibolak balik, pasal dan ayat dijadikan pembenaran perilaku, Keputusan Dewan Hakim selalu berbuah kontroversial yg berlanjut jadi gonjang-ganjing baru dan hasilnya BEBAS.. Kebebasan bagi Koruptor.. kebebasan bagi Pelanggar Hukum …Kebebasan bagi tukang-tukang sogok, tukang suap dan tukang hitung uang diberbagai lembaga keuangan…

MAFIA HUKUM terlihat begitu lihai mempermainkan proses Hukum.. barisan-barisan ini sudah diketahui semua orang yaitu Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, kepolisian dan kepengacaraan.. Terutama di Mahkamah agung dimana segelintir agen dan calo begitu leluasanya bergerak masuk keberbagai ruang kerja Hakim Agung… Dalam kasus Pengusaha Probosutedjo dimana KPK berupaya mendeteksi aliran dana sogokan yg masuk ke MA, ditemukan sinyelemen bahwa Lembaga MA berada dalam kontrol lembaga kepengacaraan… artinya Pengacara( Lawyer) begitu leluasa memainkan kartu truf mengotak-atik lembaga Mahkamah

agung. Dikabarkan Harini Wiyoso seorang Pengacara telah menyuap MA dalam proses pembebasan Probosutedjo dari jerat hukum.. Betapa telah terbalik Peradilan Hukum Indonesia dimana yg tertinggi bukan lagi MA tetapi adalah Pengacara dan agen-agen calo mereka.. Betapa MA telah jadi agen bagi para Pengacara dalam proses pemenangan perkara. Tugas MA bukan lagi selaku eksekutor Peradilan

paling tinggi di Republik ini, tetapi berfungsi selaku lembaga yg mempermulus perkara si Pengacara.. Itulah sebabnya kenapa Pengacara adalah pihak yg paling dicari, paling dibutuhkan dan paling bergelimang ekspose pers tersebab perannya dalam mempengaruhi proses Hukum.. Betapa hakim agung, Panitera, staff apapun di MA

termasuk Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian telah menjadi agen bagi lembaga kepengacaraan.. Ironis!!!

Kenapa Pengacara bisa bergerak leluasa? Kenapa tidak.. Honor dan fee yg diperolehnya dari klien terkait kasus begitu besar… Perolehan uang selama menjalankan praktek kepengacaraan menjadikan mereka adalah mesin uang sekaligus distributor yg berfungsi bagi-bagi uang antara pihak terdakwa kasus dgn lembaga MA, Kehakiman,Kejaksaan dan Kepolisian… Satu kasus trilyunan rupiah uang negara

dimenangkan oknum Pengacara dgn jalan sogokan milyaran hingga ratusan juta hasil dari honor praktek kepengacaraan dan kesepakatan fee antara Pengacara dgn terdakwa kasus terkait.. Itulah sebabnya kenapa pengacara papan atas nasional bisa bergelimang kemewahan tak tanggung-tanggung, serba ada, serba gemerlap dan serba terekspose oleh lalat-lalat pers bebas kita..

Oleh karena itulah kita perlu hentikan praktek-praktek semacam ini atau pilihan lain, peradilan Indonesia akan makin carut marut kehilangan kendali yg berimbas pada ketidakpercayaan rakyat pada Hukum Indonesia, kehancuran kepercayaan international, anarkist massa dan berujung pada ekonomi biaya tinggi… maka langkah-langkah yg perlu dilakukan adalah:

1. Melarang Keras pertemuan antara pihak MA dgn lembaga penghubung terutama oknum-oknum Pengacara..

2. Memantau ruang kerja MA dan KeHakiman dgn sebuah sistem informasi semacam kamera pengawas( CCTV)

3. Mengawasi gerak-gerik penyogok bukan hanya yg disogok.. artinya oknum pelaku sogokan dipandang sama berbahaya dgn oknum penerima uang.. Semua pihak baik di Kejaksaan, kehakiman, Panitera dan pengacara pantas diawasi total.

4. DPR, Lembaga Hukum dan Pemerintah perlu Menyusun UU anti suap, Anti Sogok yg lebih keras yg jika berlaku dapat menjadi UU anti praktek Kepengacaraan..

5. Tidak segan-segan memblokir atau menutup lembaga bantuan Hukum berisi pengacara-pengacara yg terbukti melakukan penyuapan atas lembaga hukum Negara..

Saya pikir yg terbaik adalah jika seandainya pihak-pihak yg berperkara terbukti melakukan upaya sogok, tidak segan-segan bagi Peradilan untuk menjatuhi hukuman eksekusi mati.. sebab penyogok dan yg disogok sama-sama terlibat dalam uang kotor.. Lebih baik bagi kita melenyapkan segelintir orang yg berlaku sebagai penghancur proses hukum daripada bangsa ini yg jdi korban ketidakadilan… Lebih

baik bagi bangsa yg sudah lebih dari 230 juta jiwa untuk membersihkan ratusan hingga ribuan penyogok dan disogok daripada memvonis dgn hukuman penjara biasa, toh mengurangi jumlah penduduk sebanyak ratusan hingga ribuan tukang sogok tidak akan mengurangi jumlah penduduk yg semakin bertambah dan ribuan lulusan sekolah Hukum yg lebih bersih siap menggantikan profesi mereka dgn lebih baik.. Oknum pengacara yang nakal pada dasarnya adalah pengkhianat Negara, peruntuh kepercayaan Hukum dan pengacau keadilan. Dengan alasan profesi, mereka bersedia hidup mati membela siapa yg membayar tinggi dan mental kapitalist

semacam inilah yg telah meluluhlantakkan peradilan Hukum Indonesia..

Dalam Rangka Mendukung Program 100 hari SBY yang bertemakan

“ SIKAT MAFIA HUKUM ” di Indonesia ……, Mari Bersama LPKSM KOMNAS PK-PU kita awasi kinerja PENYIDIK RESKRIM DAN JAKSA PENUNTUT UMUM ( JPU) bila perlu diawasi Juga oleh lembaga Intelijen Negara semacam BIN, dan seandainya ada oknum dari lembaga diatas terbukti melakukan upaya sogok demi pemenangan perkara, Negara tidak perlu segan-segan untuk MENON AKTIFKAN mereka dari Jabatannya kalau perlu mengirim mereka ke alam baka, sebab praktek sogok mereka telah menjadikan proses peradilan negara menjadi amburadul dan kehilangan kendali.. Atau beri saja kesempatan pada rakyat untuk menunaikan tugas eksekusi dalam sebuah peradilan jalanan sebagaimana maling dan pencopet yg dieksekusi ditempat kejadian perkara… Dan mengurangi jumlah orang semacam mereka tidak akan mengurangi populasi penduduk Indonesia yg akan terus bertambah !..

Sikat Mafia Peradilan terutama Oknum Pengacara nakal, Oknum Penyidik Reskrim nakal dan Oknum Jaksa Penuntut Umum nakal (JPU), Perlu diketahui kerjanya Oknum JPU yang tidak professional, hanya berdasarkan Resume Penyidik Reskrim P21 maka JPU pun memutuskan P21 hanya dalam waktu beberapa menit sejak berkas diserahkan Penyidik reskrim, Ironisnya perintah Penahanan dari Kajari yang nakal juga tertanggal hari diterimanya berkas dari penyidik Reskrim bila resume penyidik Reskrim P21, alasannya setiap hari berkas dari Polsek, Polres bahkan dari Polwil menumpuk tidak sempat di baca atau dengan kata lain oknum JPU semacam itu tidak CAKAP dalam menjalankan tugasnya dan Harus di Non Aktifkan dari Jabatannya atau jika perlu eksekusi ditempat karena nasib dan hancurnya HUKUM di Indonesia dan masa depan Rakyat karena kelalaian mereka (pilih gampangnya) Tidak ada lagi kompromi bagi mereka….!

DISOSIALISASIKAN OLEH : LPKSM KOMNAS PK-PU INDONESIA

EMAIL : komnaspkpu@gmail.com

Diposkan oleh MAJALAH KOMNAS PK-PU INDONESIA di 21.36

TIPS MENGHADAPI DEBT COLLECTOR

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Perlindungan Konsumen

TIPS MENGHADAPI DEBT COLLECTOR

Disaat macet bayar cicilan :

  1. Sepeda Motor / Mobil / Perumahan
  2. Bank, BPR, Koperasi dan Kartu Kredit
  3. Dan lain lain hutang piutang.

Debt Collector biasanya terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Debt Collector yang berstatus sebagai karyawan atau internal,

2. Debt Collector yang berstatus berdasarkan kontrak/kuasa atau external

Kegiatan debt collector baik yang internal maupun external tadi seringkali menyulitkan konsumen, terutama apabila konsumen masih dalam kondisi kesulitan keuangan sehingga belum mampu membayar angsuran sesuai kewajibannya.

Untuk itu beberapa tips yang mungkin berguna untuk menghadapi debt collector.

Ajak bicara baik-baik, utarakan bahwa memang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan dan sampaikan bahwa sesegera mungkin apabila sudah ada maka akan melakukan pambayaran bahkan jika dimungkinkan akan melakukan pelunasan.

Usir jika tidak sopan. Apabila debt collector datang dan berlaku tidak sopan maka konsumen berhak mengusir, karena konsumen berada di rumah sendiri.

Tanyakan identitas. Indentitas dapat berupa kartu karyawan, atau surat kuasa bagi external.

Ini sangat penting guna menghindari debt collector illegal yang berkeliaran. bila terpaksa harus melakukan pembayaran kepada debt collector (yang diberi kewenangan secara tertulis) mintalah Kwitansi, atau bayarlah langsung ke kantor apabila dirasakan anda tidak percaya pada debt collector yang datang.

Janjikan pembayaran sesuai kemampuan dan kepastian, tetapi apabila tidak ada yang diharapkan terhadap kepastian dan kemampuan, maka jangan berjanji walau dibawah tekanan, (janji lama tapi tepat akan lebih baik daripada janji karena takut tapi meleset)

Pertahankan unit kendaraan atau obyek jaminan. Hal ini sangat penting, mengingat kendaraan adalah milik anda, sesuai dengan STNK dan BPKB (bagi yang membeli Motor/Mobil secara cicilan melalui Finance) sedangkan Hubungan Konsumen dan Finance/Bank/Koperasi, KartuKredit adalah hutang-piutang => hukum Perdata BUKAN Pidana => Polisi DILARANG menangani permasalahan Hutang (sesuai …… kepolisian no 2 tahun 2002), hal ini perlu ditegaskan karena biasanya pihak Finance/Bank/Koperasi akan melaporkan Konsumen dengan tuduhan Penggelapan.

Laporkan polisi. Apabila debt collector bertindak memaksakan kehendak untuk menarik kendaraan/jaminan, karena tindakannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum PIDANA, maka datanglah ke kantor polisi terdekat, dan buatlah laporan Tindak Pidana (TP) perampasan kendaraan dengan tuduhan pelanggaran pasal 368 KUHP dan pasal 365 ayat 2,3 dan 4 junto pasal 335 kuhp. Karena yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah Pengadilan, jadi apabila mau mengambil unit kendaraan/jaminan harus membawa surat penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Titipkan kendaraan. Apabila dirasakan tidak mampu untuk mempertahankan kendaraan tersebut, maka titipkan kendaraan tersebut di kantor polisi terdekat dan mintalah surat tanda titipan.

Mintalah bantuan hukum. Apabila anda dirasakan tidak mampu menyelesaikan masalah ini, maka dapat meminta bantuan hukum kepada LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) KOMNAS PK-PU terdekat atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) pada kantor Dinas Perdagangan setempat.


Diposkan oleh MAJALAH KOMNAS PK-PU INDONESIA di 22.30

’Debt Collector’ ADIRA ditangkap

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Berita Polri

’Debt Collector’ ADIRA ditangkap

SRAGEN – Jajaran Polres Sragen berhasil membekuk empat orang debt collector (juru tagih) perusahaan pembiayaan PT Adira Finance, yang kedapatan membawa senjata api rakitan di Desa Doyong, Kecamatan Miri, Sragen, Sabtu (23/11). Dua dari empat oknum tersebut adalah anggota TNI, yang tertangkap tangan saat melakukan penagihan secara paksa. Dua orang lainnya, Andi Triono (28) warga Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon Solo dan Ongen Latul (43) warga Jalan Kutai III No 2 RT 03/RW VII Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsati, Solo, dijebloskan ke tahanan Mapolres Sragen. Tersangka Ongen Latu ini diduga juga terdaftar sebagai anggota kelompok DMC (Dewan Muda Complex) Kajen, Kadipiro.Sedangkan dua oknum anggota TNI tersebut oleh Polres Sragen langsung diserahkan ke Denpom, untuk menjalani proses hukum militer. Selain mengamankan empat tersangka, petugas juga berhasil menyita barang bukti (BB) berupa senjata api rakitan, empat buah amunisi, satu selongsong peluru berikut dua sepeda motor.Sejumlah keterangan yang dihimpun Wawasan menyebutkan, terungkapnya kasus tersebut berlangsung saat tersangka yang merupakan juru tagih freelance perusahaan leasing PT Adira Finance mendatangi rumah Sukidi (48), Sidorejo RT 14/I, Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon, Sragen. Kedatangan mereka itu akan menyita sepeda motor Sukidi. Di rumah Sukisi itu mereka tak mendapatkan sepeda motor dimaksud, namun mereka malah mengambil sepeda motor merek Tossa Prima nomor polisi W 5010 LI. Ditahan polisi
Setelah mendapatkan motor rampasan tersebut, mereka pun melanjutkan perjalannya menagih ke rumah Agung Purnomo (34), warga Desa Doyong, Kecamatan Miri, Sragen. Di rumah Agung Purnomo inilah, tersangka memgeluarkan senjata api rakitan yang dibawanya itu, untuk menakut-nakuti korban. Karena merasa angsuran motornya telah lunas, korban pun ngotot tak terima motornya ditarik oleh tersangka.

Kapolres Sragen, AKBP Dra Sri Handayanni SH didampingi Kasat Reskrim AKP Y Subandi kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (23/11) mengatakan, pihaknya telah menangkap dan mengamankan empat debt collector dari PT Adira Finance tersbut.

MENAGIH HUTANG DENGAN PAKSA

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Penyelesaian Sengketa Konsumen

KELUARGA DIRUMAH, LEBIH BERHARGA DARI SEGALANYA.., RENUNGKAN SEJENAK AKIBAT EMOSI SESAAT, DAN BERAKHIR SEPERTI INI :

MENAGIH HUTANG DENGAN PAKSA

Kasus Posisi:

- George Ombeng alias Edy tinggal menumpang di rumah Nico kenalan sesukunya di Jl. Imam Bonjol, Pontianak selama kurang lebih 6 bulan. Kadang-kadang istri Edy tinggal juga di rumah Nico. Hubungan mereka begitu baik layaknya keluarga sendiri.

- Suatu ketika, tahun 1989, Nico butuh uang sebesar Rp. 1 juta. Masalah ini diceritakannya kepada Edy. Kebetulan saat itu Edy memiliki uang Rp. 4.500.000,- hasil pesangon dari tempat kerjanya, tetapi uang yang dipinjamkan pada Nico hanya separoh dari yang dimintanya yakni Rp. 500.000,-. Semula Nico bermaksud menyerahkan sertifikat tanahnya sebagai jaminan, tetapi ditolak Edy, dengan syarat uang yang diserahkan pada Nico tanpa tanda terima itu akan diambil sewaktu-waktu.

- 3 bulan kemudian setelah berulang kali uang itu diminta oleh Edy, Nico membayar kurang dari separoh hutangnya, Rp. 230.000,- melalui Jemmy yang juga menyaksikan penyerahan piutang pada Nico. Sedangkan sisa hutang dibayar oleh Nico dengan 5 sampai 6 kali cicilan hingga lunas. Pembayaran hutang itu pun juga tanpa tanda terima.

- Mengenai urusan hutang ini Nico tidak pernah menceritakannya pada Theresia, istrinya. Sehingga ketika Edy menagih kembali hutang Nico yang telah lunas itu dengan paksa diawali bentakan dan ancaman pada Theresia, akhirnya Theresia menyerahkan TV-nya yang 17 inch merk Saba pada Edy. Kali ini penyerahan TV disertai surat keterangan. Kejadian ini tanpa sepengetahuan Nico. TV itu kemudian dijual dengan harga Rp. 350.000,-. Rp. 180.000 diambil Edy, Rp. 150.000,- untuk Lole (juga kreditur Nico), sisanya Rp. 20.000,- untuk bayar pajak TV.

- Perlakuan Edy terhadap Theresia tersebut dilaporkan pada pihak berwajib. Edy segera menjalani pemeriksaan di kepolisian setempat.

- Setelah pemeriksaan itu, Edy diajukan ke Persidangan Pengadilan Negeri sebagai Terdakwa. Oleh Jaksa Penuntut Umum, Edy di dakwa melakukan Tindak Pidana Pemerasan, yakni melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP.

Requisitoir Jaksa Penuntut Umum:

- Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Edy dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP, karenanya agar dijatuhi pidana penjara selama 9 bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.

Pengadilan Negeri:

- Hakim Pertama yang mengadili perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pemerasan, pasal 368 ayat 1 KUHP yang memuat unsur-unsur:

1. Memaksa orang lain.

2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

4. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

- Nico dipinjami uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- uang pinjaman itu telah dikembalikan pada Terdakwa. Mula-mula sebesar Rp. 230.000,- dan sisanya diserahkan bertahap sampai lunas. Namun tiap pembayaran tidak disertai kwitansi karena penitipan maupun pelunasannya dilakukan atas dasar saling percaya. Meskipun telah lunas, Theresia istri Nico dipaksa Edy untuk menyerahkan TV-nya dengan diawali ribut-ribur sehari sebelum penyerahan TV itu.

- Meskipun telah terbukti bahwa Terdakwa memaksa Theresia menyerahkan TV-nya pada Terdakwa untuk pembayaran hutangnya, Majelis berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan Theresia atau suaminya Nico terdapat hubungan perdata yaitu hutang piutang.

- Perkara ini seyogyanya diajukan dalam sidang perdata, karena sifat melawan hukum dari pasal yang didakwakan tidak terbukti. Surat keterangan penyerahan TV menerangkan sebagai pengganti pembayaran pinjaman hutang.

- Unsur memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dikehendaki pasal 368 ayat 1 KUHP tidak terbukti karena unsur tersebut harus sesuai dengan pasal 89 KUHP.

Meskipun perbuatan Terdakwa, terbukti, tetapi itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum.

- Akhirnya, Hakim Pertama memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa, tidak terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan (ex pasal 368 ayat 1 KUHP).

2. Melepaskan ia dari segala tuntutan hukum.

3. Dst……..dst.

MAHKAMAH AGUNG:

- Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Hakim Pertama dan memohon pemeriksaan Kasasi pada Mahkamah Agung dengan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri salah menafsirkan unsur memaksa dengan kekerasan dalam surat dakwaan pasal 368(1) dan pasal 89 KUHP; menurut Pengadilan Negeri tidak ada. Yang terjadi adalah Theresia bersedia menyerahkan pesawat TV dengan membuat surat pernyataan karena tidak tahan terhadap tekanan Terdakwa untuk menyelesaikan hutang suaminya.

2. Pengadilan Negeri salah memberikan pertimbangan, meskipun perbuatan terbukti tapi bukan merupakan kejahatan karena hubungan perbuatan Terdakwa adalah hutang piutang, padahal Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan keterangan saksi Nico suami saksi telah melunasi hutangnya pada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-. Tetapi pelunasan itu tidak menggunakan surat bukti karena hubungan Nico dan Terdakwa baik.

- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini, di dalam putusannya berpendirian bahwa putusan judex facti salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan paksaan dengan tekanan-tekanan dengan ribut-ribut terhadap saksi Theresia agar mau menyerahkan TV miliknya kepada Terdakwa dalam rangka hubungan perdata, yang menurut penilaian Hakim Pertama dianggapnya bukan merupakan Tindak Pidana. Pertimbangan Hakim Pertama inia dalah salah menerapkan Hukum. Perbuatan terdakwa yang telah menggunakan paksaan agar Theresia menyerahkan TV miliknya, adalah merupakan Tindak Pidana, walaupun dilakukan dalam rangka hubungan perdata menagih piutang.

Dengan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa. Maka dakwaan terhadap Terdakwa dinilai oleh Mahkamah Agung telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Berdasar atas alasan juridis tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 43/Pid/B/1990/PN.Ptk, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 43/Pid/B/1990/PN.Ptk.

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Terdakwa Goerge Ombeng alias Edy bin Johar Meyer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan”.

- Menghukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- Dst……….dst.

CATATAN

v Dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:

v Hubungan hukum butang piutang uang pada saat jatuh tempo, ternyata pihak debitur masih belum dapat melunasi hutangnya. Pihak kreditur dalam melakukan penagihan piutangnya tersebut, kemudian menggunakan cara-cara kekerasan – keributan dan paksaan dengan maksud agar debitur menjadi takut atau malu dan bersedia menyerahkan barang miliknya kepada kreditur sebagai pembayaran hutangnya.

Meskipun fakta ini dalam ruang lingkup pelaksanaan hubungan keperdataan, namun perbuatan kreditur yang bersifat kekerasan memaksa membuat keributan, terhadap debitur tersebut, maka perbuatan menagih hutang dengan cara memaksa ini adalah merupakan perbuatan pidana ex pasal 368(1) KUHP Pidana yaitu pemerasan.

v Dewasa ini dalam masyarakat sering terdengan adanya kejadina penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai debt collector dalam menagih hutang dengan cara dan memakai kekerasan-kekerasan. Kiranya putusan Mahkamah Agung ini dapat dipakai sebagai acuan dalam menangani para debt collector.

v Demikian catatan atas kasus ini.

SOSIALISASI UUPK.NO.8 TH.1999

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Pembinaan Dan Pengawasan

Senin, 03 Agustus 2009

SOSIALISASI UUPK.NO.8 TH.1999 OLEH LPKSM KOMNAS PK-PU


SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN PP. NO. 59 TAHUN 2001 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN KHUSUSNYA DI SELURUH JAWA TIMUR AGAR SEMUA LAPISAN MASYARAKAT KONSUMEN MEMAHAMI HAK-HAKNYA SEBAGAI KONSUMEN DAN PELAKU USAHA MENYADARI BAHWA KONSUMEN YANG KRITIS DAN BERJUMLAH BESAR DAPAT MENGGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA SEHINGGA DIHARAPKAN DARI SOSIALISASI INI PELAKU USAHA DAPATNYA MENGHARGAI HAK-HAK KONSUMEN SEHINGGA IKLIM USAHA MENJADI SEHAT DAN KONDUSIF, SILAHKAN BERGABUNG DENGAN KOMNAS PK-PU AGAR AMANAH UUPK NO.8 TH. 1999 SEGERA DAPAT DINIKMATI OLEH KONSUMEN INDONESIA DAN ASEAN

Studi Kasus

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Berita Polri

LBH KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA  INDONESIA

Perum. Istana Bedali Agung Blok AE No.3 Lawang – Malang

Telp. 0341 428 389, 081 805 037 627

Akte Notaris No. 37 – SITI NOER ENDAH, SH..

Cipta keADILan yang berkepastian Hukum

Nomor             : 0823/KV/LPK/VII/2010                                            Malang,  04 Juli  2010

Lampiran         :  1 (satu)  Set

Perihal             :  KLARIFIKASI

KEPADA YTH :

KAPOLSEK JEPARA KOTA

Jl. MT. Haryono No. 10 Jepara

Di

JEPARA

Dengan hormat,

Dipermaklumkan bahwa berkaitan dengan adanya pengaduan dari Sdri. MI’AH Pemakai Mobil Toyota/Dyna H-1592-VH atas Nama SUGIYONO Yang mendapat Kredit dari PT. ARTHA ASIA FINANCE , yang pada tanggal 5 Bulan Agustus 2010, telah mendapat surat panggilan Polisi  No. PGL/81/VII/2010/Reskrim – Padurungan .

Berdasakan Surat Kuasa Bermaterai cukup tanggal 23 Juni 2010, Berkaitan dengan hal tersebut diatas perkenankan kami menyampaikan Klarifikasi tertulis ini agar tidak berdampak hukum yang lain serta menghindari kesalah  pahamam diantara sesama pengemban amanah Undang-Undang, Perlu diketehui sejak Surat Edaran Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009 Yang memuat 2 Pokok yang harus diikuti oleh Penyidik Polri diseluruh Indonesia sebagai berikut :

  1. 1. Pelaporan yang dilakukan oleh Debitur atas ditariknya unit jaminan oleh Lembaga Finance ketika Debitur itu wanprestasi, Tidak Boleh diproses oleh Penyidik Polri dengan pasal-pasal Pencurian; Perampasan- dan, lain sebagainya.
  2. 2. Pelaporan yang dilakukan oleh Lembaga Finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan,  atas ditariknya unit jaminan, Tidak Boleh diproses oleh Penyidik Polri dengan pasal-pasal Penggelapan; – dan, lain sebagainya.

Selain dari pada itu kalaupun ada laporan Polisi Terkait Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, oleh Lembaga Finance kita harus merujuk Pada Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 18 Undang-Undang No.8 TH.1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait larangan Pencantuman Klausula Baku pada Setiap Perjanjian dan apabila salah satu larangan pasal 18 dilanggar maka Perjanjian Tersebut BATAL DEMI HUKUM (Pasal 18 ayat 3) UUPK, dengan sangsi Pidana Pasal 62 UUPK.

Perlu kami sampaikan bahwa  Sdri. MI’AH , telah MEMBELI   Mobil bekas pakai atas nama SUGIYONO secara TUNAI dari Dealer, yang Uang nya dapat PINJAMAN dari PT. ARTHA ASIA FINANCE   sebagaimana kesepakatan kontrak perjanjian kredit No. 23.01193-05-98795 a/n MI,AH dengan jaminan BPKB, adapun perjanjian tersebut diduga TIDAK didaftarkan / diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia, yang dapat dibuktikan bahwa pada saat penandatangan Akte Kredit TIDAK dilakukan dihadapan Notaris, sebagaimana diatur dalam UUJF No.42 Th.1999 dan PP No.86 Th. 2000, Kalaupun sekarang ada Fidusia Perlu diklarifikasi keabsahannya.

Dengan demikian pelanggaran yang dilakukan oleh PT.  ARTHA ASIA FINANCE   tersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK No.8 Th.1999,Sbb :

  1. pasal 61 : “penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya” dan
  1. pasal 62 ayat (1) : “ pelaku usaha yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2 dan pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Demikian surat Tertulis dari kami Sehubungan  Laporan Polisi  PT.  ARTHA ASIA FINANCE   menyangkut ranah Perlindungan Konsumen sebaiknya agar penyelesaian masalah ini sesuai arahan KABARESKRIM,  UNTUK DIARAHKAN penyelesaiannya Ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) semarang agar tidak berdampak hukum yang lain, demikian Surat Klarifikasi ini Kami haturkan kepada Polsek Up Kanit Padurungan untuk ditinjau kembali sekaligus ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

konfirmasi dapat menghubungi :                                                     HORMAT KAMI,

Ansory       : 0818 050 37 627

Siti Utami  : 081 358 778 150

MOCH. ANSORY SH SITI UTAMI, SH.

DIREKTUR EKSEKUTIVE           ADVOKAT

LBH KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA  INDONESIA

Perum. Istana Bedali Agung Blok AE No.3 Lawang – Malang

Telp. 0341 428 389, 081 805 037 627

Akte Notaris No. 37 – SITI NOER ENDAH, SH..

Cipta keADILan yang berkepastian Hukum

Nomor             : 0824/KV/LPK/VII/2010                                            Malang,  04 Juli  2010

Lampiran         :  1 (satu)  Set

Perihal             :  KLARIFIKASI

KEPADA YTH :

KAPOLSEK JEPARA KOTA

Jl. MT. Haryono No. 10 Jepara.

DI

JEPARA

Dengan hormat,

Dipermaklumkan bahwa berkaitan dengan adanya pengaduan dari Sdr. HM. SUDIHARTO Pemakai Mobil ALFART TH.2006  Yang mendapat Kredit dari PT. ARMADA FINANCE  JEPARA Jl. Cokroaminoto No. 11 Jepara, yang pada tanggal 5 Bulan Juli 2010, telah mendapat surat panggilan Polisi  No. Pol :S.Pgl/92/VII/2010/Reskrim – Jepara Kota. Untuk menghadap tanggal 5 Agustus 2010.

Berdasakan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2010, Berkaitan dengan hal tersebut diatas perkenankan kami menyampaikan Klarifikasi tertulis ini agar tidak berdampak hukum yang lain serta menghindari kesalah  pahamam diantara sesama pengemban amanah Undang-Undang, Perlu diketehui sejak Surat Edaran Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009 Yang memuat 2 Pokok yang harus diikuti oleh Penyidik Polri diseluruh Indonesia sebagai berikut :

  1. 1. Pelaporan yang dilakukan oleh Debitur atas ditariknya unit jaminan oleh Lembaga Finance ketika Debitur itu wanprestasi, Tidak Boleh diproses oleh Penyidik Polri dengan pasal-pasal Pencurian; Perampasan- dan, lain sebagainya.
  2. 2. Pelaporan yang dilakukan oleh Lembaga Finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan,  atas ditariknya unit jaminan, Tidak Boleh diproses oleh Penyidik Polri dengan pasal-pasal Penggelapan; – dan, lain sebagainya.

Selain dari pada itu kalaupun ada laporan Polisi Terkait Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, oleh Lembaga Finance kita harus merujuk Pada Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 18 Undang-Undang No.8 TH.1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait larangan Pencantuman Klausula Baku pada Setiap Perjanjian dan apabila salah satu larangan pasal 18 dilanggar maka Perjanjian Tersebut BATAL DEMI HUKUM (Pasal 18 ayat 3) UUPK, dan dapat dikenakan sangsi Pidana sesuai Pasal 62 UUPK.

Perlu kami sampaikan bahwa  Alm. NUR ADI KURNIAWAN , telah MEMBELI   Mobil  secara TUNAI dari Dealer, yang Uang nya dapat PINJAMAN dari PT. ARMADA  FINANCE  JEPARA sebagaimana kesepakatan kontrak perjanjian kredit Di  PT. ARMADA  FINANCE  JEPARA dengan jaminan BPKB, adapun perjanjian tersebut diduga TIDAK didaftarkan / diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana mestinya yang dapat dibuktikan bahwa pada saat penandatangan Akte Kredit TIDAK dilakukan dihadapan Notaris, sebagaimana diatur dalam UUJF No.42 Th.1999 dan PP No.86 Th. 2000, Kalaupun sekarang ada Fidusia Perlu diklarifikasi keabsahannya.

Dengan demikian pelanggaran yang dilakukan oleh PT.  ARMADA  FINANCE  JEPARA  tersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK No.8 Th.1999,Sbb :

  1. pasal 61 : “penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya” dan
  1. pasal 62 ayat (1) : “ pelaku usaha yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2 dan pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Demikian surat Tertulis dari kami Sehubungan  Laporan Polisi  PT.  ARMADA  FINANCE   JEPARA menyangkut  ranah Perlindungan Konsumen, sebaiknya agar penyelesaian masalah ini sesuai arahan KABARESKRIM,  UNTUK DIARAHKAN penyelesaiannya Ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) semarang agar tidak berdampak hukum yang lain (PRAPERADILAN) dan atau tindak pidana lain, demikian Surat Klarifikasi ini Kami haturkan kepada Polsek Up Kanit Serse Polsek Jepara Kota  untuk ditinjau kembali sekaligus ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

konfirmasi dapat menghubungi :                                                     HORMAT KAMI,

Ansory       : 0818 050 37 627

Siti Utami  : 081 358 778 150

MOCH. ANSORY SH SITI UTAMI, SH.

DIREKTUR EKSEKUTIVE           ADVOKAT

LBH – KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA  INDONESIA

Perum. Istana Bedali Agung Blok AE No.3 Lawang – Malang

Telp. 0341 428 389, 081 805 037 627

Akte Notaris No. 37 – SITI NOER ENDAH, SH..

Cipta keADILan yang berkepastian Hukum

Nomor              : 0821/SP/VII/2010                                 Malang,  05 Juli  2010

Lampiran           : 1 (satu)  Set

Perihal              : Koordinasi Pengembalian                    KEPADA YTH :

Unit Mobil milik Konsumen. PIMPINAN CABANG

PT. OTO MULTIARTHA  FINANCE

Ruko Bangkong Plasa Blok : C-3

Jl. MT. Haryono Semarang

DI

SEMARANG.

Dengan hormat,

Dipermaklumkan bahwa berkaitan dengan adanya pengaduan dari Sdri. UMI HANIK, Pemilik Mobil Izusu Phanter tahun 2006 , No.pol : H-8516-PG, yang pada Tanggal 21 Bulan Juli 2010 unit Mobil tersebut telah DIRAMPAS oleh petugas yang mengaku suruhan pihak PT. OTO MULTIARTHA  FINANCE Cabang Semarang, pada saat Mobil tersebut dipakai oleh sdr. HM. SUDIHARTO Di Rumah sakit Jepara.

Berkaitan dengan hal tersebut perkenankan kami menyampaikan kepada pihak PT. OTO MULTIARTHA  FINANCE Cabang Semarang untuk dapat mengembalikan unit Mobil dimaksud kepada Pemilik nya, hal ini kami sampaikan untuk menghindari akibat hukum lain yang akan timbul, karena menurut hemat kami bahwa perbuatan dari PT. OTO MULTIARTHA  FINANCE Cabang Semarang telah melanggar Pasl 368 KUHPidana, sebagai sangsi atas PMH TP perampasan barang untuk pelunasan hutang.

Perlu kami sampaikan bahwa  UMI HANIK  telah MEMBELI  Mobil secara TUNAI dari Dealer, yang Uang nya dapat PINJAMAN dari PT. OTO MULTIARTHA  FINANCE Cabang Semarang sebagaimana kesepakatan kontrak perjanjian kredit no. 10-201-10-00438  dengan jaminan BPKB, yang TIDAK didaftarkan / diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia, yang dapat dibuktikan bahwa pada saat penandatangan Akte Kredit TIDAK dilakukan dihadapan Notaris, sebagaimana diatur dalam UUJF No.42 Th.1999 dan PP No.86 Th. 2000.

Dengan demikian pelanggaran yang dilakukan oleh PT. OTO MULTIARTHA  FINANCE Cabang Semarang  tersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK No.8 Th.1999,Sbb :

  1. pasal 61 : “penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya” dan
  1. pasal 62 ayat (1) : “ pelaku usaha yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2 dan pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasama nya, kami haturkan terima kasih.

konfirmasi dapat menghubungi :                                         HORMAT KAMI,

Ansory : 0818 050 37 627

Tembusan disampaikan kepada Yth :

MOCH. ANSORY SH. SITI UTAMI, S.H.

DIREKTUR EKSEKUTIVE.                     ADVOKAT

LBH KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA  INDONESIA

Perum. Istana Bedali Agung Blok AE No.3 Lawang – Malang

Telp. 0341 428 389, 081 805 037 627

Akte Notaris No. 37 – SITI NOER ENDAH, SH..

Cipta keADILan yang berkepastian Hukum

Nomor             : 0825/KV/LPK/VII/2010                                            Malang,  04 Juli  2010

Lampiran         :  1 (satu)  Set

Perihal             :  PERMOHONAN

KEPADA YTH :

KAPOLSEK JEPARA KOTA

Jl. MT. Haryono No. 10 Jepara.

DI

JEPARA

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Agustus 2010, sebagaimana surat terlampir maka, kami sebagai pendamping dan penasehat hukum pemberi kuasa, mohon maaf hari ini tidak dapat menghadirkan pemberi kuasa untuk diperiksa sebagaimana surat panggilan bapak tertanggal 31 Juli 2010. Dikarenakan pemberi kuasa dalam kondisi yang tidak sehat, untuk itu kami akan menghadapkan pemberi kuasa untuk memenuhi panggilan bapak KAPOLSEK JEPARA KOTA, INSYAALLAH pada hari Rabu Tanggal 11 Agustus 2010. Dan berdasarkan surat kami No. 0824/KV/LPK/VII/2010, kami mohon bapak KAPOLSEK melakukan evaluasi terhadap kasus ini, karena kasus ini adalah kasus perdata.

Demikian surat permohonan kami, agar dapat dimaklumi dan atas dikabulkannya permohonan ini kami menyampaikan terima kasih.

konfirmasi dapat menghubungi :                                         HORMAT KAMI,

Ansory : 0818 050 37 627

MOCH. ANSORY SH. SITI UTAMI, S.H.

DIREKTUR EKSEKUTIVE.                     ADVOKAT


LBH KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA  INDONESIA

Perum. Istana Bedali Agung Blok AE No.3 Lawang – Malang

Telp. 0341 428 389, 081 805 037 627

Akte Notaris No. 37 – SITI NOER ENDAH, SH..

Cipta keADILan yang berkepastian Hukum

KEPADA YTH :

KAPOLSEK JEPARA KOTA

Jl. MT. Haryono No. 10 Jepara

Di

JEPARA

LBH KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA  INDONESIA

Perum. Istana Bedali Agung Blok AE No.3 Lawang – Malang

Telp. 0341 428 389, 081 805 037 627

Akte Notaris No. 37 – SITI NOER ENDAH, SH..

Cipta keADILan yang berkepastian Hukum

KEPADA YTH :

KAPOLSEK JEPARA KOTA

Jl. MT. Haryono No. 10 Jepara

Di

JEPARA

Surat Edaran

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Perlindungan Konsumen

SURAT EDARAN Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim                                   tertanggal 31 Agustus 2009

surat dari Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 yang ditanda-tangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri , Komisaris Jendral Drs Susno Adji., S.H.,M.H., M.Sc Tentang Pprosedur Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen.

Surat  ini memuat 2 pokok yang harus diikuti oleh penyidik Polri di seluruh Indonesia :
1. Pelaporan yang dilakukan oleh debitur atas ditariknya unit jaminan oleh lembaga fnance ketika debitur itu wanprestasi, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl pencurian, perampasan dan lain sebagainya.
2. Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl penggelapan dll sebagainya.


surat bareskrim ini mempertimbangkan KUHAP dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan rujukan dikeluarkannya surat tersebut.
Sehingga dengan demikian, masih menurut surat bareskrim, maka bila terjadi 2 persoalan diatas penyidik harus menolak proses laporan dan menyarankan kepada pihak pelapor untuk menyelesaikannya di BPSK karena badan itulah yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa konsumen.

DISOSIALISASIKAN OLEH : LPKSM KOMNAS PK-PU INDONESIA

Berita Polri

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Tak Berkategori

Selasa, 05/01/2010 12:05 WIB
Polri akan Tindak Penyidik yang ‘Nakal’ Tangani Kasus
Didit Tri Kertapati – detikNews

Jakarta – Mabes Polri meminta masyarakat melaporkan penyidik yang dianggap tidak benar dalam melakukan penyidikan kasus. Dari laporan tersebut, Polri akan melakukan langkah-langkah penindakan.

“Hasilnya tentunya, apakah kasus ini akan kita ambil alih dengan konsekuensi pejabat atau penyidiknya akan dapat tindakan administrasi atau kasus ini tetap ditangani di sana dengan mendapat supervisi dari Mabes Polri.” kata Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Ito Sumardi di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2010).
Menurut Ito, setiap laporan masyarakat mengenai kasus yang ditangani secara tidak wajar, maka polri akan melakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara akan memutuskan apakah kasus tersebut ditangani secara wajar atau tidak.

“Kita bisa lihat apakah penanganan perkaranya wajar atau tidak. Kemudian Mabes Polri akan mengambil alih penanganan perkara yang terindikasi dilakukan secara tidak wajar,” terang jenderal bintang tiga tersebut.

Ito mengatakan, hingga saat ini di tingkat Polsek hingga Mabes Polri ada ribuan kasus yang terindikasi ditangani secara tidak wajar. Kasus-kasus tersebut antara lain seperti perkara perdata yang dituduhkan menjadi pidana atau kasus yang penanganannya sudah lebih dari satu tahun.

Untuk itu, dalam menjalankan program seratus hari pemerintah Ito berjanji akan bersikap tegas terhadap kasus-kasus tersebut. “Dalam program seratus hari, kita tuntut setiap Polres, Polsek agar segera memberikan kepastian hukum. Memenuhi prasyarat hukum diteruskan, kalau tidak dihentikan, SP3,” tandas Ito.

Disosialisaikan oleh : KOMNAS PKPU

Selasa, 05/01/2010 11:55 WIB
Kabareskrim: Polri Telah Kantongi Nama-Nama Mafia Hukum
Didit Tri Kertapati – detikNews

Jakarta – Mabes Polri mengaku telah mengantongi nama-nama orang yang diduga sebagai mafia hukum. Namun polisi belum akan mengambil tindakan terhadap mereka.
“Mabes Polri sudah memiliki data-data orang yang kerjanya ngurusin kasus atau mafia hukum. Cuma selama orang itu tidak berbuat apa-apa, tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Ito Sumardi di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2010).
Menurut Ito, Kapolri telah memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk serius menyikapi permasalahan mafia hukum. Meski demikian, Ito mengaku polri baru mengambil langkah preventif.
“Paling tidak upaya preventif yang kita lakukan, jangan sampai terjadi. Mulai saat ini tidak ada lagi ruang bagi mafia hukum dan makelar hukum,” terang jenderal bintang tiga tersebut.
Ito pun berjanji akan mengambil tindakan baik bagi anggotanya maupun bagi mafia hukum jika terbukti melakukan hal tersebut. “Kalau ada mafia hukum kita tindak, anggota yang terlibat kita tindak,” tandas mantan Kapolda Sumsel tersebut

Selasa, 05/01/2010 11:32 WIB
Mabes Polri Bentuk Tim Pendamping Satgas Pemberantasan Mafia Hukum
Didit Tri Kertapati – detikNews

Jakarta – Mabes Polri menyambut baik kerjasama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. Untuk memudahkan kerja satgas, Mabes Polri membentuk tim pendamping.
“Dukungan yang diberikan Polri antara lain menempatkan personel Polri duduk dalam anggota satgas dan membentuk tim pendukung untuk mempermudah kerja satgas,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2010).
Menurut Edward, sepenuhnya tim pendamping tersebut berada di bawah kendali satgas. “Tergantung keputusan sejauh mana digerakkan oleh satgas,” kata Edward.
Edward menambahkan, sebagai langkah awal kerjasama Polri dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan dilakukan pengarahan kepada jajaran petinggi polri. “Polri besok akan bertatap muka, menerima pengarahan,” tandas Edward.
Direncanakan seusai pelantikan Wakapolri, satgas pemberantasan mafia hukum akan memberikan pengarahan kepada Kapolda seluruh Indonesia di gedung PTIK, Rabu (6/1/2010) pukul 12.00 WIB.

Disosialisaikan oleh : KOMNAS PKPU

Tak Kenal Pungli dan Suap

Satreskrim Polres Tuban pekan ini me-launching program Quick Wins bidang transparansi penyidikan. Salah satu tujuan program ini adalah membangun kepercayaan publik dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Polri.

DWI SETIYAWAN, Tuban (Radar Bojonegoro)

”KALAU bapak melaporkan sebuah perkara ke Mapolres Tuban, penyidik akan memberitahukan hasil perkembangan penyidikan kasus tersebut dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP),” ujar salah satu anggota Satreskrim Tuban saat membagikan stiker kepada pengendara mobil di Jalan Sunan Kalijaga.

Begitulah salah satu bentuk sosialisasi Satreskrim Polres Tuban terhadap program Quick Wins bidang transparansi penyidikan. Program ini adalah salah satu bentuk layanan prima polisi terhadap masyarakat sebagaimana grand strategi Polri. Transparansi dalam penyidikan tindak pidana ini sejak tahap penerimaan dan penilaian laporan atau pengaduan hingga tahap penyidikan, penindakan dan pemeriksaan, serta tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam semboyannya, Satreskrim Polres Tuban akan melaksanakan tahapan-tahapan tersebut secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Kasatreskrim Polres Tuban Iptu Budi Santoso mengatakan, dalam program ini satuannya ingin menghapus image bahwa pelayanan Polri kepada masyarakat masih rendah. Yang ditandai dengan pelayanan berbelit-belit, adanya biaya tambahan yang tidak semestinya, dan lambat dalam merespon pelaporan atau pengaduan. Juga, kesan polisi kurang transparan dan akuntabel, sulit menghubungi atau menemui petugas, diskriminatif, arogan, dan kurang peduli. ”Melalui program Quick Wins, semua image itu harus kita ubah,” tegas dia. Dikatakan Budi, dalam menjalankan tugas melindungi dan mengayomi masyarakat, Polri harus ikhlas.

Setelah program ini di-lauching, mantan Kaurbinops Reskrim Polres Tuban ini, berharap semua anggotanya menggunakan pendekatan pragmatis. Seperti melayani dengan kemudahan, cepat, tepat, efisien dengan cara simpatik, ramah, sopan, dan humanis. ”Terpenting, tidak membebankan biaya yang tidak semestinya (pungli), memeras, dan menakut-nakuti,” tegas Budi.

Untuk bisa melaksanakan program tersebut secara maksimal, lanjut dia, jauh hari sebelumnya, penyidiknya selalu minta nomor telepon atau ponsel terhadap pelapor. Tujuannya, agar penyidik bisa menghubungi untuk menginformasikan terkait langkah-langkah yang telah dilakukan. Juga, kendala yang dihadapi dalam penyidikan. Selain informasi lisan, penyidik juga akan memberitahukan perkembangan penyidikan secara tertulis dalam surat SP2HP.

Untuk penyampaian SP2HP ini, Satreskrim Polres Tuban juga punya standar waktu. Untuk kasus ringan dan sedang, paling lambat hari ke-14 setelah melapor, polisi akan mengirimkan surat tersebut. Sementara untuk kasus sulit dan sangat sulit, pelapor baru menerima SP2HP pada hari ke-15 dan hari ke-30.

Standar waktu juga berlaku untuk tahap penindakan dan pemeriksaan. Kasus ringan hari ke-15 dan hari ke-30. Kasus sedang SP2HP dikirim pada hari ke-15, 30, 45, dan 50. Dan, kasus sulit hari ke-20, 40, 80, 100, dan ke-120. ”SP2HP juga disampaikan kepada pelapor setelah berkas perkara tahap pertama dan kedua dikirim ke kejaksaan,” tandas Budi.

Tak hanya itu. Untuk memaksimalkan penyidikan, Satreskrim Polres Tuban juga melaksanakan gelar perkara. Tujuannya, untuk mengetahui kendala penyidikan dan transparansi penanganan kasus, serta memberikan upaya pemecahan masalah terkait kasus pidana yang ditangani. (*)

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA

YANG MENGGUNAKAN HAK INGKAR

(Studi di Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung)

Oleh

SHINTA DIMASRITA

Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya para aparatur penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum harus bertindak dalam menegakkan Hukum Pidana.

Salah satu tugas pokok dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi.

Untuk mendapatkan kebenaran tersebut, salah satunya yaitu dengan cara melakukan penyidikan. Kendala yang dihadapi dalam penyidikan yaitu ketikaseorang tersangka menggunakan hak ingkarnya. Hak ingkar yaitu hak seorang tersangka untuk tidak menjawab secara benar pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dengan kata lain tersangka berhak memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kejadian yang ada. Oleh sebab itu sudah menjadi tugas penyidik untuk memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya dari tersangka. Berdasarkan

uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang menggunakan hak ingkar serta faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat penyidikan tersangka yang menggunakan hak ingkar.

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Anggota Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung (Penyidik), Advokat/Pengacara, dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi data, seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data, kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk

menghasilkan uraian yang induktif.

Shinta Dimasrita

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang menggunakan hak ingkarnya untuk tidak menjawab secara benar pertanyaan yang diberikan oleh penyidik yaitu dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara psikologis dan pendekatan secara psikis.

Pendekatan secara psikologis yaitu dilakukan dengan cara mempermaikan pikiran dan perasaan dari tersangka. Hal ini dimaksudkan agar mendorong kepada pemikiran dan perasaan tersangka mengenai kesalahan tersangka sehingga tersangka pada akhirnya sampai kepada pemikiran bahwa kesalahan dan hukumannya tidak dapat dielakkan lagi, dan supaya tersangka meyakini bahwa pengakuan dapat dirasakan sebagai penyesalan dan dapat meringankan penderitaan batinnya. Sedangkan pendekatan secara psikis dilakukan dengan sedikit menggunakan kekerasan dalam arti yang wajar. Sedangkan faktor-faktor penghambat penyidikan tersangka yang menggunakan hak ingkar yaitu dari factor penegak hukum yaitu kurangnya pemahaman dan penguasaan terhadap teknik

dan metode pemeriksaan yang dimiliki oleh petugas penyidik, rendahnya derajat kepekaan petugas penyidik, dan kurangnya pemahaman dari petugas penyidik terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Faktor dari tersangkanya yakni ketidaktahuan tersangka akan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Serta faktor perundang-undangan yaitu tidak ada ketentuan yang tegas mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka atau terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar. Berdasarkan hal di atas maka perlu adanya kesadaran aparat penegak hokum dalam melaksanakan ketentuan hukum normatif yang berlaku dan diperlukan sanksi yang tegas terhadap aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak muncul persepsi masyarakat yang dapat merusak citra aparat penegak hukum di Indonesia serta lembaga kepolisian sebagai lembaga yang berwenang dapat menambah sarana dan prasarana di

bidang investigasi dan teknologi terutama pada bidang penyidikan terhadap tersangka sehingga akan mempermudah dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Hak “Istimewa” Tersangka Dalam Proses Penyidikan
Post: #1

28 Apr 2009 10:05

Banyak yang mungkin tidak tahu akan hak tersangka yang terbilang “istimewa”. Bukan masyarakat yang masih awam dengan persoalan hukum saja. Bahkan tak sedikit penyidik Polri yang lupa ( atau mungkin kurang paham) akan hak-hak tersangka.

Salah satu hak tersangka, yang menurut saya merupakan suatu “keistimewaan” adalah Hak Ingkar. Hak untuk berbohong atau tidak mengakui apa yang sebenarnya dilakukan. Jika menilik sejarah perkembangan hukum tanah air, maka Hak Ingkar merupakan titik utama bagi seorang tersangka.

Dalam realita pelaksanaan penegakan hukum, penyidik Polri masih kerap terfokus pada pengakuan seorang tersangka dalam menemukan titik terang suatu tindak kejahatan. Pengalaman saya menjadi wartawan selama beberapa tahun menunjukkan bagaimana pengakuan seorang tersangka kerap kali menjadi langkah awal bagi penyidik Polri dalam mengumpulkan alat bukti kejahatan. Dengan cara ini, tentunya praktik intimidasi menjadi suatu hal yang tak terelakkan.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), langkah penyidikan semacam itu adalah tidak tepat. Seorang tersangka tidak wajib memberikan keterangan secara benar kepada penyidik. Penyangkalan dan pemutarbalikan fakta adalah hak tersangka selama proses penyidikan.

Di sinilah sebenarnya, kemampuan intelektual seorang penyidik dipertaruhkan. Jika KUHAP dilaksanakan dengan benar, tentunya penyidik tidak akan lagi terfokus pada pengakuan tersangka.

Pencarian alat bukti suatu tindak kejahatan merupakan suatu kerja keras yang seharusnya menjadi fokus penyidik. Alat bukti dapat diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun petunjuk lainnya.

Di sinilah sebenarnya, titik tolak citra penegakan hukum di tanah air.

PENYITAAN BARANG BUKTI

penyitaan merupakan rangkaian tindakan penyidikan guna mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda-benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Meski penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan, Pasal 38 KUHAP mengharuskan penyidik mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Keharusan itu hanya dapat dikecualikan dalam keadaan amat perlu dan mendesak yang mengharuskan penyidik melakukan tindakan segera. Meski demikian, setelah penyitaan karena alasan darurat dilakukan, penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan. Jika ditelaah ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan ketua pengadilan.

Kode ILMU-HKM-0010) : Skripsi Penerapan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang KUHAP, merupakan suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat penegak hukum : Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat hukum menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Para penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang yaitu kepentingan perorangan (Hak seseorang) dengan kepentingan masyarakat dalam suatu proses beracara pidana.
Berdasarkan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang antara lain yaitu (1) Mencari kebenaran sejati, (2) Melakukan pemeriksaan perkara pidana yang didasarkan atas hukum, keyakinan dan rasa keadilan masyarakat dan, (3) melaksanakan putusan atau eksekusi terhadap tersangka yang diputus bersalah.
Berdasarkan pada tujuan HAP diatas, kiranya persoalan sistem pemeriksaan terhadap tersangka akan membawa pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dimaksud. Dalam konteks ini, KUHAP membagi dua sistem pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yaitu : (a) pemeriksaan permulaan (pendahuluan) yang dilakukan oleh kepolisian/penyidik dan (b) pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh hakim.
Dalam sistem pemeriksaan permulaan, ketentuan KUHAP menganut azas pemeriksaan Inquisitor Lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni Penasehat hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam praktek, pemeriksaan dalam sistem Inquisitor Lunak ini, tersangka boleh meminta kepada Penasehat Hukum penjelasan-penjelasan tentang maksud dari pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, terutama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya “menjerat”.
Atas dasar sistem di atas, maka tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan (Pasal 52 dan 184 (1) KUHAP) tidak diperlakukan sebagai Terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam pasal di atas (Pasal 52 dan 184 ayat 1) KUHAP, yang intinya menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangka tetapi untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.
Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman dan Undang-Undang no. 8 tahun 1981, tentang KUHAP (pasal 5 s/d pasal 8) dinyatakan hak-hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan mendapatkan perlindungan dalam Negara yang berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Diantara azas-azas tersebut, terdapat satu azas yaitu azas praduga tak bersalah atau (Presumption of innocent). Azas ini pada dasarnya menyatakan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. Maksud dari tujuan azas tersebut dapat diterangkan bahwa sebelum seseorang tersangka/terdakwa harus dan wajib diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, hak-hak tersangka, harkat dan martabat tersangka sebagai manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh petugas penyidik. Dalam Konteks ini, proses interogasi/menggali keterangan dari tersangka, tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak-hak tersangka, apalagi melanggar harkat dan martabat tersangka sebagai manusia.
Persoalannya sekarang adalah dapatkah penyidik dalam melakukan pemeriksaan permulaan benar-benar menjunjung tinggi hak-hak tersangka serta harkat dan martabatnya ? Sebagaimana kita amati di berbagai media massa, sering terungkap perlakuan oknum-oknum polisi bertindak kasar dan cenderung dapat melukai tersangka ketika melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka penulis perlu merumuskan beberapa masalah antara lain :
1. Bagaimana penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan tindak pidana ?
2. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian agar hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan tindak pidana benar-benar dapat dipenuhi ?

C. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian agar hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan tindak pidana benar-benar dapat dipenuhi.

D. Metode Penelitian
Metode penulisan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat peraturan perundang-undangan mengenai penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan tindak pidana di samping pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat kenyataan dalam praktek, sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut ditetapkan.

E. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan dalam pembahasan permasalahan, maka sistematika saya susun sebagai berikut :
BAB I : Adalah pendahuluan yang terdiri dari pembagian sebagai
berikut : latar belakang masalah dan rumusannya, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.
BAB II : Pada Bab II dibahas mengenai kajian teori yang relevan dengan tema skripsi untuk kemudian dijadikan sebagai pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.
BAB III : Pada Bab III dibahas mengenai penyajian data dan pemecahan masalah yang pada prinsipnya adalah sebagai salah satu alternatif jalan keluar dari permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.
BAB IV : Selanjutnya pada Bab IV berisi kesimpulan dan saran, ini merupakan bab yang terakhir dari seluruh uraian dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini penulis membagai dalam dua bagian, bagian pertama adalah kesimpulan yang penulis ambil dari uraian-uraian bab-bab sebelumnya, dan bagian kedua adalah saran, di sini penulis mencoba memberikan saran terhadap pembahasan dalam penulisan skripsi ini.