Berita Polri

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Tak Berkategori

Selasa, 05/01/2010 12:05 WIB
Polri akan Tindak Penyidik yang ‘Nakal’ Tangani Kasus
Didit Tri Kertapati – detikNews

Jakarta – Mabes Polri meminta masyarakat melaporkan penyidik yang dianggap tidak benar dalam melakukan penyidikan kasus. Dari laporan tersebut, Polri akan melakukan langkah-langkah penindakan.

“Hasilnya tentunya, apakah kasus ini akan kita ambil alih dengan konsekuensi pejabat atau penyidiknya akan dapat tindakan administrasi atau kasus ini tetap ditangani di sana dengan mendapat supervisi dari Mabes Polri.” kata Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Ito Sumardi di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2010).
Menurut Ito, setiap laporan masyarakat mengenai kasus yang ditangani secara tidak wajar, maka polri akan melakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara akan memutuskan apakah kasus tersebut ditangani secara wajar atau tidak.

“Kita bisa lihat apakah penanganan perkaranya wajar atau tidak. Kemudian Mabes Polri akan mengambil alih penanganan perkara yang terindikasi dilakukan secara tidak wajar,” terang jenderal bintang tiga tersebut.

Ito mengatakan, hingga saat ini di tingkat Polsek hingga Mabes Polri ada ribuan kasus yang terindikasi ditangani secara tidak wajar. Kasus-kasus tersebut antara lain seperti perkara perdata yang dituduhkan menjadi pidana atau kasus yang penanganannya sudah lebih dari satu tahun.

Untuk itu, dalam menjalankan program seratus hari pemerintah Ito berjanji akan bersikap tegas terhadap kasus-kasus tersebut. “Dalam program seratus hari, kita tuntut setiap Polres, Polsek agar segera memberikan kepastian hukum. Memenuhi prasyarat hukum diteruskan, kalau tidak dihentikan, SP3,” tandas Ito.

Disosialisaikan oleh : KOMNAS PKPU

Selasa, 05/01/2010 11:55 WIB
Kabareskrim: Polri Telah Kantongi Nama-Nama Mafia Hukum
Didit Tri Kertapati – detikNews

Jakarta – Mabes Polri mengaku telah mengantongi nama-nama orang yang diduga sebagai mafia hukum. Namun polisi belum akan mengambil tindakan terhadap mereka.
“Mabes Polri sudah memiliki data-data orang yang kerjanya ngurusin kasus atau mafia hukum. Cuma selama orang itu tidak berbuat apa-apa, tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Ito Sumardi di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2010).
Menurut Ito, Kapolri telah memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk serius menyikapi permasalahan mafia hukum. Meski demikian, Ito mengaku polri baru mengambil langkah preventif.
“Paling tidak upaya preventif yang kita lakukan, jangan sampai terjadi. Mulai saat ini tidak ada lagi ruang bagi mafia hukum dan makelar hukum,” terang jenderal bintang tiga tersebut.
Ito pun berjanji akan mengambil tindakan baik bagi anggotanya maupun bagi mafia hukum jika terbukti melakukan hal tersebut. “Kalau ada mafia hukum kita tindak, anggota yang terlibat kita tindak,” tandas mantan Kapolda Sumsel tersebut

Selasa, 05/01/2010 11:32 WIB
Mabes Polri Bentuk Tim Pendamping Satgas Pemberantasan Mafia Hukum
Didit Tri Kertapati – detikNews

Jakarta – Mabes Polri menyambut baik kerjasama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. Untuk memudahkan kerja satgas, Mabes Polri membentuk tim pendamping.
“Dukungan yang diberikan Polri antara lain menempatkan personel Polri duduk dalam anggota satgas dan membentuk tim pendukung untuk mempermudah kerja satgas,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2010).
Menurut Edward, sepenuhnya tim pendamping tersebut berada di bawah kendali satgas. “Tergantung keputusan sejauh mana digerakkan oleh satgas,” kata Edward.
Edward menambahkan, sebagai langkah awal kerjasama Polri dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan dilakukan pengarahan kepada jajaran petinggi polri. “Polri besok akan bertatap muka, menerima pengarahan,” tandas Edward.
Direncanakan seusai pelantikan Wakapolri, satgas pemberantasan mafia hukum akan memberikan pengarahan kepada Kapolda seluruh Indonesia di gedung PTIK, Rabu (6/1/2010) pukul 12.00 WIB.

Disosialisaikan oleh : KOMNAS PKPU

Tak Kenal Pungli dan Suap

Satreskrim Polres Tuban pekan ini me-launching program Quick Wins bidang transparansi penyidikan. Salah satu tujuan program ini adalah membangun kepercayaan publik dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Polri.

DWI SETIYAWAN, Tuban (Radar Bojonegoro)

”KALAU bapak melaporkan sebuah perkara ke Mapolres Tuban, penyidik akan memberitahukan hasil perkembangan penyidikan kasus tersebut dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP),” ujar salah satu anggota Satreskrim Tuban saat membagikan stiker kepada pengendara mobil di Jalan Sunan Kalijaga.

Begitulah salah satu bentuk sosialisasi Satreskrim Polres Tuban terhadap program Quick Wins bidang transparansi penyidikan. Program ini adalah salah satu bentuk layanan prima polisi terhadap masyarakat sebagaimana grand strategi Polri. Transparansi dalam penyidikan tindak pidana ini sejak tahap penerimaan dan penilaian laporan atau pengaduan hingga tahap penyidikan, penindakan dan pemeriksaan, serta tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam semboyannya, Satreskrim Polres Tuban akan melaksanakan tahapan-tahapan tersebut secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Kasatreskrim Polres Tuban Iptu Budi Santoso mengatakan, dalam program ini satuannya ingin menghapus image bahwa pelayanan Polri kepada masyarakat masih rendah. Yang ditandai dengan pelayanan berbelit-belit, adanya biaya tambahan yang tidak semestinya, dan lambat dalam merespon pelaporan atau pengaduan. Juga, kesan polisi kurang transparan dan akuntabel, sulit menghubungi atau menemui petugas, diskriminatif, arogan, dan kurang peduli. ”Melalui program Quick Wins, semua image itu harus kita ubah,” tegas dia. Dikatakan Budi, dalam menjalankan tugas melindungi dan mengayomi masyarakat, Polri harus ikhlas.

Setelah program ini di-lauching, mantan Kaurbinops Reskrim Polres Tuban ini, berharap semua anggotanya menggunakan pendekatan pragmatis. Seperti melayani dengan kemudahan, cepat, tepat, efisien dengan cara simpatik, ramah, sopan, dan humanis. ”Terpenting, tidak membebankan biaya yang tidak semestinya (pungli), memeras, dan menakut-nakuti,” tegas Budi.

Untuk bisa melaksanakan program tersebut secara maksimal, lanjut dia, jauh hari sebelumnya, penyidiknya selalu minta nomor telepon atau ponsel terhadap pelapor. Tujuannya, agar penyidik bisa menghubungi untuk menginformasikan terkait langkah-langkah yang telah dilakukan. Juga, kendala yang dihadapi dalam penyidikan. Selain informasi lisan, penyidik juga akan memberitahukan perkembangan penyidikan secara tertulis dalam surat SP2HP.

Untuk penyampaian SP2HP ini, Satreskrim Polres Tuban juga punya standar waktu. Untuk kasus ringan dan sedang, paling lambat hari ke-14 setelah melapor, polisi akan mengirimkan surat tersebut. Sementara untuk kasus sulit dan sangat sulit, pelapor baru menerima SP2HP pada hari ke-15 dan hari ke-30.

Standar waktu juga berlaku untuk tahap penindakan dan pemeriksaan. Kasus ringan hari ke-15 dan hari ke-30. Kasus sedang SP2HP dikirim pada hari ke-15, 30, 45, dan 50. Dan, kasus sulit hari ke-20, 40, 80, 100, dan ke-120. ”SP2HP juga disampaikan kepada pelapor setelah berkas perkara tahap pertama dan kedua dikirim ke kejaksaan,” tandas Budi.

Tak hanya itu. Untuk memaksimalkan penyidikan, Satreskrim Polres Tuban juga melaksanakan gelar perkara. Tujuannya, untuk mengetahui kendala penyidikan dan transparansi penanganan kasus, serta memberikan upaya pemecahan masalah terkait kasus pidana yang ditangani. (*)

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA

YANG MENGGUNAKAN HAK INGKAR

(Studi di Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung)

Oleh

SHINTA DIMASRITA

Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya para aparatur penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum harus bertindak dalam menegakkan Hukum Pidana.

Salah satu tugas pokok dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi.

Untuk mendapatkan kebenaran tersebut, salah satunya yaitu dengan cara melakukan penyidikan. Kendala yang dihadapi dalam penyidikan yaitu ketikaseorang tersangka menggunakan hak ingkarnya. Hak ingkar yaitu hak seorang tersangka untuk tidak menjawab secara benar pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dengan kata lain tersangka berhak memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kejadian yang ada. Oleh sebab itu sudah menjadi tugas penyidik untuk memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya dari tersangka. Berdasarkan

uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang menggunakan hak ingkar serta faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat penyidikan tersangka yang menggunakan hak ingkar.

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Anggota Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung (Penyidik), Advokat/Pengacara, dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi data, seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data, kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk

menghasilkan uraian yang induktif.

Shinta Dimasrita

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang menggunakan hak ingkarnya untuk tidak menjawab secara benar pertanyaan yang diberikan oleh penyidik yaitu dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara psikologis dan pendekatan secara psikis.

Pendekatan secara psikologis yaitu dilakukan dengan cara mempermaikan pikiran dan perasaan dari tersangka. Hal ini dimaksudkan agar mendorong kepada pemikiran dan perasaan tersangka mengenai kesalahan tersangka sehingga tersangka pada akhirnya sampai kepada pemikiran bahwa kesalahan dan hukumannya tidak dapat dielakkan lagi, dan supaya tersangka meyakini bahwa pengakuan dapat dirasakan sebagai penyesalan dan dapat meringankan penderitaan batinnya. Sedangkan pendekatan secara psikis dilakukan dengan sedikit menggunakan kekerasan dalam arti yang wajar. Sedangkan faktor-faktor penghambat penyidikan tersangka yang menggunakan hak ingkar yaitu dari factor penegak hukum yaitu kurangnya pemahaman dan penguasaan terhadap teknik

dan metode pemeriksaan yang dimiliki oleh petugas penyidik, rendahnya derajat kepekaan petugas penyidik, dan kurangnya pemahaman dari petugas penyidik terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Faktor dari tersangkanya yakni ketidaktahuan tersangka akan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Serta faktor perundang-undangan yaitu tidak ada ketentuan yang tegas mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka atau terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar. Berdasarkan hal di atas maka perlu adanya kesadaran aparat penegak hokum dalam melaksanakan ketentuan hukum normatif yang berlaku dan diperlukan sanksi yang tegas terhadap aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak muncul persepsi masyarakat yang dapat merusak citra aparat penegak hukum di Indonesia serta lembaga kepolisian sebagai lembaga yang berwenang dapat menambah sarana dan prasarana di

bidang investigasi dan teknologi terutama pada bidang penyidikan terhadap tersangka sehingga akan mempermudah dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Hak “Istimewa” Tersangka Dalam Proses Penyidikan
Post: #1

28 Apr 2009 10:05

Banyak yang mungkin tidak tahu akan hak tersangka yang terbilang “istimewa”. Bukan masyarakat yang masih awam dengan persoalan hukum saja. Bahkan tak sedikit penyidik Polri yang lupa ( atau mungkin kurang paham) akan hak-hak tersangka.

Salah satu hak tersangka, yang menurut saya merupakan suatu “keistimewaan” adalah Hak Ingkar. Hak untuk berbohong atau tidak mengakui apa yang sebenarnya dilakukan. Jika menilik sejarah perkembangan hukum tanah air, maka Hak Ingkar merupakan titik utama bagi seorang tersangka.

Dalam realita pelaksanaan penegakan hukum, penyidik Polri masih kerap terfokus pada pengakuan seorang tersangka dalam menemukan titik terang suatu tindak kejahatan. Pengalaman saya menjadi wartawan selama beberapa tahun menunjukkan bagaimana pengakuan seorang tersangka kerap kali menjadi langkah awal bagi penyidik Polri dalam mengumpulkan alat bukti kejahatan. Dengan cara ini, tentunya praktik intimidasi menjadi suatu hal yang tak terelakkan.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), langkah penyidikan semacam itu adalah tidak tepat. Seorang tersangka tidak wajib memberikan keterangan secara benar kepada penyidik. Penyangkalan dan pemutarbalikan fakta adalah hak tersangka selama proses penyidikan.

Di sinilah sebenarnya, kemampuan intelektual seorang penyidik dipertaruhkan. Jika KUHAP dilaksanakan dengan benar, tentunya penyidik tidak akan lagi terfokus pada pengakuan tersangka.

Pencarian alat bukti suatu tindak kejahatan merupakan suatu kerja keras yang seharusnya menjadi fokus penyidik. Alat bukti dapat diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun petunjuk lainnya.

Di sinilah sebenarnya, titik tolak citra penegakan hukum di tanah air.

PENYITAAN BARANG BUKTI

penyitaan merupakan rangkaian tindakan penyidikan guna mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda-benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Meski penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan, Pasal 38 KUHAP mengharuskan penyidik mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Keharusan itu hanya dapat dikecualikan dalam keadaan amat perlu dan mendesak yang mengharuskan penyidik melakukan tindakan segera. Meski demikian, setelah penyitaan karena alasan darurat dilakukan, penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan. Jika ditelaah ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan ketua pengadilan.

Kode ILMU-HKM-0010) : Skripsi Penerapan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang KUHAP, merupakan suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat penegak hukum : Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat hukum menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Para penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang yaitu kepentingan perorangan (Hak seseorang) dengan kepentingan masyarakat dalam suatu proses beracara pidana.
Berdasarkan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang antara lain yaitu (1) Mencari kebenaran sejati, (2) Melakukan pemeriksaan perkara pidana yang didasarkan atas hukum, keyakinan dan rasa keadilan masyarakat dan, (3) melaksanakan putusan atau eksekusi terhadap tersangka yang diputus bersalah.
Berdasarkan pada tujuan HAP diatas, kiranya persoalan sistem pemeriksaan terhadap tersangka akan membawa pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dimaksud. Dalam konteks ini, KUHAP membagi dua sistem pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yaitu : (a) pemeriksaan permulaan (pendahuluan) yang dilakukan oleh kepolisian/penyidik dan (b) pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh hakim.
Dalam sistem pemeriksaan permulaan, ketentuan KUHAP menganut azas pemeriksaan Inquisitor Lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni Penasehat hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam praktek, pemeriksaan dalam sistem Inquisitor Lunak ini, tersangka boleh meminta kepada Penasehat Hukum penjelasan-penjelasan tentang maksud dari pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, terutama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya “menjerat”.
Atas dasar sistem di atas, maka tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan (Pasal 52 dan 184 (1) KUHAP) tidak diperlakukan sebagai Terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam pasal di atas (Pasal 52 dan 184 ayat 1) KUHAP, yang intinya menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangka tetapi untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.
Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman dan Undang-Undang no. 8 tahun 1981, tentang KUHAP (pasal 5 s/d pasal 8) dinyatakan hak-hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan mendapatkan perlindungan dalam Negara yang berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Diantara azas-azas tersebut, terdapat satu azas yaitu azas praduga tak bersalah atau (Presumption of innocent). Azas ini pada dasarnya menyatakan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. Maksud dari tujuan azas tersebut dapat diterangkan bahwa sebelum seseorang tersangka/terdakwa harus dan wajib diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, hak-hak tersangka, harkat dan martabat tersangka sebagai manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh petugas penyidik. Dalam Konteks ini, proses interogasi/menggali keterangan dari tersangka, tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak-hak tersangka, apalagi melanggar harkat dan martabat tersangka sebagai manusia.
Persoalannya sekarang adalah dapatkah penyidik dalam melakukan pemeriksaan permulaan benar-benar menjunjung tinggi hak-hak tersangka serta harkat dan martabatnya ? Sebagaimana kita amati di berbagai media massa, sering terungkap perlakuan oknum-oknum polisi bertindak kasar dan cenderung dapat melukai tersangka ketika melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka penulis perlu merumuskan beberapa masalah antara lain :
1. Bagaimana penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan tindak pidana ?
2. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian agar hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan tindak pidana benar-benar dapat dipenuhi ?

C. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian agar hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan tindak pidana benar-benar dapat dipenuhi.

D. Metode Penelitian
Metode penulisan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat peraturan perundang-undangan mengenai penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan tindak pidana di samping pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat kenyataan dalam praktek, sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut ditetapkan.

E. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan dalam pembahasan permasalahan, maka sistematika saya susun sebagai berikut :
BAB I : Adalah pendahuluan yang terdiri dari pembagian sebagai
berikut : latar belakang masalah dan rumusannya, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.
BAB II : Pada Bab II dibahas mengenai kajian teori yang relevan dengan tema skripsi untuk kemudian dijadikan sebagai pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.
BAB III : Pada Bab III dibahas mengenai penyajian data dan pemecahan masalah yang pada prinsipnya adalah sebagai salah satu alternatif jalan keluar dari permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.
BAB IV : Selanjutnya pada Bab IV berisi kesimpulan dan saran, ini merupakan bab yang terakhir dari seluruh uraian dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini penulis membagai dalam dua bagian, bagian pertama adalah kesimpulan yang penulis ambil dari uraian-uraian bab-bab sebelumnya, dan bagian kedua adalah saran, di sini penulis mencoba memberikan saran terhadap pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s