Arsip untuk September 3, 2010

Sikat Mafia Hukum

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Swadaya Masyarakat

Sikat Mafia Hukum dan Kirim Ke Alam Baka!

Era Reformasi telah berjalan 11 tahun lebih sejak 21 Mei 1998 saat Soeharto jatuh dari kursi kesayangannya. Kita mengharapkan banyak perobahan kearah yg lebih baik, lebih menjanjikan dan lebih membawa harapan bagi Indonesia baru.

Akan tetapi ternyata segala impian dan harapan hanyalah hembusan ilusi kosong disiang bolong. Tak terlihat upaya perbaikan yg signifikan dan malahan bergerak minus, mundur sana-sini dan sebaliknya yg maju pesat adalah harga-harga yg mencekik kita bersama seiring dgn kenaikan BBM akibat permainan kita di bidang liberalisasi segala sektor termasuk Energi.. sementara tokoh-tokoh Politik pujaan kita bersama terlihat kehabisan idealisme dan sebagian berbalik menjadi apatis menunggu-nunggu kedatangan a failed states( negara gagal) yg sepertinya kita memang bergerak kearah Chaos .. Kekacauan berkembang seiring dgn liberalisasi Politik yg malahan kontraproduktif membangun kehidupan yg damai..

Terlihat kekerasan dimana-mana yg berawal dari semangat demokrasi yg ekstrim dan bermutasi jadi Demokerasi yaitu demo yg berujung keras-kerasan dgn teriakan keras, makian keras, kekerasan tangan, kaki, pentungan, kayu, batu, kursi, dll yg didemonstrasikan secara massal dalam apa yg bentuk “ amuk massa” .. Harapan akan terwujudnya Pilkada demokratis, Demokrasi Damai, Orasi Ide, unjuk suara dll tinggal selaku gagasan bagus diatas kertas tanpa implementasi dan aplikasi yg mangkus memperbaiki keadaan.. Sementara mahasiswa selaku ujung tombak Demokrasi juga terlihat Limbung dalam memperjuangkan aspirasi..

Ekonomi makin sulit bagi sebagian besar rakyat, harga menanjak, daya beli melemah, daya kompetisi menurun, inovasi kreatifitas rendah dan kwalitas SDM terlihat stagnan tidak berkembang.. Sementara Pemerintah begitu bersemangatnya berbicara ttg penghilangan subsidi dan pengurangan beban negara yg artinya

rakyat bukan lagi pengelolaan negara dgn tidak ada lagi subsidi dan berarti rakyat telah beralih menjadi individu-induvidu yg harus berjuang sendiri memperjuangkan kebutuhan primer dan sekundernya.. Kolektifitas kebersamaan bagi kemakmuran bersama dan peran negara akan dikurangi sementara mekanisme logika pasar bebas neoliberal kapitalis akan menjadi acuan sistem ekonomi Indonesia

supaya bisa masuk dalam pasar global .. Maka siapa yg mampu berusaha akan bisa eksis sementara yg tidak, silahkan bunuh diri saja…

Sementara dibidang Hukum, diharapkan terjadi penegakan Hukum dan sistem peradilan yg sehat… ternyata lagi-lagi kita gigit jari menerima kenyataan dimana proses Hukum begitu rumit dan berbelit-belit dan praktisi hukum kita malahan berhasil membawa kita kembali ke hukum alam, siapa yg kuat dia yg berkuasa atas Hukum.. Power take the rule! .. Siapa yg kuat ekonomi mampu membeli hukum, bahkan juga ketokan palu hakim dapat direkayasa oleh segelintir ahli-ahli hukum kita.. Inilah realitas Indonesia dan masih akan terjadi

dimasa-masa mendatang.. Hukum tegak jika Proses peradilan dibiarkan berlangsung wajar tanpa tekanan Politik maupun rayuan lembaran-lembaran uang receh.. Tetapi dalam sistem Hukum Indonesia bukan rahasia lagi yg berkuasa adalah politikus dan segelintir orang yg bergelar MAFIA HUKUM.. Betapa gampangnya Hukum diotak-atik, dibolak balik, pasal dan ayat dijadikan pembenaran perilaku, Keputusan Dewan Hakim selalu berbuah kontroversial yg berlanjut jadi gonjang-ganjing baru dan hasilnya BEBAS.. Kebebasan bagi Koruptor.. kebebasan bagi Pelanggar Hukum …Kebebasan bagi tukang-tukang sogok, tukang suap dan tukang hitung uang diberbagai lembaga keuangan…

MAFIA HUKUM terlihat begitu lihai mempermainkan proses Hukum.. barisan-barisan ini sudah diketahui semua orang yaitu Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, kepolisian dan kepengacaraan.. Terutama di Mahkamah agung dimana segelintir agen dan calo begitu leluasanya bergerak masuk keberbagai ruang kerja Hakim Agung… Dalam kasus Pengusaha Probosutedjo dimana KPK berupaya mendeteksi aliran dana sogokan yg masuk ke MA, ditemukan sinyelemen bahwa Lembaga MA berada dalam kontrol lembaga kepengacaraan… artinya Pengacara( Lawyer) begitu leluasa memainkan kartu truf mengotak-atik lembaga Mahkamah

agung. Dikabarkan Harini Wiyoso seorang Pengacara telah menyuap MA dalam proses pembebasan Probosutedjo dari jerat hukum.. Betapa telah terbalik Peradilan Hukum Indonesia dimana yg tertinggi bukan lagi MA tetapi adalah Pengacara dan agen-agen calo mereka.. Betapa MA telah jadi agen bagi para Pengacara dalam proses pemenangan perkara. Tugas MA bukan lagi selaku eksekutor Peradilan

paling tinggi di Republik ini, tetapi berfungsi selaku lembaga yg mempermulus perkara si Pengacara.. Itulah sebabnya kenapa Pengacara adalah pihak yg paling dicari, paling dibutuhkan dan paling bergelimang ekspose pers tersebab perannya dalam mempengaruhi proses Hukum.. Betapa hakim agung, Panitera, staff apapun di MA

termasuk Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian telah menjadi agen bagi lembaga kepengacaraan.. Ironis!!!

Kenapa Pengacara bisa bergerak leluasa? Kenapa tidak.. Honor dan fee yg diperolehnya dari klien terkait kasus begitu besar… Perolehan uang selama menjalankan praktek kepengacaraan menjadikan mereka adalah mesin uang sekaligus distributor yg berfungsi bagi-bagi uang antara pihak terdakwa kasus dgn lembaga MA, Kehakiman,Kejaksaan dan Kepolisian… Satu kasus trilyunan rupiah uang negara

dimenangkan oknum Pengacara dgn jalan sogokan milyaran hingga ratusan juta hasil dari honor praktek kepengacaraan dan kesepakatan fee antara Pengacara dgn terdakwa kasus terkait.. Itulah sebabnya kenapa pengacara papan atas nasional bisa bergelimang kemewahan tak tanggung-tanggung, serba ada, serba gemerlap dan serba terekspose oleh lalat-lalat pers bebas kita..

Oleh karena itulah kita perlu hentikan praktek-praktek semacam ini atau pilihan lain, peradilan Indonesia akan makin carut marut kehilangan kendali yg berimbas pada ketidakpercayaan rakyat pada Hukum Indonesia, kehancuran kepercayaan international, anarkist massa dan berujung pada ekonomi biaya tinggi… maka langkah-langkah yg perlu dilakukan adalah:

1. Melarang Keras pertemuan antara pihak MA dgn lembaga penghubung terutama oknum-oknum Pengacara..

2. Memantau ruang kerja MA dan KeHakiman dgn sebuah sistem informasi semacam kamera pengawas( CCTV)

3. Mengawasi gerak-gerik penyogok bukan hanya yg disogok.. artinya oknum pelaku sogokan dipandang sama berbahaya dgn oknum penerima uang.. Semua pihak baik di Kejaksaan, kehakiman, Panitera dan pengacara pantas diawasi total.

4. DPR, Lembaga Hukum dan Pemerintah perlu Menyusun UU anti suap, Anti Sogok yg lebih keras yg jika berlaku dapat menjadi UU anti praktek Kepengacaraan..

5. Tidak segan-segan memblokir atau menutup lembaga bantuan Hukum berisi pengacara-pengacara yg terbukti melakukan penyuapan atas lembaga hukum Negara..

Saya pikir yg terbaik adalah jika seandainya pihak-pihak yg berperkara terbukti melakukan upaya sogok, tidak segan-segan bagi Peradilan untuk menjatuhi hukuman eksekusi mati.. sebab penyogok dan yg disogok sama-sama terlibat dalam uang kotor.. Lebih baik bagi kita melenyapkan segelintir orang yg berlaku sebagai penghancur proses hukum daripada bangsa ini yg jdi korban ketidakadilan… Lebih

baik bagi bangsa yg sudah lebih dari 230 juta jiwa untuk membersihkan ratusan hingga ribuan penyogok dan disogok daripada memvonis dgn hukuman penjara biasa, toh mengurangi jumlah penduduk sebanyak ratusan hingga ribuan tukang sogok tidak akan mengurangi jumlah penduduk yg semakin bertambah dan ribuan lulusan sekolah Hukum yg lebih bersih siap menggantikan profesi mereka dgn lebih baik.. Oknum pengacara yang nakal pada dasarnya adalah pengkhianat Negara, peruntuh kepercayaan Hukum dan pengacau keadilan. Dengan alasan profesi, mereka bersedia hidup mati membela siapa yg membayar tinggi dan mental kapitalist

semacam inilah yg telah meluluhlantakkan peradilan Hukum Indonesia..

Dalam Rangka Mendukung Program 100 hari SBY yang bertemakan

“ SIKAT MAFIA HUKUM ” di Indonesia ……, Mari Bersama LPKSM KOMNAS PK-PU kita awasi kinerja PENYIDIK RESKRIM DAN JAKSA PENUNTUT UMUM ( JPU) bila perlu diawasi Juga oleh lembaga Intelijen Negara semacam BIN, dan seandainya ada oknum dari lembaga diatas terbukti melakukan upaya sogok demi pemenangan perkara, Negara tidak perlu segan-segan untuk MENON AKTIFKAN mereka dari Jabatannya kalau perlu mengirim mereka ke alam baka, sebab praktek sogok mereka telah menjadikan proses peradilan negara menjadi amburadul dan kehilangan kendali.. Atau beri saja kesempatan pada rakyat untuk menunaikan tugas eksekusi dalam sebuah peradilan jalanan sebagaimana maling dan pencopet yg dieksekusi ditempat kejadian perkara… Dan mengurangi jumlah orang semacam mereka tidak akan mengurangi populasi penduduk Indonesia yg akan terus bertambah !..

Sikat Mafia Peradilan terutama Oknum Pengacara nakal, Oknum Penyidik Reskrim nakal dan Oknum Jaksa Penuntut Umum nakal (JPU), Perlu diketahui kerjanya Oknum JPU yang tidak professional, hanya berdasarkan Resume Penyidik Reskrim P21 maka JPU pun memutuskan P21 hanya dalam waktu beberapa menit sejak berkas diserahkan Penyidik reskrim, Ironisnya perintah Penahanan dari Kajari yang nakal juga tertanggal hari diterimanya berkas dari penyidik Reskrim bila resume penyidik Reskrim P21, alasannya setiap hari berkas dari Polsek, Polres bahkan dari Polwil menumpuk tidak sempat di baca atau dengan kata lain oknum JPU semacam itu tidak CAKAP dalam menjalankan tugasnya dan Harus di Non Aktifkan dari Jabatannya atau jika perlu eksekusi ditempat karena nasib dan hancurnya HUKUM di Indonesia dan masa depan Rakyat karena kelalaian mereka (pilih gampangnya) Tidak ada lagi kompromi bagi mereka….!

DISOSIALISASIKAN OLEH : LPKSM KOMNAS PK-PU INDONESIA

EMAIL : komnaspkpu@gmail.com

Diposkan oleh MAJALAH KOMNAS PK-PU INDONESIA di 21.36

TIPS MENGHADAPI DEBT COLLECTOR

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Perlindungan Konsumen

TIPS MENGHADAPI DEBT COLLECTOR

Disaat macet bayar cicilan :

  1. Sepeda Motor / Mobil / Perumahan
  2. Bank, BPR, Koperasi dan Kartu Kredit
  3. Dan lain lain hutang piutang.

Debt Collector biasanya terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Debt Collector yang berstatus sebagai karyawan atau internal,

2. Debt Collector yang berstatus berdasarkan kontrak/kuasa atau external

Kegiatan debt collector baik yang internal maupun external tadi seringkali menyulitkan konsumen, terutama apabila konsumen masih dalam kondisi kesulitan keuangan sehingga belum mampu membayar angsuran sesuai kewajibannya.

Untuk itu beberapa tips yang mungkin berguna untuk menghadapi debt collector.

Ajak bicara baik-baik, utarakan bahwa memang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan dan sampaikan bahwa sesegera mungkin apabila sudah ada maka akan melakukan pambayaran bahkan jika dimungkinkan akan melakukan pelunasan.

Usir jika tidak sopan. Apabila debt collector datang dan berlaku tidak sopan maka konsumen berhak mengusir, karena konsumen berada di rumah sendiri.

Tanyakan identitas. Indentitas dapat berupa kartu karyawan, atau surat kuasa bagi external.

Ini sangat penting guna menghindari debt collector illegal yang berkeliaran. bila terpaksa harus melakukan pembayaran kepada debt collector (yang diberi kewenangan secara tertulis) mintalah Kwitansi, atau bayarlah langsung ke kantor apabila dirasakan anda tidak percaya pada debt collector yang datang.

Janjikan pembayaran sesuai kemampuan dan kepastian, tetapi apabila tidak ada yang diharapkan terhadap kepastian dan kemampuan, maka jangan berjanji walau dibawah tekanan, (janji lama tapi tepat akan lebih baik daripada janji karena takut tapi meleset)

Pertahankan unit kendaraan atau obyek jaminan. Hal ini sangat penting, mengingat kendaraan adalah milik anda, sesuai dengan STNK dan BPKB (bagi yang membeli Motor/Mobil secara cicilan melalui Finance) sedangkan Hubungan Konsumen dan Finance/Bank/Koperasi, KartuKredit adalah hutang-piutang => hukum Perdata BUKAN Pidana => Polisi DILARANG menangani permasalahan Hutang (sesuai …… kepolisian no 2 tahun 2002), hal ini perlu ditegaskan karena biasanya pihak Finance/Bank/Koperasi akan melaporkan Konsumen dengan tuduhan Penggelapan.

Laporkan polisi. Apabila debt collector bertindak memaksakan kehendak untuk menarik kendaraan/jaminan, karena tindakannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum PIDANA, maka datanglah ke kantor polisi terdekat, dan buatlah laporan Tindak Pidana (TP) perampasan kendaraan dengan tuduhan pelanggaran pasal 368 KUHP dan pasal 365 ayat 2,3 dan 4 junto pasal 335 kuhp. Karena yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah Pengadilan, jadi apabila mau mengambil unit kendaraan/jaminan harus membawa surat penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Titipkan kendaraan. Apabila dirasakan tidak mampu untuk mempertahankan kendaraan tersebut, maka titipkan kendaraan tersebut di kantor polisi terdekat dan mintalah surat tanda titipan.

Mintalah bantuan hukum. Apabila anda dirasakan tidak mampu menyelesaikan masalah ini, maka dapat meminta bantuan hukum kepada LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) KOMNAS PK-PU terdekat atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) pada kantor Dinas Perdagangan setempat.


Diposkan oleh MAJALAH KOMNAS PK-PU INDONESIA di 22.30

’Debt Collector’ ADIRA ditangkap

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Berita Polri

’Debt Collector’ ADIRA ditangkap

SRAGEN – Jajaran Polres Sragen berhasil membekuk empat orang debt collector (juru tagih) perusahaan pembiayaan PT Adira Finance, yang kedapatan membawa senjata api rakitan di Desa Doyong, Kecamatan Miri, Sragen, Sabtu (23/11). Dua dari empat oknum tersebut adalah anggota TNI, yang tertangkap tangan saat melakukan penagihan secara paksa. Dua orang lainnya, Andi Triono (28) warga Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon Solo dan Ongen Latul (43) warga Jalan Kutai III No 2 RT 03/RW VII Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsati, Solo, dijebloskan ke tahanan Mapolres Sragen. Tersangka Ongen Latu ini diduga juga terdaftar sebagai anggota kelompok DMC (Dewan Muda Complex) Kajen, Kadipiro.Sedangkan dua oknum anggota TNI tersebut oleh Polres Sragen langsung diserahkan ke Denpom, untuk menjalani proses hukum militer. Selain mengamankan empat tersangka, petugas juga berhasil menyita barang bukti (BB) berupa senjata api rakitan, empat buah amunisi, satu selongsong peluru berikut dua sepeda motor.Sejumlah keterangan yang dihimpun Wawasan menyebutkan, terungkapnya kasus tersebut berlangsung saat tersangka yang merupakan juru tagih freelance perusahaan leasing PT Adira Finance mendatangi rumah Sukidi (48), Sidorejo RT 14/I, Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon, Sragen. Kedatangan mereka itu akan menyita sepeda motor Sukidi. Di rumah Sukisi itu mereka tak mendapatkan sepeda motor dimaksud, namun mereka malah mengambil sepeda motor merek Tossa Prima nomor polisi W 5010 LI. Ditahan polisi
Setelah mendapatkan motor rampasan tersebut, mereka pun melanjutkan perjalannya menagih ke rumah Agung Purnomo (34), warga Desa Doyong, Kecamatan Miri, Sragen. Di rumah Agung Purnomo inilah, tersangka memgeluarkan senjata api rakitan yang dibawanya itu, untuk menakut-nakuti korban. Karena merasa angsuran motornya telah lunas, korban pun ngotot tak terima motornya ditarik oleh tersangka.

Kapolres Sragen, AKBP Dra Sri Handayanni SH didampingi Kasat Reskrim AKP Y Subandi kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (23/11) mengatakan, pihaknya telah menangkap dan mengamankan empat debt collector dari PT Adira Finance tersbut.

MENAGIH HUTANG DENGAN PAKSA

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Penyelesaian Sengketa Konsumen

KELUARGA DIRUMAH, LEBIH BERHARGA DARI SEGALANYA.., RENUNGKAN SEJENAK AKIBAT EMOSI SESAAT, DAN BERAKHIR SEPERTI INI :

MENAGIH HUTANG DENGAN PAKSA

Kasus Posisi:

- George Ombeng alias Edy tinggal menumpang di rumah Nico kenalan sesukunya di Jl. Imam Bonjol, Pontianak selama kurang lebih 6 bulan. Kadang-kadang istri Edy tinggal juga di rumah Nico. Hubungan mereka begitu baik layaknya keluarga sendiri.

- Suatu ketika, tahun 1989, Nico butuh uang sebesar Rp. 1 juta. Masalah ini diceritakannya kepada Edy. Kebetulan saat itu Edy memiliki uang Rp. 4.500.000,- hasil pesangon dari tempat kerjanya, tetapi uang yang dipinjamkan pada Nico hanya separoh dari yang dimintanya yakni Rp. 500.000,-. Semula Nico bermaksud menyerahkan sertifikat tanahnya sebagai jaminan, tetapi ditolak Edy, dengan syarat uang yang diserahkan pada Nico tanpa tanda terima itu akan diambil sewaktu-waktu.

- 3 bulan kemudian setelah berulang kali uang itu diminta oleh Edy, Nico membayar kurang dari separoh hutangnya, Rp. 230.000,- melalui Jemmy yang juga menyaksikan penyerahan piutang pada Nico. Sedangkan sisa hutang dibayar oleh Nico dengan 5 sampai 6 kali cicilan hingga lunas. Pembayaran hutang itu pun juga tanpa tanda terima.

- Mengenai urusan hutang ini Nico tidak pernah menceritakannya pada Theresia, istrinya. Sehingga ketika Edy menagih kembali hutang Nico yang telah lunas itu dengan paksa diawali bentakan dan ancaman pada Theresia, akhirnya Theresia menyerahkan TV-nya yang 17 inch merk Saba pada Edy. Kali ini penyerahan TV disertai surat keterangan. Kejadian ini tanpa sepengetahuan Nico. TV itu kemudian dijual dengan harga Rp. 350.000,-. Rp. 180.000 diambil Edy, Rp. 150.000,- untuk Lole (juga kreditur Nico), sisanya Rp. 20.000,- untuk bayar pajak TV.

- Perlakuan Edy terhadap Theresia tersebut dilaporkan pada pihak berwajib. Edy segera menjalani pemeriksaan di kepolisian setempat.

- Setelah pemeriksaan itu, Edy diajukan ke Persidangan Pengadilan Negeri sebagai Terdakwa. Oleh Jaksa Penuntut Umum, Edy di dakwa melakukan Tindak Pidana Pemerasan, yakni melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP.

Requisitoir Jaksa Penuntut Umum:

- Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Edy dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP, karenanya agar dijatuhi pidana penjara selama 9 bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.

Pengadilan Negeri:

- Hakim Pertama yang mengadili perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pemerasan, pasal 368 ayat 1 KUHP yang memuat unsur-unsur:

1. Memaksa orang lain.

2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

4. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

- Nico dipinjami uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- uang pinjaman itu telah dikembalikan pada Terdakwa. Mula-mula sebesar Rp. 230.000,- dan sisanya diserahkan bertahap sampai lunas. Namun tiap pembayaran tidak disertai kwitansi karena penitipan maupun pelunasannya dilakukan atas dasar saling percaya. Meskipun telah lunas, Theresia istri Nico dipaksa Edy untuk menyerahkan TV-nya dengan diawali ribut-ribur sehari sebelum penyerahan TV itu.

- Meskipun telah terbukti bahwa Terdakwa memaksa Theresia menyerahkan TV-nya pada Terdakwa untuk pembayaran hutangnya, Majelis berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan Theresia atau suaminya Nico terdapat hubungan perdata yaitu hutang piutang.

- Perkara ini seyogyanya diajukan dalam sidang perdata, karena sifat melawan hukum dari pasal yang didakwakan tidak terbukti. Surat keterangan penyerahan TV menerangkan sebagai pengganti pembayaran pinjaman hutang.

- Unsur memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dikehendaki pasal 368 ayat 1 KUHP tidak terbukti karena unsur tersebut harus sesuai dengan pasal 89 KUHP.

Meskipun perbuatan Terdakwa, terbukti, tetapi itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum.

- Akhirnya, Hakim Pertama memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa, tidak terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan (ex pasal 368 ayat 1 KUHP).

2. Melepaskan ia dari segala tuntutan hukum.

3. Dst……..dst.

MAHKAMAH AGUNG:

- Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Hakim Pertama dan memohon pemeriksaan Kasasi pada Mahkamah Agung dengan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri salah menafsirkan unsur memaksa dengan kekerasan dalam surat dakwaan pasal 368(1) dan pasal 89 KUHP; menurut Pengadilan Negeri tidak ada. Yang terjadi adalah Theresia bersedia menyerahkan pesawat TV dengan membuat surat pernyataan karena tidak tahan terhadap tekanan Terdakwa untuk menyelesaikan hutang suaminya.

2. Pengadilan Negeri salah memberikan pertimbangan, meskipun perbuatan terbukti tapi bukan merupakan kejahatan karena hubungan perbuatan Terdakwa adalah hutang piutang, padahal Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan keterangan saksi Nico suami saksi telah melunasi hutangnya pada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-. Tetapi pelunasan itu tidak menggunakan surat bukti karena hubungan Nico dan Terdakwa baik.

- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini, di dalam putusannya berpendirian bahwa putusan judex facti salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan paksaan dengan tekanan-tekanan dengan ribut-ribut terhadap saksi Theresia agar mau menyerahkan TV miliknya kepada Terdakwa dalam rangka hubungan perdata, yang menurut penilaian Hakim Pertama dianggapnya bukan merupakan Tindak Pidana. Pertimbangan Hakim Pertama inia dalah salah menerapkan Hukum. Perbuatan terdakwa yang telah menggunakan paksaan agar Theresia menyerahkan TV miliknya, adalah merupakan Tindak Pidana, walaupun dilakukan dalam rangka hubungan perdata menagih piutang.

Dengan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa. Maka dakwaan terhadap Terdakwa dinilai oleh Mahkamah Agung telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Berdasar atas alasan juridis tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 43/Pid/B/1990/PN.Ptk, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 43/Pid/B/1990/PN.Ptk.

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Terdakwa Goerge Ombeng alias Edy bin Johar Meyer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan”.

- Menghukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- Dst……….dst.

CATATAN

v Dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:

v Hubungan hukum butang piutang uang pada saat jatuh tempo, ternyata pihak debitur masih belum dapat melunasi hutangnya. Pihak kreditur dalam melakukan penagihan piutangnya tersebut, kemudian menggunakan cara-cara kekerasan – keributan dan paksaan dengan maksud agar debitur menjadi takut atau malu dan bersedia menyerahkan barang miliknya kepada kreditur sebagai pembayaran hutangnya.

Meskipun fakta ini dalam ruang lingkup pelaksanaan hubungan keperdataan, namun perbuatan kreditur yang bersifat kekerasan memaksa membuat keributan, terhadap debitur tersebut, maka perbuatan menagih hutang dengan cara memaksa ini adalah merupakan perbuatan pidana ex pasal 368(1) KUHP Pidana yaitu pemerasan.

v Dewasa ini dalam masyarakat sering terdengan adanya kejadina penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai debt collector dalam menagih hutang dengan cara dan memakai kekerasan-kekerasan. Kiranya putusan Mahkamah Agung ini dapat dipakai sebagai acuan dalam menangani para debt collector.

v Demikian catatan atas kasus ini.

SOSIALISASI UUPK.NO.8 TH.1999

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Pembinaan Dan Pengawasan

Senin, 03 Agustus 2009

SOSIALISASI UUPK.NO.8 TH.1999 OLEH LPKSM KOMNAS PK-PU


SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN PP. NO. 59 TAHUN 2001 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN KHUSUSNYA DI SELURUH JAWA TIMUR AGAR SEMUA LAPISAN MASYARAKAT KONSUMEN MEMAHAMI HAK-HAKNYA SEBAGAI KONSUMEN DAN PELAKU USAHA MENYADARI BAHWA KONSUMEN YANG KRITIS DAN BERJUMLAH BESAR DAPAT MENGGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA SEHINGGA DIHARAPKAN DARI SOSIALISASI INI PELAKU USAHA DAPATNYA MENGHARGAI HAK-HAK KONSUMEN SEHINGGA IKLIM USAHA MENJADI SEHAT DAN KONDUSIF, SILAHKAN BERGABUNG DENGAN KOMNAS PK-PU AGAR AMANAH UUPK NO.8 TH. 1999 SEGERA DAPAT DINIKMATI OLEH KONSUMEN INDONESIA DAN ASEAN

Studi Kasus

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Berita Polri

LBH KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA  INDONESIA

Perum. Istana Bedali Agung Blok AE No.3 Lawang – Malang

Telp. 0341 428 389, 081 805 037 627

Akte Notaris No. 37 – SITI NOER ENDAH, SH..

Cipta keADILan yang berkepastian Hukum

Nomor             : 0823/KV/LPK/VII/2010                                            Malang,  04 Juli  2010

Lampiran         :  1 (satu)  Set

Perihal             :  KLARIFIKASI

KEPADA YTH :

KAPOLSEK JEPARA KOTA

Jl. MT. Haryono No. 10 Jepara

Di

JEPARA

Dengan hormat,

Dipermaklumkan bahwa berkaitan dengan adanya pengaduan dari Sdri. MI’AH Pemakai Mobil Toyota/Dyna H-1592-VH atas Nama SUGIYONO Yang mendapat Kredit dari PT. ARTHA ASIA FINANCE , yang pada tanggal 5 Bulan Agustus 2010, telah mendapat surat panggilan Polisi  No. PGL/81/VII/2010/Reskrim – Padurungan .

Berdasakan Surat Kuasa Bermaterai cukup tanggal 23 Juni 2010, Berkaitan dengan hal tersebut diatas perkenankan kami menyampaikan Klarifikasi tertulis ini agar tidak berdampak hukum yang lain serta menghindari kesalah  pahamam diantara sesama pengemban amanah Undang-Undang, Perlu diketehui sejak Surat Edaran Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009 Yang memuat 2 Pokok yang harus diikuti oleh Penyidik Polri diseluruh Indonesia sebagai berikut :

  1. 1. Pelaporan yang dilakukan oleh Debitur atas ditariknya unit jaminan oleh Lembaga Finance ketika Debitur itu wanprestasi, Tidak Boleh diproses oleh Penyidik Polri dengan pasal-pasal Pencurian; Perampasan- dan, lain sebagainya.
  2. 2. Pelaporan yang dilakukan oleh Lembaga Finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan,  atas ditariknya unit jaminan, Tidak Boleh diproses oleh Penyidik Polri dengan pasal-pasal Penggelapan; – dan, lain sebagainya.

Selain dari pada itu kalaupun ada laporan Polisi Terkait Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, oleh Lembaga Finance kita harus merujuk Pada Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 18 Undang-Undang No.8 TH.1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait larangan Pencantuman Klausula Baku pada Setiap Perjanjian dan apabila salah satu larangan pasal 18 dilanggar maka Perjanjian Tersebut BATAL DEMI HUKUM (Pasal 18 ayat 3) UUPK, dengan sangsi Pidana Pasal 62 UUPK.

Perlu kami sampaikan bahwa  Sdri. MI’AH , telah MEMBELI   Mobil bekas pakai atas nama SUGIYONO secara TUNAI dari Dealer, yang Uang nya dapat PINJAMAN dari PT. ARTHA ASIA FINANCE   sebagaimana kesepakatan kontrak perjanjian kredit No. 23.01193-05-98795 a/n MI,AH dengan jaminan BPKB, adapun perjanjian tersebut diduga TIDAK didaftarkan / diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia, yang dapat dibuktikan bahwa pada saat penandatangan Akte Kredit TIDAK dilakukan dihadapan Notaris, sebagaimana diatur dalam UUJF No.42 Th.1999 dan PP No.86 Th. 2000, Kalaupun sekarang ada Fidusia Perlu diklarifikasi keabsahannya.

Dengan demikian pelanggaran yang dilakukan oleh PT.  ARTHA ASIA FINANCE   tersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK No.8 Th.1999,Sbb :

  1. pasal 61 : “penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya” dan
  1. pasal 62 ayat (1) : “ pelaku usaha yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2 dan pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Demikian surat Tertulis dari kami Sehubungan  Laporan Polisi  PT.  ARTHA ASIA FINANCE   menyangkut ranah Perlindungan Konsumen sebaiknya agar penyelesaian masalah ini sesuai arahan KABARESKRIM,  UNTUK DIARAHKAN penyelesaiannya Ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) semarang agar tidak berdampak hukum yang lain, demikian Surat Klarifikasi ini Kami haturkan kepada Polsek Up Kanit Padurungan untuk ditinjau kembali sekaligus ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

konfirmasi dapat menghubungi :                                                     HORMAT KAMI,

Ansory       : 0818 050 37 627

Siti Utami  : 081 358 778 150

MOCH. ANSORY SH SITI UTAMI, SH.

DIREKTUR EKSEKUTIVE           ADVOKAT

LBH KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA  INDONESIA

Perum. Istana Bedali Agung Blok AE No.3 Lawang – Malang

Telp. 0341 428 389, 081 805 037 627

Akte Notaris No. 37 – SITI NOER ENDAH, SH..

Cipta keADILan yang berkepastian Hukum

Nomor             : 0824/KV/LPK/VII/2010                                            Malang,  04 Juli  2010

Lampiran         :  1 (satu)  Set

Perihal             :  KLARIFIKASI

KEPADA YTH :

KAPOLSEK JEPARA KOTA

Jl. MT. Haryono No. 10 Jepara.

DI

JEPARA

Dengan hormat,

Dipermaklumkan bahwa berkaitan dengan adanya pengaduan dari Sdr. HM. SUDIHARTO Pemakai Mobil ALFART TH.2006  Yang mendapat Kredit dari PT. ARMADA FINANCE  JEPARA Jl. Cokroaminoto No. 11 Jepara, yang pada tanggal 5 Bulan Juli 2010, telah mendapat surat panggilan Polisi  No. Pol :S.Pgl/92/VII/2010/Reskrim – Jepara Kota. Untuk menghadap tanggal 5 Agustus 2010.

Berdasakan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2010, Berkaitan dengan hal tersebut diatas perkenankan kami menyampaikan Klarifikasi tertulis ini agar tidak berdampak hukum yang lain serta menghindari kesalah  pahamam diantara sesama pengemban amanah Undang-Undang, Perlu diketehui sejak Surat Edaran Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009 Yang memuat 2 Pokok yang harus diikuti oleh Penyidik Polri diseluruh Indonesia sebagai berikut :

  1. 1. Pelaporan yang dilakukan oleh Debitur atas ditariknya unit jaminan oleh Lembaga Finance ketika Debitur itu wanprestasi, Tidak Boleh diproses oleh Penyidik Polri dengan pasal-pasal Pencurian; Perampasan- dan, lain sebagainya.
  2. 2. Pelaporan yang dilakukan oleh Lembaga Finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan,  atas ditariknya unit jaminan, Tidak Boleh diproses oleh Penyidik Polri dengan pasal-pasal Penggelapan; – dan, lain sebagainya.

Selain dari pada itu kalaupun ada laporan Polisi Terkait Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, oleh Lembaga Finance kita harus merujuk Pada Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 18 Undang-Undang No.8 TH.1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait larangan Pencantuman Klausula Baku pada Setiap Perjanjian dan apabila salah satu larangan pasal 18 dilanggar maka Perjanjian Tersebut BATAL DEMI HUKUM (Pasal 18 ayat 3) UUPK, dan dapat dikenakan sangsi Pidana sesuai Pasal 62 UUPK.

Perlu kami sampaikan bahwa  Alm. NUR ADI KURNIAWAN , telah MEMBELI   Mobil  secara TUNAI dari Dealer, yang Uang nya dapat PINJAMAN dari PT. ARMADA  FINANCE  JEPARA sebagaimana kesepakatan kontrak perjanjian kredit Di  PT. ARMADA  FINANCE  JEPARA dengan jaminan BPKB, adapun perjanjian tersebut diduga TIDAK didaftarkan / diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana mestinya yang dapat dibuktikan bahwa pada saat penandatangan Akte Kredit TIDAK dilakukan dihadapan Notaris, sebagaimana diatur dalam UUJF No.42 Th.1999 dan PP No.86 Th. 2000, Kalaupun sekarang ada Fidusia Perlu diklarifikasi keabsahannya.

Dengan demikian pelanggaran yang dilakukan oleh PT.  ARMADA  FINANCE  JEPARA  tersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK No.8 Th.1999,Sbb :

  1. pasal 61 : “penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya” dan
  1. pasal 62 ayat (1) : “ pelaku usaha yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2 dan pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Demikian surat Tertulis dari kami Sehubungan  Laporan Polisi  PT.  ARMADA  FINANCE   JEPARA menyangkut  ranah Perlindungan Konsumen, sebaiknya agar penyelesaian masalah ini sesuai arahan KABARESKRIM,  UNTUK DIARAHKAN penyelesaiannya Ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) semarang agar tidak berdampak hukum yang lain (PRAPERADILAN) dan atau tindak pidana lain, demikian Surat Klarifikasi ini Kami haturkan kepada Polsek Up Kanit Serse Polsek Jepara Kota  untuk ditinjau kembali sekaligus ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

konfirmasi dapat menghubungi :                                                     HORMAT KAMI,

Ansory       : 0818 050 37 627

Siti Utami  : 081 358 778 150

MOCH. ANSORY SH SITI UTAMI, SH.

DIREKTUR EKSEKUTIVE           ADVOKAT

LBH – KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA  INDONESIA

Perum. Istana Bedali Agung Blok AE No.3 Lawang – Malang

Telp. 0341 428 389, 081 805 037 627

Akte Notaris No. 37 – SITI NOER ENDAH, SH..

Cipta keADILan yang berkepastian Hukum

Nomor              : 0821/SP/VII/2010                                 Malang,  05 Juli  2010

Lampiran           : 1 (satu)  Set

Perihal              : Koordinasi Pengembalian                    KEPADA YTH :

Unit Mobil milik Konsumen. PIMPINAN CABANG

PT. OTO MULTIARTHA  FINANCE

Ruko Bangkong Plasa Blok : C-3

Jl. MT. Haryono Semarang

DI

SEMARANG.

Dengan hormat,

Dipermaklumkan bahwa berkaitan dengan adanya pengaduan dari Sdri. UMI HANIK, Pemilik Mobil Izusu Phanter tahun 2006 , No.pol : H-8516-PG, yang pada Tanggal 21 Bulan Juli 2010 unit Mobil tersebut telah DIRAMPAS oleh petugas yang mengaku suruhan pihak PT. OTO MULTIARTHA  FINANCE Cabang Semarang, pada saat Mobil tersebut dipakai oleh sdr. HM. SUDIHARTO Di Rumah sakit Jepara.

Berkaitan dengan hal tersebut perkenankan kami menyampaikan kepada pihak PT. OTO MULTIARTHA  FINANCE Cabang Semarang untuk dapat mengembalikan unit Mobil dimaksud kepada Pemilik nya, hal ini kami sampaikan untuk menghindari akibat hukum lain yang akan timbul, karena menurut hemat kami bahwa perbuatan dari PT. OTO MULTIARTHA  FINANCE Cabang Semarang telah melanggar Pasl 368 KUHPidana, sebagai sangsi atas PMH TP perampasan barang untuk pelunasan hutang.

Perlu kami sampaikan bahwa  UMI HANIK  telah MEMBELI  Mobil secara TUNAI dari Dealer, yang Uang nya dapat PINJAMAN dari PT. OTO MULTIARTHA  FINANCE Cabang Semarang sebagaimana kesepakatan kontrak perjanjian kredit no. 10-201-10-00438  dengan jaminan BPKB, yang TIDAK didaftarkan / diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia, yang dapat dibuktikan bahwa pada saat penandatangan Akte Kredit TIDAK dilakukan dihadapan Notaris, sebagaimana diatur dalam UUJF No.42 Th.1999 dan PP No.86 Th. 2000.

Dengan demikian pelanggaran yang dilakukan oleh PT. OTO MULTIARTHA  FINANCE Cabang Semarang  tersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK No.8 Th.1999,Sbb :

  1. pasal 61 : “penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya” dan
  1. pasal 62 ayat (1) : “ pelaku usaha yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2 dan pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasama nya, kami haturkan terima kasih.

konfirmasi dapat menghubungi :                                         HORMAT KAMI,

Ansory : 0818 050 37 627

Tembusan disampaikan kepada Yth :

MOCH. ANSORY SH. SITI UTAMI, S.H.

DIREKTUR EKSEKUTIVE.                     ADVOKAT

LBH KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA  INDONESIA

Perum. Istana Bedali Agung Blok AE No.3 Lawang – Malang

Telp. 0341 428 389, 081 805 037 627

Akte Notaris No. 37 – SITI NOER ENDAH, SH..

Cipta keADILan yang berkepastian Hukum

Nomor             : 0825/KV/LPK/VII/2010                                            Malang,  04 Juli  2010

Lampiran         :  1 (satu)  Set

Perihal             :  PERMOHONAN

KEPADA YTH :

KAPOLSEK JEPARA KOTA

Jl. MT. Haryono No. 10 Jepara.

DI

JEPARA

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Agustus 2010, sebagaimana surat terlampir maka, kami sebagai pendamping dan penasehat hukum pemberi kuasa, mohon maaf hari ini tidak dapat menghadirkan pemberi kuasa untuk diperiksa sebagaimana surat panggilan bapak tertanggal 31 Juli 2010. Dikarenakan pemberi kuasa dalam kondisi yang tidak sehat, untuk itu kami akan menghadapkan pemberi kuasa untuk memenuhi panggilan bapak KAPOLSEK JEPARA KOTA, INSYAALLAH pada hari Rabu Tanggal 11 Agustus 2010. Dan berdasarkan surat kami No. 0824/KV/LPK/VII/2010, kami mohon bapak KAPOLSEK melakukan evaluasi terhadap kasus ini, karena kasus ini adalah kasus perdata.

Demikian surat permohonan kami, agar dapat dimaklumi dan atas dikabulkannya permohonan ini kami menyampaikan terima kasih.

konfirmasi dapat menghubungi :                                         HORMAT KAMI,

Ansory : 0818 050 37 627

MOCH. ANSORY SH. SITI UTAMI, S.H.

DIREKTUR EKSEKUTIVE.                     ADVOKAT


LBH KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA  INDONESIA

Perum. Istana Bedali Agung Blok AE No.3 Lawang – Malang

Telp. 0341 428 389, 081 805 037 627

Akte Notaris No. 37 – SITI NOER ENDAH, SH..

Cipta keADILan yang berkepastian Hukum

KEPADA YTH :

KAPOLSEK JEPARA KOTA

Jl. MT. Haryono No. 10 Jepara

Di

JEPARA

LBH KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA  INDONESIA

Perum. Istana Bedali Agung Blok AE No.3 Lawang – Malang

Telp. 0341 428 389, 081 805 037 627

Akte Notaris No. 37 – SITI NOER ENDAH, SH..

Cipta keADILan yang berkepastian Hukum

KEPADA YTH :

KAPOLSEK JEPARA KOTA

Jl. MT. Haryono No. 10 Jepara

Di

JEPARA

Surat Edaran

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Perlindungan Konsumen

SURAT EDARAN Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim                                   tertanggal 31 Agustus 2009

surat dari Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 yang ditanda-tangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri , Komisaris Jendral Drs Susno Adji., S.H.,M.H., M.Sc Tentang Pprosedur Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen.

Surat  ini memuat 2 pokok yang harus diikuti oleh penyidik Polri di seluruh Indonesia :
1. Pelaporan yang dilakukan oleh debitur atas ditariknya unit jaminan oleh lembaga fnance ketika debitur itu wanprestasi, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl pencurian, perampasan dan lain sebagainya.
2. Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl penggelapan dll sebagainya.


surat bareskrim ini mempertimbangkan KUHAP dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan rujukan dikeluarkannya surat tersebut.
Sehingga dengan demikian, masih menurut surat bareskrim, maka bila terjadi 2 persoalan diatas penyidik harus menolak proses laporan dan menyarankan kepada pihak pelapor untuk menyelesaikannya di BPSK karena badan itulah yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa konsumen.

DISOSIALISASIKAN OLEH : LPKSM KOMNAS PK-PU INDONESIA

Berita Polri

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Tak Berkategori

Selasa, 05/01/2010 12:05 WIB
Polri akan Tindak Penyidik yang ‘Nakal’ Tangani Kasus
Didit Tri Kertapati – detikNews

Jakarta – Mabes Polri meminta masyarakat melaporkan penyidik yang dianggap tidak benar dalam melakukan penyidikan kasus. Dari laporan tersebut, Polri akan melakukan langkah-langkah penindakan.

“Hasilnya tentunya, apakah kasus ini akan kita ambil alih dengan konsekuensi pejabat atau penyidiknya akan dapat tindakan administrasi atau kasus ini tetap ditangani di sana dengan mendapat supervisi dari Mabes Polri.” kata Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Ito Sumardi di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2010).
Menurut Ito, setiap laporan masyarakat mengenai kasus yang ditangani secara tidak wajar, maka polri akan melakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara akan memutuskan apakah kasus tersebut ditangani secara wajar atau tidak.

“Kita bisa lihat apakah penanganan perkaranya wajar atau tidak. Kemudian Mabes Polri akan mengambil alih penanganan perkara yang terindikasi dilakukan secara tidak wajar,” terang jenderal bintang tiga tersebut.

Ito mengatakan, hingga saat ini di tingkat Polsek hingga Mabes Polri ada ribuan kasus yang terindikasi ditangani secara tidak wajar. Kasus-kasus tersebut antara lain seperti perkara perdata yang dituduhkan menjadi pidana atau kasus yang penanganannya sudah lebih dari satu tahun.

Untuk itu, dalam menjalankan program seratus hari pemerintah Ito berjanji akan bersikap tegas terhadap kasus-kasus tersebut. “Dalam program seratus hari, kita tuntut setiap Polres, Polsek agar segera memberikan kepastian hukum. Memenuhi prasyarat hukum diteruskan, kalau tidak dihentikan, SP3,” tandas Ito.

Disosialisaikan oleh : KOMNAS PKPU

Selasa, 05/01/2010 11:55 WIB
Kabareskrim: Polri Telah Kantongi Nama-Nama Mafia Hukum
Didit Tri Kertapati – detikNews

Jakarta – Mabes Polri mengaku telah mengantongi nama-nama orang yang diduga sebagai mafia hukum. Namun polisi belum akan mengambil tindakan terhadap mereka.
“Mabes Polri sudah memiliki data-data orang yang kerjanya ngurusin kasus atau mafia hukum. Cuma selama orang itu tidak berbuat apa-apa, tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Ito Sumardi di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2010).
Menurut Ito, Kapolri telah memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk serius menyikapi permasalahan mafia hukum. Meski demikian, Ito mengaku polri baru mengambil langkah preventif.
“Paling tidak upaya preventif yang kita lakukan, jangan sampai terjadi. Mulai saat ini tidak ada lagi ruang bagi mafia hukum dan makelar hukum,” terang jenderal bintang tiga tersebut.
Ito pun berjanji akan mengambil tindakan baik bagi anggotanya maupun bagi mafia hukum jika terbukti melakukan hal tersebut. “Kalau ada mafia hukum kita tindak, anggota yang terlibat kita tindak,” tandas mantan Kapolda Sumsel tersebut

Selasa, 05/01/2010 11:32 WIB
Mabes Polri Bentuk Tim Pendamping Satgas Pemberantasan Mafia Hukum
Didit Tri Kertapati – detikNews

Jakarta – Mabes Polri menyambut baik kerjasama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. Untuk memudahkan kerja satgas, Mabes Polri membentuk tim pendamping.
“Dukungan yang diberikan Polri antara lain menempatkan personel Polri duduk dalam anggota satgas dan membentuk tim pendukung untuk mempermudah kerja satgas,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2010).
Menurut Edward, sepenuhnya tim pendamping tersebut berada di bawah kendali satgas. “Tergantung keputusan sejauh mana digerakkan oleh satgas,” kata Edward.
Edward menambahkan, sebagai langkah awal kerjasama Polri dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan dilakukan pengarahan kepada jajaran petinggi polri. “Polri besok akan bertatap muka, menerima pengarahan,” tandas Edward.
Direncanakan seusai pelantikan Wakapolri, satgas pemberantasan mafia hukum akan memberikan pengarahan kepada Kapolda seluruh Indonesia di gedung PTIK, Rabu (6/1/2010) pukul 12.00 WIB.

Disosialisaikan oleh : KOMNAS PKPU

Tak Kenal Pungli dan Suap

Satreskrim Polres Tuban pekan ini me-launching program Quick Wins bidang transparansi penyidikan. Salah satu tujuan program ini adalah membangun kepercayaan publik dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Polri.

DWI SETIYAWAN, Tuban (Radar Bojonegoro)

”KALAU bapak melaporkan sebuah perkara ke Mapolres Tuban, penyidik akan memberitahukan hasil perkembangan penyidikan kasus tersebut dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP),” ujar salah satu anggota Satreskrim Tuban saat membagikan stiker kepada pengendara mobil di Jalan Sunan Kalijaga.

Begitulah salah satu bentuk sosialisasi Satreskrim Polres Tuban terhadap program Quick Wins bidang transparansi penyidikan. Program ini adalah salah satu bentuk layanan prima polisi terhadap masyarakat sebagaimana grand strategi Polri. Transparansi dalam penyidikan tindak pidana ini sejak tahap penerimaan dan penilaian laporan atau pengaduan hingga tahap penyidikan, penindakan dan pemeriksaan, serta tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam semboyannya, Satreskrim Polres Tuban akan melaksanakan tahapan-tahapan tersebut secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Kasatreskrim Polres Tuban Iptu Budi Santoso mengatakan, dalam program ini satuannya ingin menghapus image bahwa pelayanan Polri kepada masyarakat masih rendah. Yang ditandai dengan pelayanan berbelit-belit, adanya biaya tambahan yang tidak semestinya, dan lambat dalam merespon pelaporan atau pengaduan. Juga, kesan polisi kurang transparan dan akuntabel, sulit menghubungi atau menemui petugas, diskriminatif, arogan, dan kurang peduli. ”Melalui program Quick Wins, semua image itu harus kita ubah,” tegas dia. Dikatakan Budi, dalam menjalankan tugas melindungi dan mengayomi masyarakat, Polri harus ikhlas.

Setelah program ini di-lauching, mantan Kaurbinops Reskrim Polres Tuban ini, berharap semua anggotanya menggunakan pendekatan pragmatis. Seperti melayani dengan kemudahan, cepat, tepat, efisien dengan cara simpatik, ramah, sopan, dan humanis. ”Terpenting, tidak membebankan biaya yang tidak semestinya (pungli), memeras, dan menakut-nakuti,” tegas Budi.

Untuk bisa melaksanakan program tersebut secara maksimal, lanjut dia, jauh hari sebelumnya, penyidiknya selalu minta nomor telepon atau ponsel terhadap pelapor. Tujuannya, agar penyidik bisa menghubungi untuk menginformasikan terkait langkah-langkah yang telah dilakukan. Juga, kendala yang dihadapi dalam penyidikan. Selain informasi lisan, penyidik juga akan memberitahukan perkembangan penyidikan secara tertulis dalam surat SP2HP.

Untuk penyampaian SP2HP ini, Satreskrim Polres Tuban juga punya standar waktu. Untuk kasus ringan dan sedang, paling lambat hari ke-14 setelah melapor, polisi akan mengirimkan surat tersebut. Sementara untuk kasus sulit dan sangat sulit, pelapor baru menerima SP2HP pada hari ke-15 dan hari ke-30.

Standar waktu juga berlaku untuk tahap penindakan dan pemeriksaan. Kasus ringan hari ke-15 dan hari ke-30. Kasus sedang SP2HP dikirim pada hari ke-15, 30, 45, dan 50. Dan, kasus sulit hari ke-20, 40, 80, 100, dan ke-120. ”SP2HP juga disampaikan kepada pelapor setelah berkas perkara tahap pertama dan kedua dikirim ke kejaksaan,” tandas Budi.

Tak hanya itu. Untuk memaksimalkan penyidikan, Satreskrim Polres Tuban juga melaksanakan gelar perkara. Tujuannya, untuk mengetahui kendala penyidikan dan transparansi penanganan kasus, serta memberikan upaya pemecahan masalah terkait kasus pidana yang ditangani. (*)

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA

YANG MENGGUNAKAN HAK INGKAR

(Studi di Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung)

Oleh

SHINTA DIMASRITA

Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya para aparatur penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum harus bertindak dalam menegakkan Hukum Pidana.

Salah satu tugas pokok dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi.

Untuk mendapatkan kebenaran tersebut, salah satunya yaitu dengan cara melakukan penyidikan. Kendala yang dihadapi dalam penyidikan yaitu ketikaseorang tersangka menggunakan hak ingkarnya. Hak ingkar yaitu hak seorang tersangka untuk tidak menjawab secara benar pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dengan kata lain tersangka berhak memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kejadian yang ada. Oleh sebab itu sudah menjadi tugas penyidik untuk memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya dari tersangka. Berdasarkan

uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang menggunakan hak ingkar serta faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat penyidikan tersangka yang menggunakan hak ingkar.

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Anggota Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung (Penyidik), Advokat/Pengacara, dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi data, seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data, kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk

menghasilkan uraian yang induktif.

Shinta Dimasrita

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang menggunakan hak ingkarnya untuk tidak menjawab secara benar pertanyaan yang diberikan oleh penyidik yaitu dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara psikologis dan pendekatan secara psikis.

Pendekatan secara psikologis yaitu dilakukan dengan cara mempermaikan pikiran dan perasaan dari tersangka. Hal ini dimaksudkan agar mendorong kepada pemikiran dan perasaan tersangka mengenai kesalahan tersangka sehingga tersangka pada akhirnya sampai kepada pemikiran bahwa kesalahan dan hukumannya tidak dapat dielakkan lagi, dan supaya tersangka meyakini bahwa pengakuan dapat dirasakan sebagai penyesalan dan dapat meringankan penderitaan batinnya. Sedangkan pendekatan secara psikis dilakukan dengan sedikit menggunakan kekerasan dalam arti yang wajar. Sedangkan faktor-faktor penghambat penyidikan tersangka yang menggunakan hak ingkar yaitu dari factor penegak hukum yaitu kurangnya pemahaman dan penguasaan terhadap teknik

dan metode pemeriksaan yang dimiliki oleh petugas penyidik, rendahnya derajat kepekaan petugas penyidik, dan kurangnya pemahaman dari petugas penyidik terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Faktor dari tersangkanya yakni ketidaktahuan tersangka akan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Serta faktor perundang-undangan yaitu tidak ada ketentuan yang tegas mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka atau terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar. Berdasarkan hal di atas maka perlu adanya kesadaran aparat penegak hokum dalam melaksanakan ketentuan hukum normatif yang berlaku dan diperlukan sanksi yang tegas terhadap aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak muncul persepsi masyarakat yang dapat merusak citra aparat penegak hukum di Indonesia serta lembaga kepolisian sebagai lembaga yang berwenang dapat menambah sarana dan prasarana di

bidang investigasi dan teknologi terutama pada bidang penyidikan terhadap tersangka sehingga akan mempermudah dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Hak “Istimewa” Tersangka Dalam Proses Penyidikan
Post: #1

28 Apr 2009 10:05

Banyak yang mungkin tidak tahu akan hak tersangka yang terbilang “istimewa”. Bukan masyarakat yang masih awam dengan persoalan hukum saja. Bahkan tak sedikit penyidik Polri yang lupa ( atau mungkin kurang paham) akan hak-hak tersangka.

Salah satu hak tersangka, yang menurut saya merupakan suatu “keistimewaan” adalah Hak Ingkar. Hak untuk berbohong atau tidak mengakui apa yang sebenarnya dilakukan. Jika menilik sejarah perkembangan hukum tanah air, maka Hak Ingkar merupakan titik utama bagi seorang tersangka.

Dalam realita pelaksanaan penegakan hukum, penyidik Polri masih kerap terfokus pada pengakuan seorang tersangka dalam menemukan titik terang suatu tindak kejahatan. Pengalaman saya menjadi wartawan selama beberapa tahun menunjukkan bagaimana pengakuan seorang tersangka kerap kali menjadi langkah awal bagi penyidik Polri dalam mengumpulkan alat bukti kejahatan. Dengan cara ini, tentunya praktik intimidasi menjadi suatu hal yang tak terelakkan.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), langkah penyidikan semacam itu adalah tidak tepat. Seorang tersangka tidak wajib memberikan keterangan secara benar kepada penyidik. Penyangkalan dan pemutarbalikan fakta adalah hak tersangka selama proses penyidikan.

Di sinilah sebenarnya, kemampuan intelektual seorang penyidik dipertaruhkan. Jika KUHAP dilaksanakan dengan benar, tentunya penyidik tidak akan lagi terfokus pada pengakuan tersangka.

Pencarian alat bukti suatu tindak kejahatan merupakan suatu kerja keras yang seharusnya menjadi fokus penyidik. Alat bukti dapat diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun petunjuk lainnya.

Di sinilah sebenarnya, titik tolak citra penegakan hukum di tanah air.

PENYITAAN BARANG BUKTI

penyitaan merupakan rangkaian tindakan penyidikan guna mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda-benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Meski penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan, Pasal 38 KUHAP mengharuskan penyidik mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Keharusan itu hanya dapat dikecualikan dalam keadaan amat perlu dan mendesak yang mengharuskan penyidik melakukan tindakan segera. Meski demikian, setelah penyitaan karena alasan darurat dilakukan, penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan. Jika ditelaah ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan ketua pengadilan.

Kode ILMU-HKM-0010) : Skripsi Penerapan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang KUHAP, merupakan suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat penegak hukum : Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat hukum menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Para penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang yaitu kepentingan perorangan (Hak seseorang) dengan kepentingan masyarakat dalam suatu proses beracara pidana.
Berdasarkan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang antara lain yaitu (1) Mencari kebenaran sejati, (2) Melakukan pemeriksaan perkara pidana yang didasarkan atas hukum, keyakinan dan rasa keadilan masyarakat dan, (3) melaksanakan putusan atau eksekusi terhadap tersangka yang diputus bersalah.
Berdasarkan pada tujuan HAP diatas, kiranya persoalan sistem pemeriksaan terhadap tersangka akan membawa pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dimaksud. Dalam konteks ini, KUHAP membagi dua sistem pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yaitu : (a) pemeriksaan permulaan (pendahuluan) yang dilakukan oleh kepolisian/penyidik dan (b) pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh hakim.
Dalam sistem pemeriksaan permulaan, ketentuan KUHAP menganut azas pemeriksaan Inquisitor Lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni Penasehat hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam praktek, pemeriksaan dalam sistem Inquisitor Lunak ini, tersangka boleh meminta kepada Penasehat Hukum penjelasan-penjelasan tentang maksud dari pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, terutama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya “menjerat”.
Atas dasar sistem di atas, maka tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan (Pasal 52 dan 184 (1) KUHAP) tidak diperlakukan sebagai Terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam pasal di atas (Pasal 52 dan 184 ayat 1) KUHAP, yang intinya menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangka tetapi untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.
Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman dan Undang-Undang no. 8 tahun 1981, tentang KUHAP (pasal 5 s/d pasal 8) dinyatakan hak-hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan mendapatkan perlindungan dalam Negara yang berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Diantara azas-azas tersebut, terdapat satu azas yaitu azas praduga tak bersalah atau (Presumption of innocent). Azas ini pada dasarnya menyatakan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. Maksud dari tujuan azas tersebut dapat diterangkan bahwa sebelum seseorang tersangka/terdakwa harus dan wajib diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, hak-hak tersangka, harkat dan martabat tersangka sebagai manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh petugas penyidik. Dalam Konteks ini, proses interogasi/menggali keterangan dari tersangka, tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak-hak tersangka, apalagi melanggar harkat dan martabat tersangka sebagai manusia.
Persoalannya sekarang adalah dapatkah penyidik dalam melakukan pemeriksaan permulaan benar-benar menjunjung tinggi hak-hak tersangka serta harkat dan martabatnya ? Sebagaimana kita amati di berbagai media massa, sering terungkap perlakuan oknum-oknum polisi bertindak kasar dan cenderung dapat melukai tersangka ketika melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka penulis perlu merumuskan beberapa masalah antara lain :
1. Bagaimana penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan tindak pidana ?
2. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian agar hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan tindak pidana benar-benar dapat dipenuhi ?

C. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian agar hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan tindak pidana benar-benar dapat dipenuhi.

D. Metode Penelitian
Metode penulisan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat peraturan perundang-undangan mengenai penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan tindak pidana di samping pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat kenyataan dalam praktek, sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut ditetapkan.

E. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan dalam pembahasan permasalahan, maka sistematika saya susun sebagai berikut :
BAB I : Adalah pendahuluan yang terdiri dari pembagian sebagai
berikut : latar belakang masalah dan rumusannya, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.
BAB II : Pada Bab II dibahas mengenai kajian teori yang relevan dengan tema skripsi untuk kemudian dijadikan sebagai pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.
BAB III : Pada Bab III dibahas mengenai penyajian data dan pemecahan masalah yang pada prinsipnya adalah sebagai salah satu alternatif jalan keluar dari permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.
BAB IV : Selanjutnya pada Bab IV berisi kesimpulan dan saran, ini merupakan bab yang terakhir dari seluruh uraian dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini penulis membagai dalam dua bagian, bagian pertama adalah kesimpulan yang penulis ambil dari uraian-uraian bab-bab sebelumnya, dan bagian kedua adalah saran, di sini penulis mencoba memberikan saran terhadap pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

Surat Keputusan Pengesahan

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Tak Berkategori

NO                    :  001/SK.C,SBY/ANGG/VIII/10

PERIHAL           :  PENGESAHAN ANGGOTA BARU

SIFAT               :  PENTING

KEPADA YANG TERHORMAT

PENGURUS PUSAT  KOMNAS PKPU

Ub. Bapak MOCH ANSORY , SH

DI T e m p a t

DENGAN HORMAT ,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami selaku pimpinan cabang komnas pkpu kota surabaya  dan bermaksud menghadap kepada bapak pimpinan pusat komnas pkpu  mohon berkenan Ub. Bapak MOCHAMAD ANSORY, SH , guna effektifitas kerja komnas pkpu cabang KOTA SURABAYA ke depan , perlunya melengkapi keanggotaan beberapa divisi di CABANG KOTA SURABAYA. Al.

  1. DIDIEK ROESTANTO SEBAGAI SEKRETARIS ,
  2. RULLY ARDIANSYAH SEBAGAI DIVISI HUKUM DAN PROPERTY,
  3. MOCH.SYAHRIAL SEBAGAI DIVISI HUKUM DAN INFORMASI TEKNOLOGI,
  4. CH.TEGUH SANTOSA, SH SEBAGAI DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI,
  5. ELPIAN DWI NOORCAHYO SEBGAGAI HUMAS.

Perlunya Legalisasi anggota agar bisa dipergunakan dan dapat bekerja sesuai undang-undang melayani  dengan hati untuk hasil yang terbaik bisa tercapai , baik perlindungan secara perseorangan atau untuk perlindungan konsumen dan pelaku usaha dimasyarakat pada umumnya.

Demikian berkenan dibuatkan KARTU IDENTITAS ANGGOTA KOMNAS PKPU dan ditanda tangani oleh pimpinan pusat komnas pkpu indonesia.Terima kasih.

Surabaya  17 Agustus 2010

PIMPINAN CABANG

KOMNAS PKPU KOTA SURABAYA

(  S O E H A R Y O N O , Ir  )

SLOGAN KAMUFLSE BELAKA

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Pembinaan Dan Pengawasan

SLOGAN KAMUFLSE BELAKA.

BETULKAH DAN PANTASKAH HIMBAUAN INI SELALU BERKUMANDANG DI PELAYANAN PUBLIK SEPERTI CONTOH SALAH SATU SUDUT KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN JL.INDRAPURA SURABAYA, JAWABNYA : PANTASLAH , KARENA DENGAN CARA SEPERTI INI , ADA PENGARUH PSIKOLOGIS PARA PELAKU USAHA YANG SELALU BERTERIMA KASIH PADA PIHAK- PIHAK YANG BISA MENGUNTUNGKAN.

FOTO : 26 AGUSTUS 2010, FOTOGRAFER KOMNAS PKPU : DIDIEK

KONSUMEN BERSATU MAKA RAKYAT BERDAYA , INDONESIA JAYA ,MAFIA JERA , HIDUP YANG BERKEPASTIAN HUKUM ADALAH HIDUP DALAM PERLINDUNGAN MASA DEPAN CERIA . MARI CIPTA keADILan YANG BERKEPASTIAN HUKUM , RAKYAT SADAR HUKUM.

Kegitan LPKSM

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Perlindungan Konsumen

KPKNL lembaga pembohongan public dan gerakan pembodohan para konsumen.

KOMNAS PKPU ,SURABAYA 26 AGUSTUS 2010.

SURAT KABAR TERBIT TGL 18 AGUSTUS 2010 ATAS DASAR MENGUNDANG PARA PESERTA LELANG  , KEMUDIAN UNDANGAN KEHADIRANNYA TERTANGGAL 26 AGUSTUS 2010 JAM 10 WIB , DENGAN MATERI ACARA LELANG TANAH DAN BANGUNAN LOKASI JL.DUKUH MENANGGAL VI/16 SURABAYA, ATAS NAMA: SITI MAFRIFAH DENGAN  SERTFIKAT NO; 300, LUAS : 363 M2 DI KELURAHAN DUKUH MENANGGAL KECAMATAN GAYUNGSARI .

ACARA TERSEBUT DIHADIRI TIDAK BANYAK PIHAK , MELAINKAN SEKENARIO SEMU ACARA LELANG DARI PT.BANK DANAMON Tbk. DAN KPKNL SEBAGAI PENYELENGGARA LELANG. HADIR PT.BANK DANAMON = 4 ORANG , PESERTA LELANG LOKASI BERBEDA =4 ORANG , TIM PEMANTAU DARI KOMNAS PKPU =2 ORANG ,PEMILIK =1 0RANG , PEMBELI = 1 ORANG ,  PETUGAS  = 2 0RANG TOTAL PENGHUNI RUANGAN LELANG =14 ORANG + 2 ORANG =16 ORANG.

PESERTA LELANG DAN PEMBELI POSISI BANGKU DIBELAKANG 5 ORANG.

DASAR LELANG DIADAKAN KARENA PIHAK DEBITUR BERHENTI MENGANGSUR ALIAS KREDIT MACET , KEMUDIAN HAK TANGGUNGAN AKHIRNYA DILELANG OLEH KREDITUR . ALASAN BANK DANAMON KARENA DEBITUR WAN PRESTASI , MASA TENOR WAN PRESTASI ADALAH SAMPAI TAHUN 2014, BERARTI PEMAKSAAN KEHENDAK YANG DILAKUKAN PT.BANK DANAMON

DEBITUR PT.BANK DANAMON Tbk ,IR.SOEHARYONO didampingi tim PKPU CAB.SURABAYA.

WAKIL KREDITOR PT.BANK DANAMON Tbk

TINDAKAN PREVENTIF CEGAH TANGKAL DAN SETERUSNYA YANG DILAKUKAN OLEH TIM KOMNAS PKPU ADALAH MENOLAK PUTUSAN BAHWA LELANG TIDAK SYAH DEMI HUKUM KARENA PESERTA LELANG TUNGGAL TANPA ADA PEMBANDING , MENGHIMBAU KEPADA PESERTA LELANG LOKASI JL.DUKUH MENANGGAL VI/16 MOHON SEYOGYANYA DI BATALKAN KARENA PEMILIK MASIH ADA KESANGGUPAN MEMBAYAR HUTANGNYA DI BANK DANAMON DAN DALAM MASA TENOR S/D 2014 AKAN SEGERA DILUNASI . JIKA LELANG MEMAKSA DILANGSUNGKANNYA MAKA AKAN TERJADI BENTURAN / GESEKAN HUKUM DI KEMUDIAN HARI.DAN AKAN TERJADI KERUGIAN PADA PIHAK PEMENANG LELANG  .MARI KITA BUKTIKAN.

MENURUT KETERANGAN YANG DIHIMPUN REPORTER PKPU BAHWA PEMILIK SUDAH MENGKUASAKAN SEPENUHNYA KEPADA TIM LEMBAGA BANTUAN HUKUM KOMNAS PKPU , KASUS TERSEBUT SUDAH MASUK KERANA PIDANA  KARENA PIHAK KREDITOR DITUNTUT ATAS GUGATAN PEMILIK 1.PENCEMARAN NAMA BAIK YANG TELAH MENGUMUMKAN DI MEDIA MASA , 2 KONSUMEN ALIAS DEBITUR HIDUPNYA SUDAH TIDAK NYAMAN , 3 MEMAKSAKAN DIRI UNTUK BERTINDAK AROGAN BAHWA MERASA DIRI PIHAK PT,BANK DANAMON BISA MENGATUR SEMUANYA KARENA BANK DANAMON BANYAK DUIT. 4.AKAN SEGERA MELAPORKAN KEPADA KEPOLISIAN KARENA MEMBUAT KEADAAN TIDAK BERNUANSA RASA KEKELUARGAAN KEPADA DEBITUR, SIFAT PEMBODOHAN KEPADA KONSUMEN . UNTUK INI PEMBELAAN YANG BERLAPIS KEPADA PERLINDUNGAN KONSUMEN SANGAT KAMI JUNJUNG TINGGI.

BUKTIKAN BAHWA RAKYATLAH YANG HARUS BERDAYA..OK

MARI MASYARAKAT KONSUMEN BERSATU AGAR HAK-HAK KONSUMEN WAJIB MENDAPATKAN PERLINDUNGAN SERTA DIBERDAYAKAN AGAR KEADILAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM DAPAT TERLAKSANA.

DEBITUR MELAKUKAN GUGATAN PERDATA DAN PIDANA AGAR SIKAP KESEWENANG-WENANGAN DARI PARA MAFIA PERBANKAN DAPAT DISIKAT HABIS DAN BISA BERSOSIALISASI LAGI DENGAN MASYARAKAT KONSUMEN.

MARI KITA BERTINDAK LEBIH BIJAKSANA DENGAN PEMERINTAH, MASYARAKAT KONSUMEN ,PELAKU USAHA AGAR HIDUP MENJADI HARMONIS TANPA MERUGIKAN PIHAK-PIHAK TERTENTU.

SERET KELEMBAGA JUSTIS AGAR PIHAK JERA DAN MAU BERTINDAK ADIL DAN SALING MEMBANTU SESAMA KONSUMEN.