Surat Edaran

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Perlindungan Konsumen

SURAT EDARAN Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim                                   tertanggal 31 Agustus 2009

surat dari Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 yang ditanda-tangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri , Komisaris Jendral Drs Susno Adji., S.H.,M.H., M.Sc Tentang Pprosedur Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen.

Surat  ini memuat 2 pokok yang harus diikuti oleh penyidik Polri di seluruh Indonesia :
1. Pelaporan yang dilakukan oleh debitur atas ditariknya unit jaminan oleh lembaga fnance ketika debitur itu wanprestasi, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl pencurian, perampasan dan lain sebagainya.
2. Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl penggelapan dll sebagainya.


surat bareskrim ini mempertimbangkan KUHAP dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan rujukan dikeluarkannya surat tersebut.
Sehingga dengan demikian, masih menurut surat bareskrim, maka bila terjadi 2 persoalan diatas penyidik harus menolak proses laporan dan menyarankan kepada pihak pelapor untuk menyelesaikannya di BPSK karena badan itulah yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa konsumen.

DISOSIALISASIKAN OLEH : LPKSM KOMNAS PK-PU INDONESIA

About these ads
Komentar
  1. masstero mengatakan:

    Pak, mohon di kirim surat keputusan kabareskrim itu buat kami. Unit pidum res kupang.

  2. Kurniawan mengatakan:

    DH,

    Mengenai Surat Edaran Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 apakah dapat dikirimkan kepada kami, agar dapat kami sampaikan kepada pengunjung web pemberitaan kami.

    Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih

    Hormat Kami,

    Redaksi BOGORnews

  3. Raya Merdeka mengatakan:

    saya rasa pemerintahan yg berkopenten masalah lembaga pembiayaan harus bisa tegas jngan terkesan saling lempar….

  4. P. Yody Wirawan mengatakan:

    1. Mohon Klarifikasi apakah Surat Edaran Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 Tentang prosedur Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen, khusus diberlakukan untuk lembaga finance ataukah diberlakukan pula untuk Koperasi dan Perbankan?

    2. Apakah Surat Edaran Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 masih berlaku apabila Kreditur telah Memiliki Sertipikat fidusia yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, mengingat sertipikat fidusia tersebut berdasarkan Pasal 15 Ayat (1), (2) UU nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia memiliki KEKUATAN EKSEKUTORIAL ?

  5. rumahkayuproduction mengatakan:

    KALO SAYA INGIN BERTANYA MENGENAI MASALAH DENGAN LEASING YANG MENGGUNAKAN DEBT COLECTOR…KIRA2 KEMANA YA?

  6. Solih Rw mengatakan:

    kalau boleh, minta surat edarannya,,,, kirim email ya gan.

  7. arief(lpksm madani) mengatakan:

    kang minta surat kabereskrim itu kirim email ya kami lpksm madani garut memerlukan

  8. Eyang Cakra Sewu mengatakan:

    blh ga pa surat edaran nya di krm ke sy,,,sama pasal” perlindungan konsumen trims

  9. lpksm aceh tamiang mengatakan:

    ok tapi bagaimana mengenai sistem PPOB pada PN yang merugikan pelanggan.. karena pelanggan dibebankan biaya adminstrasi mulai dari Rp. 1600 sampai dengan RP. 3000 , mohon di tinjau demi masyarakat indonesia

  10. pepep mengatakan:

    mhon ijin shared.trmakash banyak

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s