TIPS MENGHADAPI DEBT COLLECTOR

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Perlindungan Konsumen

TIPS MENGHADAPI DEBT COLLECTOR

Disaat macet bayar cicilan :

  1. Sepeda Motor / Mobil / Perumahan
  2. Bank, BPR, Koperasi dan Kartu Kredit
  3. Dan lain lain hutang piutang.

Debt Collector biasanya terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Debt Collector yang berstatus sebagai karyawan atau internal,

2. Debt Collector yang berstatus berdasarkan kontrak/kuasa atau external

Kegiatan debt collector baik yang internal maupun external tadi seringkali menyulitkan konsumen, terutama apabila konsumen masih dalam kondisi kesulitan keuangan sehingga belum mampu membayar angsuran sesuai kewajibannya.

Untuk itu beberapa tips yang mungkin berguna untuk menghadapi debt collector.

Ajak bicara baik-baik, utarakan bahwa memang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan dan sampaikan bahwa sesegera mungkin apabila sudah ada maka akan melakukan pambayaran bahkan jika dimungkinkan akan melakukan pelunasan.

Usir jika tidak sopan. Apabila debt collector datang dan berlaku tidak sopan maka konsumen berhak mengusir, karena konsumen berada di rumah sendiri.

Tanyakan identitas. Indentitas dapat berupa kartu karyawan, atau surat kuasa bagi external.

Ini sangat penting guna menghindari debt collector illegal yang berkeliaran. bila terpaksa harus melakukan pembayaran kepada debt collector (yang diberi kewenangan secara tertulis) mintalah Kwitansi, atau bayarlah langsung ke kantor apabila dirasakan anda tidak percaya pada debt collector yang datang.

Janjikan pembayaran sesuai kemampuan dan kepastian, tetapi apabila tidak ada yang diharapkan terhadap kepastian dan kemampuan, maka jangan berjanji walau dibawah tekanan, (janji lama tapi tepat akan lebih baik daripada janji karena takut tapi meleset)

Pertahankan unit kendaraan atau obyek jaminan. Hal ini sangat penting, mengingat kendaraan adalah milik anda, sesuai dengan STNK dan BPKB (bagi yang membeli Motor/Mobil secara cicilan melalui Finance) sedangkan Hubungan Konsumen dan Finance/Bank/Koperasi, KartuKredit adalah hutang-piutang => hukum Perdata BUKAN Pidana => Polisi DILARANG menangani permasalahan Hutang (sesuai …… kepolisian no 2 tahun 2002), hal ini perlu ditegaskan karena biasanya pihak Finance/Bank/Koperasi akan melaporkan Konsumen dengan tuduhan Penggelapan.

Laporkan polisi. Apabila debt collector bertindak memaksakan kehendak untuk menarik kendaraan/jaminan, karena tindakannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum PIDANA, maka datanglah ke kantor polisi terdekat, dan buatlah laporan Tindak Pidana (TP) perampasan kendaraan dengan tuduhan pelanggaran pasal 368 KUHP dan pasal 365 ayat 2,3 dan 4 junto pasal 335 kuhp. Karena yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah Pengadilan, jadi apabila mau mengambil unit kendaraan/jaminan harus membawa surat penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Titipkan kendaraan. Apabila dirasakan tidak mampu untuk mempertahankan kendaraan tersebut, maka titipkan kendaraan tersebut di kantor polisi terdekat dan mintalah surat tanda titipan.

Mintalah bantuan hukum. Apabila anda dirasakan tidak mampu menyelesaikan masalah ini, maka dapat meminta bantuan hukum kepada LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) KOMNAS PK-PU terdekat atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) pada kantor Dinas Perdagangan setempat.


Diposkan oleh MAJALAH KOMNAS PK-PU INDONESIA di 22.30

About these ads
Komentar
  1. dony kurniawan mengatakan:

    saya mau tanya apakah kalau telat 1 atau 2 bulan dan cicilan hampir lunas, apa ada pemblokiran di fainen tersebut, dan untuk membuka pemblokiran apakah harus mengeluarkan sejumlah uang yg cukup besar???

  2. hujan mengatakan:

    saya salut atas bantuan hukum dan solusinya. saya mempunyai hutang di bpr dengan jaminan sertifikat rumah. dan sudah berjalan 2th dari tenor 3th. dan ini sudah terlambat 4 bln. dan keuangan saya lg susah. mohon solusinya.

  3. Reza Pahlawan mengatakan:

    saya adala Debitur Adira RO Tanah Grogot Cab Balikpapan tadi sore DC datang ke tempat saya kerja mau menarik motor saya tapi saya belum ada uang untuk membayar dan saya di mintanya memberikan STNK saya , dan terpaksa saya kasihkan soalnya saya takut di laporkan ke kantor polisi ,setelah itu saya pinjam uang sama bos saya yang punya warnet tempat saya kerja apa yang harus saya lakukan skrg motor saya nunggak 2 bulan sementara kondisi keuangan saya di perantauan sangat kritis itu saja gaji dari warnet hanya cukup buat biaya hidup saja di sini mohon solusinya buat saya 085345605556 saya tunggu secepatnya soalnya besok pagi apa bila saya tdk bayar maka motor saya harus di sita tapi dia bilang cuma di titip dan saya sempat ngobrol sama bos cabang Adira RO Tanah Grogot di cuma bilang apabila tdk bayar tunggakan maka unit atau motor saya harus di tarik sisa cicilan saya tinggal sekitar 9 bulan lagi makasih atas berdirinya LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA dab sukses selalu saya dukung 100 %

  4. Reza Pahlawan mengatakan:

    pak saya mau tanya soalnya motor saya sdh jatuh tempo 2 bulan dan kemudian DC mengambil STNK saya sebagai jaminan klau saya tdk bisa bayar maka motor saya akan di tarik sementara saya belum dapat kerja yang layak cuma sebagai oprator di salah satu warnet di Tanah Grogot ,kab paser Kaltim sampai sakin takutnya saya pinjam sama bos yang punya warnet bagaimana nasib saya motor sisa 9 bulan cicilannya masa saya harus kasih motor saya cuma2 apakah saya harus bagaimana sekarang besok pagi saya sdh harus bayar 2 bulan saya tdk tau harus bagaimana lagi mohon bantuannya dan solusinya bagaimana tolong kirimkan lewat email saya ejjapahlawan@gmail.com dan reza_tgt_kaltim@yahoo.com atau 085345605556 saya dukung 100% lembaga ini yang melihat penderitaan konsumen debitur finance kantor lembang LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA wilayah kaltim di mana yah wassalam

  5. ABDULMUKTI mengatakan:

    sya mau minta solusi yg pas and baik buat saya and keluarga saya,,,: sya punya masalh sya pernah kredit motor di FIF finance,, sudah berjalan sekitar 7 bulan ,saya oper motor itu ke orang lain ,and orang yg mau itu yg mencarinya temen sya sendiri ,disitu ada saksi temen saya sendiri ,,lalu setelah 3-4 blan dia tidak setor2 .lalu penagih datang kerumah saya ,lalu saya jawab motor sudah tidak disaya lagi saya kasih buktinya and ktp orang itu yg mau terusin angsurannya ,dia bilang nih ga kuat karena perjajiannnya tidah memenggang yg aslinya / bermatrai ,,sya kan awam banget masalah itu ,,saya bingung ,,colektor motor terus dateng selama 3 bulan berturut2 sya bilang solusinya gimna? ,,kata dia sya hrus bayar 1 blan angsuran tuk menyelesaikan masalah motor yg di bawa kabur,,lalu saya bayar ,setelah 4 bulan kemudian kolectr pusat datang lagi tuk menagih angsurannya ,,saya bingung ,,lalu istri sya mananyakan gimna pak motor sya kan udah ga ada di saya. trus sya harus gimna lagi ,,lalu istri minta tanda tangan bukti bahwa motor sudah tidak ada di rumah sya lagi,, setelah itu saya kira selesai masalahnya,ternyata setelah 6 buln kemudian si penagih datang lagi minta angsurannya lagi, sya bilang sya sudah ga bisa bayar lagi di karenakan motor and keuangan sya tidak bisa bayar angsurannya itu ,,tuk BAPAK dr FIF FINANCE / CC SYA MINTA JAWABNYA YG PASTI AND PAS,, TRIMA KASIH SEBELOMNYA

  6. mahmudi mengatakan:

    maaf pak mau tanya saya punya mslh kradit dgn finance.angsuran kurang 3bln tapi krna denda nya terlalu bnyak akhirnya gk jadi saya lunasi sampai skrng.kmrn udah dikasih solusi sama pkpu bahwa saya disarankan utk menulis surat ke finance tapi isi suratnya gmna mhn petunjuknya di email ke email saya.trims sblmnya

  7. Jagoan mengatakan:

    Dear Pak Komnas dan semua yang terkait dalam njajarannya termasuk POLRI kami sebagai masyarakat bereterima kasih dan bersyukur atas hadirnya lembaga ini sehinga dapat membantu kami dan membela segala hak” kami yang saat ini banyak finance mencoba membodohi dan sengaja melakukan upaya”tindak kekerasan yang sehinga membuat kreditur menjadi tidak nyaman sehinga mengangu ketewntraman rumah tangga, usaha, dan khususnya jiwa. Hal ini perlu ada tindakan tegas khususnya kepada perusahaan”finance yang nakal dan tidak memiliki ijin resmi oleh kementriasn hukum dan ham yang kami harapkan disini adalah penegakkan hukum dalam upayan meminimalkan lahirnya bibit premanisme dan upaya pembadohan dari sejumlah finance kepada para nasabah krediturnya, untuk itu perlunya diadakan seminar dikota’ diseluruh Indonesia bahkan sosialisasi ke berbagai media cetak dan bila perlu dialog lewat media televisi agar dapat membantu dan mempermudah masyarakat yang saat ini yang boleh dikata lagi strees menghadipi arogansi dan sifat main hakim oleh finance”yang nakal saran kami agar ada peninjaun oleh mentri hukum dan ham akan perusahaan”finance yang menjamur saat ini yang tidak berijin agar dapat dibasmi, sekian dan terima kasih HIDUP MASYARAKAT INDONESIA.

  8. Salam hormat ……..

    kami para jasa debt collector sedikit merasa malu akan kesalahan kami, yang merasa sudah buta dengan target yang sudah kami lakukan. mungkin kami sudah buta dikarnakan kami hanya semata mata melalkukan jasa saja . dengan tindakan intimidasi yang kurang manusiawi , dan sering kali melakukan kekerasan pada debitur ,karna munkin kami kurang paham serta kurang dibekali penjelasan yang kongkrin dari mengguna jasa kami.

    kami sadar seakan akan kami pun dijadikan bahan aduan (ayam aduan) karna tidak adanya jaminan hukum untuk kami, sudah bayak bukti dari sekian teman- teman kami (debt collector)yang berakhir si penjar karena proses hukum yang sebenarnya.

    ” kami berjanji tidak akan melalkukan hal yang sangat memalukan itu lagi, adapun kami siap dan menerima sangsi hukum atas tidakan yang merugikan mayarakat.”

    mohon di ketahui untuk para debitur jangan takut untuk melaporkan pada pihak yang berwajib/polisi jika kami melakukan tindakan yang kurang sopan.

    Adapaun debt collector gadungan apalagi berprilaku seperti tukang palak,tidak sopan ,yang berkeliaran dan mengatas namakan “Finance”
    kami mohon bantuanya pada mayarakat agar ditangkap dan melaporkannya kekator polisi,dengan bukti2 agar nama kami tidak jelek.
    aparaturpenegak hukum/polisi dimohon tidak mendampingi tidak menerima serta tidak memproses pengaduan para (debt collector) tentang penggelapan dan penipuan atas debitor.

    -Polisi DILARANG menangani permasalahan Hutang (sesuai …… kepolisian no 2 tahun 2002) biarlah atasan dari finance kami yang melakukanya laporan sesuai hukum

    Untuk kesejahteran para konsumin dan pelaju usaha saya mendukung ” komnas PK-PU (perlindungan konsumen dan pelaku usaha) agar segera mengaktifkan kantor PK-PU cabang di tiap kota di indonesia agar masyarakat selaku konsumen mendapatkan jaminan hukun yang jelas,serat para pelaku susaha melakukan kinerjanya dalam melakukan usaha selurus mungkin agar berdampak baik pada pemasukan negara dengan penegakan hukum yang yang benar dan transparan.

    dalam pemikiran kami sempat terlintas ” Maujadi apa negara ini kalau dah hukum tidak di gunakan padatempatnya” mending jangan buat hukum kalau masih dilanggar.

    Hai para sahabat debt collector sadarlah kalian, kalian kan hanya melaksanakan tugas, itupun tugas jika membuahkan hasil dari cara menyakiti masyarakat /konsumen gengan tidak manusiawi serta dilaknat,dikutuk tuhanmu ,yang berakibat pada dirimu kelak, apatetap kamu makan.

    ** sadarlah para sahabat debt collector apakah kamu harus masuk penjara dulu agar kamu bisa sadar, bayak dari teman kita yang sudah kena tuntutan konsumen yang berakhir di trali besi dikarnakan tindakan kita yang bobrok ini serta tidak sadar diri. kita hanya meluruskan aja(mendata penagihan dan bendatersebut). penarikan dan perampasan bukan hak kita yang semestinya dilakukan dengan proses Hukum.

    saya juga takut bisa jadi kita nanti dibakar masa karena perbuatan kita yang tidak sesuai hukum ini .
    Inilah penyesalan dari kami

    Terimakasih pada komnas PK-PU yang telah menyadarkan kami

    MAJU TERUS PK-PU DEMI KESEJAHTERAAN RAKYAT.

  9. Irendra mengatakan:

    Kami dukung PK-PU . agar secepatnya melansirkan tuntutan pada para pelaku usaha/para finace di pusat .

    agar bisa informasikan segera melakukan perbaikan di tiap cabangnya di tiap kota:

    PERHATIAN:

    THE DEMANDS OF DEMONSTRATORS

    (Tuntutan Konsumen)

    1. Meminta kepada finance agar tidak mencantumkan klausula-klausula baku dalam perjanjian kredit, sebab perjanjian itulah yang seringkali membuat debitur terpojok dan berada dalam “posisi” yang lemah.

    2. Meminta kepada Finance agar tidak lagi memberi surat kuasa kepada debt collector, surat tugas penarikan, dlsb. Sebab dengan dasar surat kuasa tersebut, para debt collector cenderung beringas dan cenderung ‘hantam kromo’; untuk kemudian melakukan tindakan penarikan unit kendaraan bermotor dengan berbagai cara, tak peduli itu melanggar hukum dan norma yang berlaku, atau tidak. Dengan surat kuasa itu, para debt collector berkeyakinan bahwa unit kendaraan bermotor adalah milik finance, jadi para debt collector merasa leluasa menarik/menyita unit kendaraan bermotor, sekalipun dengan cara-cara preman, tak bermoral, dan terkesan acuh terhadap norma dan hukum. Padahal surat kuasa/perintah/tugas kepada debt collector adalah terlalu naïf, dan merupakan bentuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.

    3. Meminta kepada Finance agar tidak lagi menggunakan jasa debt collector. Apabila memang terjadi wanprestasi, maka jika finance memiliki sertifikat fidusia maka segeralah tempuh proses hukum untuk eksekusi. Jika, memang finance tidak memiliki sertifikat fidusia, maka tempuhlah proses hukum perdata. Jasa debt collector atau penagih hutang masih dimanfaatkan oleh finance, hal itu sebagai pertanda tidak adanya kepastian hukum. Disamping tidak adanya kepastian hukum, keberadaan debt collector juga pertanda minimnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Mari kita budayakan bertradisi hukum, dan mengedepankan hukum sebagai panglima. Munculnya debt collector, justru menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah menumbuhsuburkan bibit-bibit premanisme, paradigma kekerasan, serta doktrin melanggar dan melawan hukum dan tatanan norma yang berlaku.

    4. Meminta kepada finance agar tunduk dan taat kepada hukum. Agar semua benda yang dibebani jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang bertempat di Surabaya; untuk mendapatkan sertifikat fidusia.

    5. Meminta kepada finance agar mengembalikan seluruh unit kendaraan yang telah berhasil disita oleh para debt collector, dan memberikan ganti rugi akibat perbuatan penyitaan tersebut. Karena sudah sangat amat banyak korban dari penyitaan oleh debt collector, bahkan menanggung malu seumur hidupnya.

    6. Meminta kepada finance agar menjadikan para debt collector eksternal sebagai karyawan lembaga finance bersangkutan. Sistem pemberian ‘fee’ dihapuskan diganti pemberian upah. Dengan cara demikian, maka para debt collector bisa mengedepankan cara formalistik sesuai pelayanan finance, semisal: menguasai pelayanan prima (service excellent), dialoag dengan nasabah (dialogue with customers), mengedepankan cara-cara yang sesuai norma dan tidak melanggar hukum (forward in ways that fit the norm and not breaking the law), senantiasa mengetahui hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha (always aware of consumer rights and obligations of business).

    7. Meminta kepada finance agar selalu memberikan pembinaan kepada seluruh juru tagihnya (debt collector), agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan norma yang berlaku dimasyarakat.

    Disusun oleh :

    ACHMAD MUKHOFFI ALQUTHFBY, S. Pd

    (Humas KOMNAS PKPU – Cipta keADILan yang berkepastian Hukum)

  10. hamdi di propolinggo mengatakan:

    Kasus menjamurnya debt collector eksternal yang melawan Perbuatan Melawan Hukum, kian hari makin seru dan makin hangat. Sehingga kajian atau tinjauan terhadap kasus legalisasi penghadangan sampai kepada penyitaan yang direalisasikan oleh debt collector menjadi merebak, bahkan sempat mengisi headline beberapa mass media populer, melibatkan studi kasus oleh para praktisi hukum, penegak hukum, LSM, dlsb. Semisal kasus tewasnya Sekretaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Irzen Okta oleh debt collector Citi Bank. Menukil ucapan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar bahwa negara hukum itu ada sistem, jadi tidak boleh main hakim sendiri. ada model penyelesaian dalam pinjam-meminjam, namanya fiducia. Fiducia itu juga satu pengakuan yang diberikan oleh negara apabila terjadi kemacetan dalam leasing, pinjam meminjam. Itu bisa dilakukan penyitaan, tapi bersama sama dengan aparatur negara. Selain itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mendesak melarang perbankan menggunakan jasa debt collector. Larangan diberlakukan sampai ada undang-undang yang secara khusus mengatur jasa debt collector. Untuk sementara, penyelesaian sengketa kredit diselesaikan dengan mekanisme hukum perdata. YLKI pun menilai seharusnya jasa debt collector tidak perlu ada mengingat hubungan transaksional yang terjadi antara nasabah dan pihak bank merupakan hubungan perdata. Berangkat dari hal diatas, beberapa waktu yang lalu Tim Majalah Gugatan Konsumen Indonesia sempat mengikuti Moh. Yasin seorang korban oleh debt collector yang melapor kepada Polisi atas ulah dua orang debt collector FIF, yakni Sahlal dan Farid. Menariknya adalah ketika sang korban melapor kepada pihak yang berwajib (Mapolres Probolinggo), Moh Yasin tidak diberi Surat Tanda Bukti Lapor. Ketika diklarifikasi, Kapolres AKBP Zulfikar Tarius melalui KBO. Reskrim Polres Probolinggo Iptu Dugel menyatakan, “semua laporan pengaduan yang masuk itu dianggap pengajuan dulu, kemudian digelar perkara. Jika ternyata ditemukan unsur pidannya maka akan dinaikkan ke penyidikan, baru nanti diberi Surat Tanda Bukti Lapor (STBL), “ujar Iptu Dugel. Sumber lain di Mapolres Probolinggo mengungkapkan bahwa gelar perkara tersebut dilakukan karena dari sekian banyak kasus masih banyak tunggakan kasus yang harus kami selesaikan di tahun-tahun sebelumnya”. Melihat keterangan yang diberikan Iptu Dugel tersebut kepada KOMNAS PKPU PROBOLINGGO, akhirnya KOMNAS PKPU PROBOLINGGO mengklarifikasi ada tidaknya unsur pidana atau tidak (perdata, red) tersebut langsung kepada Kapolda Jatim, yang terhormat Irjen Pol. DR. Untung S Radjab, Drs., SH. Apakah tindakan penghadangan, penyitaan, dlsb. yang dilakukan oleh debt collector adalah termasuk ke dalam unsur pidana?, “Ya, “jawab Irjen Pol. DR. Untung S Radjab, Drs., SH. Ternyata apa yang Iptu Dugel ungkapkan sekilas sangat kontradiktif dengan jawaban Irjen Pol. DR. Untung S Radjab, Drs., SH. Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lain dengan kepentingan orang lain. Pelanggaran terhadap aturan hukum perdata baru dapat diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan (disebut: penggugat). Sedangkan, Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara seorang Anggota masyarakat (Warga Negara ) dengan Negara (Penguasa tata tertib masyarakat). Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan oleh aparat hukum tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, kecuali tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian oleh keluarga, dll. “Jika penghadangan sampai penyitaan debt collector dijalan include unsur perdata bukan pidana, maka sepertinya ribuan orang akan ‘banting setir’ alih profesi menjadi debt collector; serta hal yang paling ironis adalah timbulnya Peradilan jalanan yang bertugas sebagai ‘eksekutor swasta’, “kata seorang pemerhati hukum Achmad Syaifullah []

  11. saifullah andna mengatakan:

    saya harap PK-PU (perlindungan kosumen dan pelaku usaha) segera dan secepat mungkin meresmikan kantor -kantor cabangnya di kota kota di indonesia, untuk segera aktif melindungi konsumen dan pelaku usaha ingat:

    Polisi: Ancaman dan Intimidasi Debt Collector Masuk Pelanggaran Pidana
    04 Sep

    Jakarta – Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Baharudin Djafar mengatakan, debt collector tidak boleh menghalakan segala cara untuk memaksa pihak yang memiliki utang untuk membayar utangnya. Karena, kalau ada intimidasi dan ancaman dalam melaksanakan tugasnya debt collector bisa terkena pasal 335 KUHAP.

    “Mereka nggak boleh menggunakan segala cara, karena intimidasi saja, bisa kena pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Masalahnya terjadi benar nggak intimidasi itu,” kata Baharudin di Balai Wartawan Mapolda Metro Jaya, senin, (4/4/2011)

    Kepolisian sendiri, diakuinya, jarang menerima laporan tentang adanya intimidasi dan ancaman dari debt collector. Hal itu kemungkinan karena sang nasabah merasa malu atas utang yang dimilikinya. “Kita jarang menerima laporan soal ini, mungkin mereka malu,” katanya.

    Tak hanya itu, Baharudin juga menegaskan, jika terjadi penyitaan oleh debt collector, hal itu adalah ilegal. Karena yang boleh menyita itu hanya jaksa sebagai eksekutor yang sebelumnya telah melalui proses pengadilan.

    “Kalau ada proses perdata tanpa pengadilan itu ilegal” tuturnya.

    Ditanyakan apakah pengguna jasa bisa dipidanakan?, Baharudin menjawab “Selama kita bia membuktikan bahwa pidana yaag terjadi itu ada kiatan dengan pengguna, kita akan juga memproses juga” imbuhnya. “Kalau dia melanggar hukum mereka akan berusan dengan kepolisian, tapi kalau mereka melakukan ada timbul pidana baru, polisi harus bertindak,” lanjutnya.

    Namun demikian, Baharudin mengaku pihaknya tidak bisa memanggil debt collector selama tidak terjadi pelanggaran pidana. “Karena mereka daftarnya nggak terdaftar, di Menkumham nggak ada, Mendagri juga nggak ada. Kalau ada hukum pidanan, barus berurusan dengan polisi,” katanya

    Baharudin mengimbau kepada pihak bank untuk menyeleksi penggunanan debt colektor dengan benar. “Jangan menggunakan jasa yang enducated, terdidik, hai kamu? udah didaftar belum? udah dilatih belum? bagaimana cara menagih hutang dengan baik,” contohnya.

  12. gembul mengatakan:

    Salam hormat saya untuk tim pkpu,
    Saat ini, dan pasti pihak leasing kebakaran jenggot dilema “berat” dalam menentukan sikap (ibarat telor di ujung jarum), mereka tidak akan buang-2 waktu, tenaga & pikiran hanya fokus ngurusin satu masalah yang tentunya ”menang / kalah” leasing dia tetep rugi. kalopun iya, itu hanya formalitas. isn’t right mr. debitur.
    Mhn pencerahannya, spt halnya contoh kasus diatas mengenai terkait kewajiban kita bayar cicilan hutang (leasing) apakah nantinya jika gugatan dimenangkan oleh kita maka kita masih dikenakan kewajiban byr cicilan atau dinyatakan lunas dg / tidak didaftarkannya ke depkumham, status bpkb kita nasibnya bagaimana (khan bisa aja leasing berkelit bahwa bpkb belum jd : biasanya spt itu)
    Terima kasih

  13. Moch. Ansory mengatakan:

    Kepada Yth. Seluruh Nasabah Kredit Macet… Di Indonesia…!!!

    Kami atas Nama LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA, Ingin memberikan Pemahaman agar ketenangan dan kenyamanan Bapak, Ibu dan saudara-saudari kita dapat terwujud, Perlu diketahui di Negara kita ini ” HUTANG ITU BUKANLAH SUATU KEJAHATAN” (perdata) hanya bagi PENGANUT Kepercayaan AGAMA “HUTANG ITU WAJIB DIBAYAR”

    Nah, atas dasar itulah Jangan pernah merasa bersalah dan ketakutan, yang membuat Konsumen STESS, KETAKUTAN hanyalah ulah Oknum yang diberi Tugas oleh BANK, BPR atau FINANCE, jadi yang harus kita pahami adalah “BAGAIMANA CARA MENGHADAPI DEBT COLLECTOR)” yang dalam menjalankan tugasnya membuat Masyarakat Konsumen jadi Resah.

    Kami punya Embrio Pemikiran yang Memerlukan dukungan Masyarakat Konsumen Yang merasa Terusik karna nunggak Hutang/Kredit, bahkan nyaris kehilangan rasa Aman dan nyaman saat ini sbb :

    1. APABILA DEBT COLLECTOR MARAH-MARAH DALAM MENAGIH HUTANG, DIRUMAH KAMI ATAU DIJALAN-JALAN MAKA ” HUTANG KAMI MENJADI LUNAS” Setuju ? Kalau stuju kirim identitas (copy Ktp), No. Telp atau HP, Pernyataan itu akan kami kirimkan ke DPR/MPR untuk dibuat Peraturannya ” inilah suara Rakyat yang mohon merlindungan Hukum” sambil menunggu Para Pelindung dan Pengayom kita bangun dari tidurnya dan Peduli kepada Rakyat Konsumen.

    Program ini dibuat dalam rangka Cegah tangkal Menjamurnya Praktek-Praktek Premanisme di negeri ini sekaligus menyadarkan Pelaku Usaha bahwa Konsumen adalah Patner Bisnisnya, maka hak-haknya haruslah dihargai, dan perlu diketahui oleh Para pelaku usaha ” KONSUMEN YANG KRITIS DAN BERJUMLAH BESAR DAPAT MENGGANGGU USAHA ANDA”

    UNDANG-UNDANG No.8 TH.1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Pasal 1(1) :
    Perlindungan Konsumen adalah SEGALA UPAYA YANG MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM, UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN, Nah Dasar inilah yang akan kami gunakan untuk Melindungi Masyarakat Konsumen Korban Ketidak Pastian Hukum.

    SEGERA KIRIMKAN IDENTITAS ANDA, TERIMA KASIH.

    MOCH. ANSORY SH.
    Direktur Eksekutive LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA
    CABANG MALANG.

    • Debitur mengatakan:

      MOCH. ANSORY SH.
      Direktur Eksekutive LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA
      CABANG MALANG. said :

      APABILA DEBT COLLECTOR MARAH-MARAH DALAM MENAGIH HUTANG, DIRUMAH KAMI ATAU DIJALAN-JALAN MAKA ” HUTANG KAMI MENJADI LUNAS” Setuju ? Kalau stuju kirim identitas (copy Ktp), No. Telp atau HP, Pernyataan itu akan kami kirimkan ke DPR/MPR untuk dibuat Peraturannya ” inilah suara Rakyat yang mohon merlindungan Hukum” sambil menunggu Para Pelindung dan Pengayom kita bangun dari tidurnya dan Peduli kepada Rakyat Konsumen.

      Apakah ini ajakan sebuah lembaga LPKSM yang telah didirikan dengan berbagai macam instrumen undang-undang baik UU Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri tentang LPKSM ?

      Bukankah dengan ajakan seperti ini, LPKSM juga memberikan kontribusi carut marut dunia hukum Indonesia. Saya melihat dan semakin paham, ternyata banyak LPKSM didirikan dengan visi-misi mulia tetapi nol ketika dipraktekan. Gak lebih dari kumpulan orang-orang yang ambigu alias tidak ada pendirian.

      Dan benar kata pepatah, seringkali manusia itu mudah menyalahkan orang lain atas kesalahannya, tetapi sukar untuk menyadari kesalahan dirinya sendiri. Silahkan baca uraian dan himbauan yang ditulis Mr. Ansyori selaku Direktur Eksekutif LPKSM PK – PU diatas…..betul-betul ambigu.

      • YA INI AJAKAN LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA Dalam rangka Upaya Cegah Tangkal PRAKTEK PREMANISME DINEGRI INI “Demokrasi yang berkeadilan” dan menyelesaikan masalah melalui jalur sesuai peraturan di Negara Hukum bukan menyelesaikan masalah dengan cipta PREMANISME seperti Finance yang mengajak Debt Kollector (penyelamat aset tapi tidak digaji) untuk menakut-nakuti masyarakat, mengapa Program ini akan dilakukan ? melalui audiensi dan koresponden kepada pelaku usah (finance dan bank,Bpr ) sudah sering dilakukan oleh anggota di lembaga kami, Namun PU merasa Kuat dan sombong maka perlu masyarakat memberi pelajaran agar mereka sadar “Bahwa masyarakat konsumen adalah patner bisnisnya, maka hargailah hak-haknya” (jangan sewenng-wenang) Perlu Debitur (nama saaran) yang protes diforum ini ketahui Bahwa masyarakat yang kritis dan berjumlah besar bisa menumbangkan apa saja/menghentikan kesewenang-wenangan yang diciptakan Pengusaha arogan antek-antek kapitalisme yang tidak patuh pada aturan dan perundang-undangan dinegri ini.

        Contohnya : Peraturan dan perundang-undangan mana dinegri ini yang memperbolehkan “Menyita Barang tanpa Fiat ketua Pengadilan)…??? nah pelaku usaha mengajak/ menugaskan Debt Collector melakukan Main Hakim sendiri di Negara Indonesia Tercinta ini, tetapi disaat bermasalah dengan hukum Debt Collectorlah yang dikorbankan dengan alasan mereka (debt Collector) Bukan pegawai kami (Finance) dan kami tidak menyuruh merampas, dls.

        Maka salahkah apabila masyarakat berdaya mempertahankan haknya dengan mengajukan peraturan rakyat yang teraniaya kepada wakilnya di DPR/MPR …??? yang pasti tidak melakukan tindakan anarkis dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang, semoga MR. debitur maklum dan terima kasih atas Kritik membangunnya dan kalau Andapun berkenan tanda tangan (suara Rakyat) juga dipersilahkan. Salam

    • Mohammad Teddy mengatakan:

      Nama : Mohammad Teddy
      Alamat : Kp.Kedaung rt o1/001 kd jaya babelan bekasi jawa barat
      No Ktp : 3216022607710008

      • Mohammad Teddy mengatakan:

        Di tahun 2009 lalu saya pernah mengalami kejadian perampasan sepeda motor di tengah jalan oleh dep collector wom finance,padahal motor yang saya pakai tersebut adalah motor gadaian,kejadian ini terjadi di prumnas 3 bekasi,dan sampai saat ini motor dan uang saya tidak kembali.Dan hingga saat ini begitu marak dep collector yang bertebaran di pinggir jalan sambil memegang buku-buku tebal yang siap-siap mencari mangsa,apa aparat kita tidak dapat bertindak?

      • Perlindungan999 mengatakan:

        Terima kasih Bpk. Mohammad Teddy
        Ajak Rekan-Rekan di Jawa Barat untuk Menghentikan Praktek Premanisme Di Negeri ini.

  14. INDAH mengatakan:

    kepada bapak PK-Pu ditempat,

    saya mempunyai hutang di salah satu bank dalm bentuk KK, memang uang tersebut saya pergunakan untuk memulai usaha, tapi gagal. dan sekarang saya tidak mampu bayar. tetapi sudah 7 bulan ini masalah tersebut sudah saya kuasakan ke salah satu badan hukum (LBH).tapi dari pihak bank terus menerus ke rumah untuk menagih.dan memaksa saya untuk datang kekantornya atau langsung membayar lunas. yang saya tanyakan apakah saya memang bisa terbebas dari kejaran dept collector ini. dan apa yg harus saya perbuat. saya takut sekali.
    terimakasih.saya benar benar mebharapkan masukan.

  15. usro mengatakan:

    saya seorang nasabah leasing motor..berhubung saya membutuhkan dana utk biaya sekolah sodara saya terpaksa menggadaikan kendaraan tersebut walaupun dlm perhitungan saya itu rugi tp krn terpaksa dan saya akui itu salah.
    yg mau saya tanyakan apakah tindakan saya ini dibenarkan dan bs mendapat pembelaan dr PKPU pdhl perbuatan ini salah dan saya masih berkeinginan utk memiliki kendaraan tersebut..

    • Debitur mengatakan:

      nah mana nih PK PU jawabnya…..

    • Jawaban Untuk Saudaraku Misbakhul alim dan Usro :

      Yang Perlu Saudaraku Yakini dan pahami adalah :

      1. Di Indonesia “Hutang itu Bukan Kejahatan”
      2. Menurut Agama ” Hutang Wajib dibayar”

      Untuk Saudaraku Misbakhul alim, seharusnya yang anda lakukan adalah KOOPERATIF, maksudnya Menghadap pada kepala cabang dimana Anda difasilitasi katakan saat ini keuangan anda sedang sulit Mohon waktu sampai keuangan membaik dan akan melunasi dan mohon untuk tidak mengirim tukang tagih yang serem-serem, minta yang sopan (internal) atau buat surat (tertulis) jangan menghindar atau sembunyi tidak akan menyelesaikan masalah.

      Dan untuk saudaraku Usro, Kendaraan anda gadaikan ? jangan merasa bersalah, perlu Anda pahami bahwa kendaraan yang anda gadaikan adalah milik anda 100% sudah dibayar lunas uang dari fasilitas yang di beri Finance kepada anda, Selama anda yakin tidak pernah membuat dan menandatangani Akta perjanjian Fidusia dihadapan Notaris dan Finance tidak pernah mendaftarkan Kekantor pendaftaran Fidusia (di DEP KUM-HAM), menggadaikan kendaraan anda sendiri Bukan pidana.

      Hutang Wajib dibayar, Namun bukan kejahatan….! beruntunglah anda masih Banyak Finance yang masih nakal Tidak Membuat perjanjian di Notaris dan tidak mendaftarkan Perjanjian di Dep Kum-Ham dan uang yang anda bayar untuk administrasi dikantongi Finance yang rugi adalah Negara kita.
      padahal kalau mereka patuh pada aturan dan perundang-undangan Debitur yang menggadaikan kendaraan dapat dipidana, Selamat buat anda Misbakhul alim dan Usro anda Aman…………………….

      Direktur Eksekutive KOMNAS PK-PU INDONESIA

    • perjuangan rakyat mengatakan:

      Tindaan Bpk usro Sudah benar yang kurang benar adalah Perasaan Bapak “merasa salah” (menunjukkan bahwa baak orang baik-baik), namun yang kita bahas adalah masalah hukum terkait masalah Hukum Yang tersirat dan yang tersurat itu sangat berbeda jauh bapak…..Contohnya :

      Hutang piuang di Negri Kita ini (Negara Hukum) masuk ke Ranah Perdata, Artnya (Bukan Kejahatan)

      Namun Masyarakat/penduduk Indonesia Mayoritas Beragama Islam, Nah menurut Hukum Islam “HUTANG ITU WAJIB DIBAYAR” tidak didunia diacherat akan diperhitungkan.

      Menjawab prtanyaan Bpk Menggadaikan Motor untuk biaya anak menurut hukum negara “dapat dibenarkan” karena buktinya BPKB atas nama Bapak ?
      Untuk pertanyaan berikutnya “dan bisa mendapat pembelaan dari PK-PU” mohon diperjelas kalau mengenai hutang anda mohon maaf kami tidak dapat membantu, tapi kalau hak-hak konsumen didholimi dan diperlakuan sewenang-wenang (dimarah-marah, diintimidasi bahkan dirampas kendaraannya) oleh Finance -Finance Nakal yang menyuruh Debt Collectornya main hakim sendiri dan Bapak mengadu secara tertulis kepada lembaga kami yang terdekat dari tempat anda tinggal, InsyaAllah kami dapat membantu. Terimakasih atas kepercayaan Bpk pada Lembaga kami.

  16. misbakhul alim mengatakan:

    Kpd bpk pimpinan PK-PU Di tempat
    saat ini saya terbentur masalah sama beberapa laesing spd motor,dan suda beberapa bln ini sy ngk bisa bayar ansurannya.di karnakan usaha sy lagi macet,sd berkali-kali sy di tekan dan di ancam mau di loporkan,saya saat ini menghindari,dan menyembuyikan diri,sy takut untuk nampakan diri,kehidupan sy saat ini terbengkalai gara2 masala ini pak, saya mohon saran dan petunjuknya??,trima kasih.

  17. haris mengatakan:

    kepada yth LPKSM di Surabaya
    mohon petunjuk pak saat ini sy terjerat dlam hutang di beberapa bank, pinjaman sy berupa KK , yg jadi pertanyaan sy :
    1. apabila sy tdk bs membayar karena terkena phk apa sy terkena sanksi pidana , kalaupun di pidana berapa hukuman nya?
    2. memang pihak bank melakukan tekanan2 lwt telpon dan apabila DC datang apabila apa yg sy lakukan?
    3. kalau pihak DC melakukan perbuatan yg tdk menyenangkan apa bisa dituntut menurut hukum yg berlaku?
    4. saat ini sy berada di solo, dan apa ada perwakilan LPKSM di solo ?
    sekian keluhan dr sya, mohon petunjuknya.terimakasih.

  18. Muji - Bandung mengatakan:

    Debt collector kartu kredit bila menagih mengatas namakan dari bank, jadi bila debt collector berbuat tidak pantas, nasabah bisa menggugat bank nya. Seperti saya menggugat salah satu bank swasta karena ulah debt collector nya. Berita mengenai saya ada di internet : Nasabah Muji Harjo. Saya harap masukan dari saya bermanfaat bagi nasabah pengguna kartu kredit, terima kasih.

    Twitter @MujiBandung

  19. alingaling mengatakan:

    Ada yang bisa bantu sy tidak ya ?
    saya mempunyai hutang di 3 bank ( Standart Charted( KK&KTA), Bank Mega, BCA ). memang dulu Kartu kredit ini saya digunakan untuk usaha tetapi saya mengalami bebagai masalah yang pada akhirnya saya merasa putus asa untuk bisa membayar. terakhir saya sudah di konfirmasi terus dengan pihak bank bersangkutan ( deb Collector). saya bingung untuk membayarnya….
    apakah ada solusi tanpa masalah buat saya ? kalaupun saya ada rezeki buat membayar itupun masih kurang di bawah minimum payment, dan juga berarti keluarga saya tidak makan.
    terus terang saya pusing dan stress sekali memikirkan semua ini, anak-anak saya masih kecil semua yang masih butuh biaya banyak sekali.siang malam saya terus berdo’a kepada yang kuasa agar ada penyelesaian masalah ini. saya mohon bantuannya atau penyelesaiannya masalah ini. alamat saya di gunung putri bogor.

  20. H . Tri Djoko SW mengatakan:

    kami dari LPK Nusantara Kendal sangat setuju dalam menghadapi debt collector yang tidak secara prosedur dalam melaksanakan tugas di lapangan , kalau perlu kita pidanakan karena telah melakukan pelanggaran hukum

  21. ghendra mengatakan:

    kalau unit/kendaraannya telah digadai konsumen, itu bagaimana?

    • Debitur mengatakan:

      Mana bisa LPKSM jawab pertanyaan gini…..

      • perjuangan rakyat mengatakan:

        Kasihan ini orang yang namanya DEBITUR, Sudah dicuekin sama (alexyonatan ) yang nanya, masih juga ngeyel sok Pinter tanpa diminta memberi jawaban yang bukan ditujukan kepadanya, ini DEBITUR pasti punya karakter Tukang paksa alias tidak punya etika dan sok usil urusan orang, Kasihan deh….amit-amit jabang bayi…!!! tujuh turunan jangan kayak orang ini……………………………….

    • perjuangan rakyat mengatakan:

      Indonesia Negara Hukum Bapak ghendra, berasaskan legalitas,
      Jadi kalau legalitas dalam STNK dan Bukti Pemiik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama Konsumen berarti Konsumenlah Pemilik yang sah 100% menurut hukum di Indonesia, jadi Kalaupun ada yang mengatakan itu kendaraan adalah milik Finance karena belum lunas hutangnya, ITU PEMBODOHAN PUBLIK namanya jangan dipercaya’

      Terkait pertanyaan Bpk. Grendra kalau unit/kendaraannya telah digadai konsumen, itu bagaimana?
      jawabannya menurut hukum kita (Indonesia) tidak apa-apa, jangankan digadaikan, dijualpun sah-sah saja karena hubungan hukum antara konsumen dengan kendaraan tersebut adalah pemilik yang sah 100% dibuktikan dengan BPKB atas nama Konsumen.

      dan hubungan Finance dengan Konsumen adalah Hutang Piutang (Perdata) dibuktikan “adanya data yang bernama PERJANJIAN KREDIT (PK) yang ditanda tangani kedua belah pihak.

      Kecuali Konsumen Memberikan Jaminan Fidusia sesuai yang diatur pada UU No.42 TH.1999 Tentang Jaminan Fidusia dan dibuat Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris (keduanya menghadap) dan didaftaran pada kantor pendaftaran Fidusia (DEPKUM-HAM),

      Jadi kalau ada Orang yang berupaya membodohi publik dengan cara memberikan keterangan yang menyesatkan dan apabila diketahui oleh salah satu pihak “tidak melahirkan Jaminan Fidusia” dan dapat dipidana sesuai pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Semoga bermanfaat,

  22. alex mengatakan:

    Terima kasih pada pak Didik atas sarannya saya akan mencoba menhubungi email seperti yang Bapak sarankan. Salam Sejahtera untuk Bapak dan Keluarga.

  23. alexyonatan mengatakan:

    Terima kasih atas balasannya pak, perlu sy tambahkan kemarin 13/9 debt collector telah mengawasi rumah sy, sy menghubungi agen per hp untuk memohon keringanan atau menyicil tapi pihak agen tdk perduli dan mengatakan bahwa debt collector tersebut adalah kiriman dari “atas’ mungkin maksudnya kiriman dari bandar, mereka memberi waktu hingga tgl.27/9 untuk sy melunasi hutang tersebut,bila lewat tgl tersebut sy tidak melunasinya baru debt collector tsb bertindak. alamat web onlinenya adalah http://www.guavita.com alamat sy di jln. kemenangan 8 dlm no.3. jakarta barat. sy ingin bertanya pak mengenai berurusan dgn hukum, apakah sy akan dipenjarakan karena berjudi ? terus terang pak saat ini sy tdk mampu membayar pengacara. sy sungguh menyesal mengikuti ajakan iblis untuk berjudi, tapi penyesalan selalu datang terlambat, hingga terjadi masalah ini. istri dan anak2 sy yang masih duduk disekolah menengah belum mengetahui hal ini, sy tidak tahu apa jadinya bila mereka mengetahuinya, sy stress memikirkan hal ini mohon maaf bila kata kata sy ada yang berkenan dihati bpk karena sudah 2 malam sy tdk dapat tidur. mohon pencerahannya pak. terima kasih

    • Moderator mengatakan:

      Baik Pak nanti akan kami pelajari kasus bapak dan akan kami berikan solusinya setelah kami mendapatkan data data Valid antara pelaku bisnis yang terkait dengan Anda sementara kami berada di Surabaya dan akan kami sampaikan kepada komnas PKPU yang ada di Jakarta sebagai tindak Lanjut kasus Anda

      • alexyonatan mengatakan:

        Terima kasih atas perhatiannya, salam sejatera untuk team moderator pk-pu.

      • Debitur mengatakan:

        Moderatornya lucu……ngapain mempelajari kasus dengan minta data-data segala. Langsung dijawab aja…..dan gak perlu nanya-nanya alamat pelaku bisnis perjudian….emang kalau dah tahu mau ngapain ? ikut meres bandar judinya ya……hahahaha kayaknya sih gitu…..

        Kalau moderatornya tahu hukum atau Mr. Ansyori yang katanya SH, maka seharusnya ngejawabnya gini :
        Bahwa dalam hukum, yang namanya HUTANG PIUTANG yang timbul sebagai akibat dari perjudian (penjudi hutang sama bandar judi) itu tidak memiliki konsekwensi hukum apapun sama sekali. Kecuali konskwensi hukum rimba alias bar-bar…..

        Hutang karena judi tidak wajib dibayar. Atas tidak dibayarkannya hutang karena judi maka tidak ada satupun hukum yang dapat dikenakan kepada orang yang berhutang kepada bandar udi. Sedangkan Piutang karena judi tidak bisa ditagih dan dilakukan gugatan oleh bandar judi kepada penjudinya.

        Wes, gitu jawabnya om….

    • Pak Didik mengatakan:

      Untuk Bpk Yonatan di Jakarta bisa memberikan tembusan langsung ke DIREKTUR EKSEKUTIVE KOMNAS PK-PU
      email : komnaspkpuavanza@gmail.com
      Website : http://www.komnaspk-pu.blogspot.com

      Saudara bisa langsung kirim email ke alamat yang disebutkan diatas ,masalah anda sudah saya sampaikan kepada beliau anda bisa berikan sejelas jelasnya.

  24. alex yonatan mengatakan:

    yang saya maksudkan adalah mohon perlindungan dari debt collector kiriman bandar judi, sy telah diintimidasi dan akan didatangi debt collector agen judi online karena sy mempunai hutang 52 jt pada agen judi online, debt collector tlah dikirim tapi blm menemukan rmh sy hanya tetangga yg memberitahukan bahwa sy sedang dicari 4 orang berambut cepak, mungkin dari unsur ab yg dikirim. sy akui sy telah melanggar kaidah agama dan undang2 negara. mohon petunjuk langkah yang harus saya tempuh. TERIMA KASIH

    • Moderator mengatakan:

      Terima kasih atas keluh kesah anda kepada kami , kalau anda merasa di intimidasi oleh oknum yang anda maksud bisa dijlaskan alamat agen judi tersebut (web onlinenya) dan alamat anda dengan demikian akan lebih jelas kami melacaknya
      solusi yang terbaik anda harus siap berurusan dengan hukum kami akan mempelajari kasus secara detail setelah bertemu dengan anda

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s