Arsip Penulis

Paparan Uupk

Posted: Maret 12, 2011 by Komnas "PKPU" in TUGAS LPKSM

Paparan Uupk.

Paparan Uupk

Posted: Maret 12, 2011 by Komnas "PKPU" in TUGAS LPKSM

X file PK-PU

Posted: Maret 3, 2011 by Komnas "PKPU" in Majalah Gugatan Konsumen
 

 

” UJI COBA GUGATAN ” PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PELANGGARAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU YANG DILARANG UUPK.
 

LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA
CABANG MALANG
PERUM ISTANA BEDALI AGUNG BLOK :AE – No. 03 BEDALI – LAWANG- MALANG – JAWA TIMUR – INDONESIA
TELP : 0341 – 428 389 HP. 081 8050 376 27
Email : komnaspkpunasional@gmail.com
MAJALAH GUGATAN KONSUMEN INDONESIA
 

 


 

 

INFO BUAT MASYARAKAT…!
silahkan, segera poskan komentar anda, sekaligus kami buka sebagai ajang diskusi bagi seluruh masyarakat konsumen yang sudah dirampas kendaraannya dan yang diancam akan dirampas kendaraannya oleh debt collector, mari kita cegah kesewenang-wenangan sambil menunggu pemerintah serius menangani perlindungan masyarakat konsumen di negeri ini, salam…………………

Kinerja PK-PU

Posted: Maret 3, 2011 by Komnas "PKPU" in Legalitas PK-PU Indonesia

MOCH. ANSORY SH.
DIREKTUR EKSEKUTIVE:
MAJALAH GUGATAN KONSUMEN INDONESIA

DIHIMBAU KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG SEDANG DIPROSES HUKUM DI PN.  AGAR TIDAK MELAKUKAN INTIMIDASI, TEROR DAN PERAMPASAN SE-WENANG-WENANG TERHADAP KONSUMEN SELAMA PROSES HUKUM SEDANG BERJALAN, AGAR TIDAK BERDAMPAK HUKUM YANG LAIN (PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN, DLL)

TERKAIT PERAMPASAN KENDARAAN KREDIT

 

1 http://www.polri.go.id Markas Besar Polisi Republik Indonesia
2 http://www.bnn.go.id Badan Narkotika Nasional
3 http://www.dephub.go.id Departemen Perhubungan
4 http://www.bpn.go.id Badan Pertanahan Nasional
5 http://www.depdagri.go.id Departemen Dalam Negri
6 http://www.dephut.go.id Departemen Kehutanan
7 http://www.depkes.go.id Depatemen Kesehatan
8 http://www.depsos.go.id Departemen Sosial
9 http://www.deptan.go.id Departemen Pertanian
10 http://www.depkeu.go.id Departemen Keuangan
11 http://www.imigrasi.go.id Ditjen Imigrasi Depatemen Hukum dan HAM
12 http://www.depdag.go.id Departemen Perdagangan
TDLPK NO. 183.51/77/2010

 

Keputusan Kapolda Metro Jaya

Posted: Maret 3, 2011 by Komnas "PKPU" in Berita Polri

 

SEMOGA SIKAP TEGAS DARI KAPOLDA METRO JAYA IRJEN POL SUTARMAN AKAN DIIKUTI OLEH  KAPOLDA-KAPOLDA DI SELURUH INDONESIA, MENGINGAT ULAH PELAKU USAHA YANG NAKAL DENGAN MENGGUNAKAN JASA PREMANISME ITU  MEMBUAT MASYARAKAT TELAH LAMA “KEHILANGAN RASA AMAN DAN NYAMAN”  DALAM MENGKONSUMSI BARANG BEREDAR/DAN ATAU JASA DI NEGERI INI.

TERIMA KASIH BAPAK KAPOLDA, LPK KOMNAS PK-PU INDONESIAMENDUKUNG SEPENUHNYA TINDAKAN TEGAS DARI KAPOLDA METRO JAYA IRJEN POL SUTARMAN.

 

Kasus Adira Finance

Posted: Maret 3, 2011 by Komnas "PKPU" in Majalah Gugatan Konsumen

DIREKTUR EKSEKUTIVE LPK “KOMNAS PK-PU INDONESIA

MARILAH KITA RAKYAT KONSUMEN IKUT BERPARTISIPASI MENGUNGKAP PRAKTEK                                     ” PREMANISME” BERKEDOK LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG MENGHISAP DARAH RAKYAT DAN MERUGIKAN NEGARA MILYARAN RUPIAH……….!!!
MAJALAH GUGATAN KONSUMEN INDONESIA

Siap Menggugat

Posted: Maret 3, 2011 by Komnas "PKPU" in Majalah Gugatan Konsumen

LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA MELUNCURKAN PROGRAM ” PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI ” UNTUK MENCEGAH DAN MENANGKAL PRAKTEK PREMANISME DARI PELAKU USAHA YANG NAKAL…!!!

MAJALAH GUGATAN KONSUMEN INDONESIA

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
INFO BUAT MASYARAKAT…!
SAAT-SAAT YANG MENEGANGKAN DALAM HIDUP ANDA, PADA SAAT ANDA MENGALAMI HAL-HAL SEPERTI INI :
1. DIINTIMIDASI DAN DITAKUT-TAKUTI OLEH DEBT
COLLECTOR/PENAGIH HUTANG.
2. KENDARAAN KREDIT ANDA AKAN DIRAMPAS/DISITA.
3. RUMAH ANDA AKAN DITULISI OLEH BANK.
4. RUMAH YANG ANDA ANGGUNKAN AKAN DILELANG.
5. BARANG YANG ANDA BELI, TIDAK DAPAT
DIKEMBALIKAN.
6. BARANG YANG ANDA BELI, TIDAK SESUAI DENGAN
YANG DIJANJIKAN.
7. ATAU ANDA MENGALAMI HAL-HAL YANG DAPAT
MERUGIKAN ANDA DAN KELUARGA ANDA………….
DATANGLAH KE KANTOR LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA TERDEKAT DIKOTA ANDA, ATAU LAPORKAN MELALUI SMS, TELPON ATAU EMAIL…!
KAMI SEGERA AKAN MEMBANTU ANDA, DIMANAPUN ANDA BERADA DIWILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

PROGRAM CEGAH TANGKAL :
ISI KESEPAKATAN ANTAR MASYARAKAT KONSUMEN :

1. Apabila Debt Collector/Penagih hutang, Tidak sopan dan
Marah-marah 3 (tiga) kali dirumah kami atau dijalan-jalan,
maka Hutang yang ada kami anggap“LUNAS”
2. Apabila Debt Collector/Penagih hutang, Tidak sopan dan
Marah-marah untuk yang ke 4 (empat) kalinya, maka Pelaku
usaha kami denda 5 % dari total hutang kami.
3. Apabila Debt Collector/Penagih hutang, Tidak sopan dan
Marah-marah untuk yang ke 5 (lima) kalinya, Maka kami
konsumen diseluruh Indonesia akan menangguhkan
Pembayaran sampai Pelaku Usaha tidak nakal lagi (patuh
pada aturan dan per undang-undangan yang ada / UUPK)

CONTOH KEPUTUSAN HAKIM-HAKIM JUJUR & BENAR

KANTOR PT. OTO MULTIARTHA SEMARANG

KANTOR PT. OTO MULTIARTHA SEMARANG
LENGKAP DENGAN SECURITI YANG DIAJARI BERBOHONG

SLOGAN PEMBODOHAN PUBLIK

SLOGAN PEMBODOHAN PUBLIK
TERPASANG DIRUANG METING PT. OTO SEMARANG

SLOGAN PEMBODOHAN PUBLIK

SLOGAN PEMBODOHAN PUBLIK
TERPAMPANG DIRUANG KANTOR PT. OTO MULTIARTHA FINANCE SEMARANG

PEMANDANGAN DIPERTOKOAN BANGKONG SEMARANG

PEMANDANGAN DIPERTOKOAN BANGKONG SEMARANG
PT.OTO MULTIARTHA SUKSES SEBAGAI EKSEKUTOR ILEGAL

KENDARAAN KONSUMEN

KENDARAAN KONSUMEN
DIRAMPAS PT. OTO SEMARANG

KENDARAAN KONSUMEN

KENDARAAN KONSUMEN
DIRAMPAS FINANCE PT. OTO SEMARANG

PT.OTO FINANCE MERAMPAS KENDARAAN

PT.OTO FINANCE MERAMPAS KENDARAAN
DI SEMARANG JAWA TENGAH

MOCH. ANSORY SH.

MOCH. ANSORY SH.
DIREKTUR EKSEKUTIVE KOMNAS PK-PU INDONESIA

Daftar Merek Susu

Posted: Februari 22, 2011 by Komnas "PKPU" in Perlindungan Konsumen

Daftar merek Susu Berbakteri Entero Sakazaki

12 FEBRUARI 2011 OLEH HISYAM HANANTO

Daftar merek Susu Berbakteri Entero Sakazakii – isu susu formula yang terkontaminasi bakteri sedang hangat-hangatnya di perbincangkan, tapi apa sajakah nama merek susu yang mengandung bakteri Enterobacter Sakazakii ??

Apa Itu Enterobacter Sakazakii ??

E. sakazakii pertama kali ditemukan pada  1958 pada 78 kasus bayi dengan infeksi meningitis.  Sejauh ini juga dilaporkan beberapa kasus yang serupa pada beberapa negara. Meskipun bakteri ini dapat menginfeksi pada segala usia, risiko terbesar terkena adalah usia bayi. Peningkatan kasus yang besar dilaporkan terjadi di bagian Neonatal Intensive Care Units (NICUs) beberapa rumah sakit di Inggris, Belanda, Amerika, dan Kanada.

Di Amerika Serikat angka kejadian infeksi E. sakazakii yang pernah dilaporkan adalah 1 per 100.000 bayi. Terjadi peningkatan angka kejadian  menjadi 9,4 per 100.000 pada bayi dengan berat lahir sangat rendah (< 1.5 kg) . Sebenarnya temuan peneliti IPB tersebut mungkin tidak terlalu mengejutkan karena dalam sebuah penelitian prevalensi  kontaminasi di sebuah negara juga didapatkan dari 141 susu bubuk formula didapatkan 20 kultur positif  E. sakazakii.   E. sakazakii adalah suatu kuman jenis gram negatif dari keluarga enterobacteriaceae.Organisme ini dikenal sebagai yellow pigmented Enterobacter cloacae. Pada 1980, bakteri ini diperkenalkan sebagai bakteri jenis yang baru berdasarkan pada perbedaan analisis hibridasi DNA, reaksi biokimia dan uji kepekaan terhadap antibiotika. Disebutkan,  dengan hibridasi DNA menunjukkan E. sakazakii 53-54 persen dikaitkan dengan 2 spesies yang berbeda genus, yaitu Enterobacter dan Citrobacter.

Pada penelitian tahun 2007, beberapa peneliti mengklarifikasi kriteria taxonomy dengan menggunakan cara lebih canggih, yaitu dengan  f-AFLP, automated ribotyping, full-length 16S rRNA gene sequencing and DNA-DNA hybridization. Hasil yang didapatkan adalah klasifikasi alternatif dengan temuan genus baru, yaitu Cronobacteryang terdiri dari 5 spesies.

Hingga saat ini tidak banyak diketahui tentang virulensi  dan daya patogeniotas bakteri berbahaya ini. Bahan enterotoxin diproduksi oleh beberapa jenis strain kuman. Dengan menggunakan kultur jaringan, diketahui efek enterotoksin dan beberapa strain tersebut. Didapatkan 2 jenis strain bakteri yang berpotensi sebagai penyebab kematian, sedangkan beberapa strain lainnya non-patogenik atau tidak berbahaya. Hal inilah yang mungkin menjelaskan kenapa sudah ditemukan demikian banyak susu terkontaminasi, tetapi belum banyak dilaporkan terjadi korban terinfeksi bakteri tersebut.

Meskipun sangat jarang, infeksi karena bakteri ini dapat mengakibatkan penyakit yang sangat berbahaya sampai dapat mengancam jiwa, di antaranya adalah neonatal meningitis (infeksi selaput otak pada bayi), hidrosefalus (kepala besar karena cairan otak berlebihan), sepsis (infeksi berat) , dannecrotizing enterocolitis (kerusakan berat saluran cerna). Sedangkan pada beberapa kasus dilaporkan terjadi infeksi saluran kencing.

Secara umum, tingkat kefatalan kasus (case-fatality rate) atau risiko untuk dapat mengancam jiwa berkisar antara 40-80 persen pada bayi baru lahir yang mendapat diagnosis infeksi berat karena penyakit ini. Infeksi otak yang disebabkan karena E. sakazakii dapat mengakibatkan infark atau abses otak (kerusakan otak) dengan bentukan kista, gangguan persarafan yang berat dan gejala sisa gangguan perkembangan.

Gejala yang dapat terjadi pada bayi atau anak di antaranya adalah diare, kembung, muntah, demam tinggi, bayi tampak kuning, kesadaran menurun (malas minum, tidak menangis), mendadak biru, sesak hingga kejang. Bayi prematur, berat badan lahir rendah (kurang dari 2.500 gram) dan penderita dengan gangguan kekebalan tubuh adalah individu yang paling berisiko untuk mengalami infeksi ini. Meskipun juga jarang bakteri patogen ini dapat mengakibatkan bakterimeia dan osteomielitis (infeksi tulang)  pada penderita dewasa. Pada penelitian terakhir didapatkan kemampuan 12 jenis strain E. sakazakii untuk bertahan hidup pada suhu 58 derajat celsius dalam pemanasan rehidrasi susu formula.

Pencemaran

Terjadinya kontaminasi bakteri dapat dimulai ketika susu diperah dari puting sapi seperti yang dikutip dariKOMPAS.  Lubang puting susu memiliki diameter kecil yang memungkinkan bakteri tumbuh di sekitarnya. Bakteri ini ikut terbawa dengan susu ketika diperah. Meskipun demikian, aplikasi teknologi dapat mengurangi tingkat pencemaran pada tahap ini dengan penggunaan mesin pemerah susu (milking machine) sehingga susu yang keluar dari puting tidak mengalami kontak dengan udara.

Pencemaran susu oleh mikroorganisme lebih lanjut dapat terjadi selama pemerahan (milking), penanganan (handling), penyimpanan (storage), dan aktivitas pra-pengolahan (pre-processing) lainnya. Mata rantai produksi susu memerlukan proses yang steril dari hulu hingga hilir sehingga bakteri tidak mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam susu.

Peralatan pemerahan yang tidak steril dan tempat penyimpanan yang tidak bersih dapat menyebabkan tercemarnya susu oleh bakteri. Susu memerlukan penyimpanan dalam temperatur rendah agar tidak terjadi kontaminasi bakteri. Udara yang terdapat dalam lingkungan di sekitar tempat pengolahan merupakan media yang dapat membawa bakteri untuk mencemari susu. Pengolahan susu sangat dianjurkan untuk dilakukan di dalam ruangan tertutup.

Manusia yang berada dalam proses memerah dan mengolah susu dapat menjadi penyebab timbulnya bakteri dalam susu. Tangan dan anggota tubuh lainnya harus steril ketika memerah dan mengolah susu. Bahkan, embusan napas manusia ketika proses memerah dan mengolah susu dapat menjadi sumber timbulnya bakteri. Sapi perah dan peternak yang berada dalam sebuah peternakan harus dalam kondisi sehat dan bersih agar tidak mencemari susu.  Proses produksi susu di tingkat peternakan memerlukan penerapan good farming practiceseperti yang telah diterapkan di negara-negara maju.

Antisipasi

Dari berbagai penelitian dan pengalaman di beberapa negara tersebut sebenarnya Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), United States Food and Drug Administration (USFDA)  dan beberapa negara maju lainnya telah menetapkan bahwa susu bubuk formula bayi bukanlah produk komersial yang steril.

Adapun susu formula cair yang siap saji dianggap sebagai produk komersial steril karena dengan proses pemanasan yang cukup.  Dengan demikian, di bagian perawatan bayi NICU, USFDA menggunakan perubahan rekomendasi dengan pemberian susu bayi formula cair siap saji untuk penderita bayi prematur yang rentan terjadi infeksi. Sayangnya di Indonesia produk susu tersebut belum banyak dan relatif mahal harganya.

Rekomendasi lain yang harus diperhatikan untuk mengurangi risiko infeksi tersebut adalah cara penyajian yang baik dan benar. Di antaranya adalah menyajikan hanya dalam jumlah sedikit atau secukupnya untuk setiap kali minum untuk mengurangi kuantitas dan waktu susu formula terkontaminasi dengan udara kamar. Meminimalkan hang time atau waktu antara kontak susu dan udara kamar hingga saat pemberian. Waktu yang direkomendasikan adalah tidak lebih dari 4 jam. Semakin lama waktu tersebut meningktkan risiko pertumbuhan mikroba dalam susu formula tersebut.

Hal lain yang penting adalah memerhatikan dengan baik dan benar cara penyajian susu formula bagi bayi, sesuai instruksi dalam kaleng atau petunjuk umum. Peningkatan pengetahuan orangtua, perawat bayi, dan praktisi klinis lainnya tentang prosedur persiapan dan  pemberian susu formula yang baik dan benar harus terus dilakukan.

Terlepas benar-tidaknya akurasi temuan tersebut, sebaiknya pemerintah dalam hal ini departemen kesehatan harus bertindak cepat dan tepat sebelum terjadi kegelisahan dan korban yang memakan jiwa. Sedangkan orangtua tetap waspada dan tidak perlu kawatir berlebihan ternyata temuan tersebut juga pernah dilaporkan oleh USFDA, tetapi tidak terjadi kasus luar biasa. Hal ini karena mungkin sebagian besar adalah kuman non-pathogen atau yang tidak berbahaya. Tetapi apa pun juga, jangan sampai terjadi banyak anak Indonesia terkorbankan hanya karena keterlambatan mengantisipasi keadaan.

Susu yang terkontaminasi penyebab infeksi:

Clostridium botulinum, satu kasus infeksi (Inggris, 2001) Enterobacter sakazakii, beberapa kasus (beragam negara) Salmonella agona, satu kasus infeksi (Perancis, 2005) Salmonella anatum, satu kasus infeksi (Inggris, 1996) Salmonella bredeney, dua kasus (Australia, 1977; Perancis, 1988)Salmonella ealing, satu kasus (Inggris, 1985) Salmonella london, satu kasus (Korea, 2000) Salmonella tennessee, satu kasus (Amerika Serikat, Kanada, 1993) Salmonella virchow, satu kasus (Spanyol, 1994)

Susu terkontaminasi bakteri di rumah sakit :

Citrobacter freundii, satu kasus Enterobacter sakazakii dan Leuconostoc mesenteroides, satu kasusEnterobacter sakazakii, beberapa kasus Escherichia coli, satu kasus Salmonella isangi, satu kasusSalmonella saintpaul, satu kasus Serratia marcescens, satu kasus.

Merek Susu Formula yang Sudah Diteliti BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara rutin menguji dan meneliti sampel beberapa produk susu formula yang beredar di pasaran.

Pada 2009, misalnya, BPOM mengambil sebanyak 11 sampel susu formula dan pada 2010 mengambil sebanyak 99 sampel. Tahun 2011, hingga Februari ini, BPOM mengambil sebanyak 18 sampel.

Menurut Kepala BPOM Kustantinah, hasil pengujian terhadap sampel sejumlah produk tersebut menunjukkan tidak ditemukan adanya cemaran Enterobacter sakazakii. Pengumuman BPOM ini juga sekaligus membantah kabar yang sempat beredar bahwa beberapa merek susu mengandung Enterobacter sakazakii.

Berikut merek susu formula yang telah diuji terhadap parameter Entero Sakazakii oleh BPOM seperti dikutip dariKOMPAS. Mayoritas yang diteliti adalah susu untuk bayi 0-1 tahun. Tetapi bukan berarti susu yang tidak tercantum dalam daftar ini tidak aman untuk dikonsumsi.

Mereka yang beresiko terhadap infeksi bakteri E.Sakazakii di antaranya adalah bayi dengan sistem imun rendah seperti bayi neonatal (usia 7-28 hari) dan bayi yang lahir prematur.

TAHUN 2009 :

(NOMOR, NAMA SAMPEL, PRODUSEN KEMASAN NO BATCH/Exp Date, HASIL)

1 FRISIAN FLAG TAHAP I MD. 810409118005 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA karton IPR SW 14 EXP.OKTOBER 2010 Negatif

2 SUSU LACTONA 1 MD. 810412070003 PT. MIROTA KSM INC karton 3KXA1 EXP.MEI 2010 Negatif

3 LACTOGEN – 1 ML. 810411051018 PT. NESTLE INDONESIA karton 828901894A EXP.JANUARI 2010 Negatif

4 LACTOGEN – 1 MD. 810413370001 PT. NESTLE INDONESIA karton 9071022711 EXP.JUNI 2010 Negatif

5 SUSU LACTOGEN 1 MD. 810413370001 PT. NESTLE INDONESIA karton 9038022731 EXP.MEI 2010 Negatif

6 SGM TAHAP I MD.810412270001 PT. SARI HUSADA karton 260109S1C EXP.JANUARI 2011 Negatif

7 VITALAC BL MD. 809010195008 PT. SARI HUSADA karton 011208VL2 EXP.DESEMBER 2010 Negatif

8 SUSU SGM 1 MD. 810412270001 PT. SARI HUSADA karton 301108S1C EXP.NOVEMBER 2010 Negatif

9 SGM – 1 MD. 810412270001 PT. SARI HUSADA karton 140608S1E EXP.JUNI 2010 Negatif

10 VITALAC – 1 MD. 810412259001 PT. SARI HUSADA karton 171208V1C EXP.DESEMBER 2010 Negatif

11 SGM TAHAP 1 MD. 810412270001 PT. SARI HUSADA karton 090209S1C EXP.PEBRUARI 2011 Negatif

TAHUN 2010 :

(NOMOR, NAMA SAMPEL, PRODUSEN KEMASAN NO BATCH/Exp Date, HASIL)

1 Anmum Infacare ML.510406002076 PT. Fontera Brand Indonesia Kaleng 12122009 EXP.11122011 Negatif

2 Frissian Flag 1 MD.810409118005 PT. Frisian Flag Indonesia karton UBI SW 16:01 EXP. Juli 2011 Negatif

3 Frissian Flag Tahap 2 MD.810309117005 PT. Frisian Flag Indonesia karton FKB TM 08.44 EXP. Des 2011 Negatif

4 Frissian Flag 123 Madu MD.807009128005 PT. Frisian Flag Indonesia karton EW4 EXP. Agustus 2011 Negatif

5 Frissian Flag Tahap 1 MD.810409118005 PT. Frisian Flag Indonesia karton RRT SW EXP.Feb 2012 Negatif

6 Frissian Flag Tahap 2 MD.810309117005 PT. Frisian Flag Indonesia karton EEO EXP. MARET 2012 Negatif

7 Frissian Flag Tahap 1 MD.810409118005 PT. Frisian Flag Indonesia karton HEHMZ EXP. Mei 2012 Negatif

8 Frissian Flag MD.810409118005 PT. Frisian Flag Indonesia karton UGJSW 11:10 EXP. Jul-12 Negatif

9 Frissian Flag 2 MD.810309117005 PT. Frisian Flag Indonesia karton YFKSW EXP.Dec 2011 Negatif

10 Frisian Flag Tahap I MD.810409118005 PT. Frisian Flag Indonesia karton QDO SW EXP.JUNI 2011 Negatif

11 Frisian Flag Tahap I MD.810409118005 PT. Frisian Flag Indonesia karton IBD EXP.OKTOBER 2010 Negatif

12 Fresian Flag Coklat MD.805309148005 PT. Frisian Flag Indonesia karton RLM Negatif

13 Frisian Glag Madu MD.805309152005 PT. Frisian Flag Indonesia karton LDD Negatif

14 Sun baby Tomat Wortel MD 810110042188 PT. Gizindo Prima Nusantara karton P806:53/ 11 Des 2011 Negatif

15 Bubur Bayi Sun Sari Buah 6 Bulan MD 810110042188 PT. Gizindo Prima Nusantara karton P209,07/ 12 Maret 12 Negatif

16 SUN Beras Merah MD 810110030188 PT. Indofood CBP Sukses Makmur karton – / 10 Mei 2012 S2 Negatif

17 Indomilk Coklat Instant MD.805309086015 PT. Indolakto karton 09P2410J EXP. Mei 2012 Negatif

18 Indomilk Full Cream MD.805309085015 PT. Indolakto karton 08P1710J EXP. Mei 2012 Negatif

19 Indomilk Susu Bubuk Full Cream MD.805309087015 PT. Indolakto karton 4,150609003 Negatif

20 Morinaga BMT Platinum 0-6 Bulan MD 510410016989 PT. Kalbe Morinaga Indonesia Kaleng 09Z1305KB21 EXP. 28 Dec 11 Negatif

21 Chilmil MD.810310020989 PT. Kalbe Morinaga Indonesia karton 09V2502KA31 EXP. 04 Mar 11 Negatif

22 BMT Motinaga MD.810410019989 PT. Kalbe Morinaga Indonesia karton 09X2804KA11 EXP. 2 Mei 2011 Negatif

23 Morinaga BMT Platinum MD.510410016989 PT. Kalbe Morinaga Indonesia Kaleng 09Y0903KB31 EXP.11-12-2011 Negatif

24 Enfamil ML.810411076019 PT. Mead Johnson karton 19SEP092011JJS0929 EXP.19-Mar-11 Negatif

25 Enfamil ML.810411076019 PT. Mead Johnson karton 0033JJS0930 EXP.19 Maret 2011 Negatif

26 Lactona MD.810412070003 PT. Mirota KSN karton OKLN2 EXP.11-2011 Negatif

27 Lactogen 2 MD.810313376001 PT. Nestle Indonesia karton 9365022731 EXP. Maret 2011 Negatif

28 Lactogen 2 MD.810313376001 PT. Nestle Indonesia karton 9343022731 EXP. Maret 2011 Negatif

29 Dancow 1+ Rasa Madu MD.807013337001 PT. Nestle Indonesia karton 41022771 EXP. Mei 2011 Negatif

30 Dancow Nutrigold 1+ MD.807013372001 PT. Nestle Indonesia karton 00980227G1 EXP. Juli 2011 Negatif

31 Lactogen Gold 1 MD.810413370001 PT. Nestle Indonesia karton 105022711 EXP. Juli 2011 Negatif

32 Dancow Full Cream Milk Powder MD.805313199001 PT. Nestle Indonesia karton 01360227E1 EXP. Nov 2011 Negatif

33 Lactogen Gold 2 MD.810313369001 PT. Nestle Indonesia karton 0117022711 EXP.Juli 2011 Negatif

34 Lactogen Susu Formula Lanjutan MD.810313369001 PT. Nestle Indonesia karton Jan-38 EXP. Apr 2011 Negatif

35 NAN Nestle HA 1 ML.510412013040 PT. Nestle Indonesia Kaleng 00640017KMAN 05.03.2010 EXP.05.03.2010 Negatif

36 AL 110 Nestle ML.50702004079 PT. Nestle Indonesia Kaleng 00610346AAMAN0203 2010 EXP.02032012 Negatif

37 Lactogen 2 MD.810313369001 PT. Nestle Indonesia karton 0012022721 EXP. Apr-2011 Negatif

38 Lactogen 2 MD 810313369001 PT. Nestle Indonesia karton 9311022711/ Feb 2011 Negatif 39 Nestle Beras Merah MD 610113237001 PT. Nestle Indonesia Sachet 93520227k12/ Nov 2010 Negatif

40 Lactogen 1 MD 810413370001 PT. Nestle Indonesia karton 26022711/April 2011 Negatif

41 Lactogen Gold 2 MD 810313369001 PT. Nestle Indonesia karton 004702271/ Mei 2011 Negatif

42 Lactogen 2 MD 810313369001 PT. Nestle Indonesia karton 0072022711/ juni 2011 Negatif

43 Lactogen Susu Formula 2 Lanjutan MD 810313369001 PT. Nestle Indonesia karton 0012022722/JUNI2012 Negatif

44 Lactogen Gold 1 MD.810413370001 PT. Nestle Indonesia karton 00 55022721 EXP. Mei 2011 Negatif

45 Nestle Lactogen 1 MD.810413370001 PT. Nestle Indonesia karton 0026022721 EXP.4-1-2011 Negatif

46 Nestle Lactogen 1 MD.810413370001 PT. Nestle Indonesia karton 936302271101:12 Negatif

47 Cerelac Nestle ML 810101001341 PT. Nestle Manufacturing Malaysia karton 93391135LE/032011 Negatif

48 Cerelac Beras Merah ML 8101011017145 PT. Nestle Manufacturing Malaysia karton 00311135LA/ 05/2011 Negatif

49 Bimbi Susu Formula Bayi MD.810413009417 PT. Netania kasih Karunia Pier karton B1L064008 EXP. 01 Maret 2012 Negatif

50 Bimbi Susu Formula Bayi MD.810413009417 PT. Netania kasih Karunia Pier karton B1L17150B EXP.Juni 11 Negatif

51 Nutrilon Hypo-allergenic ML.510402009035 PT. Nutricia Cuijk, Holland Kaleng 15-05-201041 EXP.15/11/2011 Negatif

52 Anlene Actifit Vanilla MD.808509391040 PT. Nutricia Indonesia karton F10NOV093149 Negatif

53 Bebelac susu formula MD.810409335040 PT. Nutricia Indonesia Sejahtera karton 9974002 EXP.’APRIL 2011 Negatif

54 Nutrilon I MD.810409288040 PT. Nutricia Indonesia Sejahtera karton 9905002 EXP.APRIL 2011 Negatif

55 SGM 1 MD.810412270001 PT. Sari Husada karton 040110S1C EXP. 1-Jan-2012 Negatif

56 Vitalac 1 MD.810412259001 PT. Sari Husada karton 80709V1C EXP.JUNI 2011 Negatif

57 Vitalac 1 MD.810412259001 PT. Sari Husada karton 070709V1C Negatif

58 SGM 1 MD 810412270001 PT. Sari Husada karton 201009SIE/ Okt 11 Negatif

59 SGM Prenutrisi MD 810412270001 PT. Sari Husada karton 211209SIE/ Des 2011 Negatif

60 SGM Prenutrisi 0-6 Bulan MD 810412270001 PT. Sari Husada karton 080410SIE/ Apr 12 Negatif

61 SGM MD 810412270001 PT. Sari Husada karton 150510SIE/ Mei 2012 Negatif

62 SGM Prenutrisi 2 Lanjutan MD.810312271001 PT. Sari Husada karton 30010052G Negatif

63 Vitalac Susu Formula Bayi MD.810412259001 PT. Sari Husada karton 220310V2E/MAR2012 Negatif

64 SGM BBLR MD.81021094008 PT. Sari Husada karton 120210BRA/022012 Negatif

65 Vitalac MD.810412259001 PT. Sari Husada karton 230410V3D Negatif

66 SGM MD.809012327001 PT. Sari Husada karton 150310BPC/MAR2012 Negatif

67 SGM Prenutrisi 1 MD.810412270001 PT. Sari Husada karton 291109SIC032171 Negatif

68 SGM 1 MD.810412270001 PT. Sari Husada karton 291209S11 EXP. Des 2011 Negatif

69 SGM Presinutri MD.810412270001 PT. Sari Husada karton 251009S1C EXP.Okt 2011 Negatif

70 SGM 2 MD.810312271001 PT. Sari Husada karton 211109S26 EXP.1 Nov 2012 Negatif

71 SGM 1 MD.810412270001 PT. Sari Husada karton 030110S1C EXP.JANUARI 2012 Negatif

72 SGM Presinutri 3 MD.810312271001 PT. Sari Husada karton 250410S2G EXP. April 2012 Negatif

73 SGM 4 Rasa Madu MD.807012263001 PT. Sari Husada karton 270404ML EXP. April 2012 Negatif

74 SGM 3 Eksplor Rasa Vanilla MD.807012266001 PT. Sari Husada karton 110510SVI EXP. Mei 2012 Negatif

75 SGM Prenutrisi 1 MD.810412270001 PT. Sari Husada karton 130610S1C EXP.Juni 2012 Negatif

76 SGM LLM MD.809012327001 PT. Sari Husada karton 250510LMC EXP. Mei 2012 Negatif

77 SGM BBLR MD.810412328001 PT. Sari Husada karton 280310BRI EXP. Mar-12 Negatif

78 SGM 2 MD.810312271001 PT. Sari Husada karton 121209526 EXP.Des 2011 Negatif

79 Vitalac 2 MD.810312260001 PT. Sari Husada karton 260109V2A EXP. 2011 Negatif

80 SGM Presinutri 1 MD.810412270001 PT. Sari Husada karton 240110SIE EXP.1-1-2011 Negatif

81 SGM Presinutri MD.810412270001 PT. Sari Husada karton 090210S1C EXP.02 – 2011 Negatif

82 SGM Presinutri MD.810412270001 PT. Sari Husada karton 230310S1C EXP.01 Maret 2011 Negatif

83 Vitalac 1 MD.810412259001 PT. Sari Husada karton 230809V1C EXP.Agustus 11 Negatif

84 SGM Presinutri 1 MD.810412270001 PT. Sari Husada karton 241209S1C EXP.1211 Negatif

85 SGM LLM MD.809012327001 PT. Sari Husada karton 13021DLMC EXP.2-1-2012

86 Nutricia Bebelac 1 MD.255610214112 PT. Serena Indo Pangan Industri karton S19495 Negatif

87 SGM BBLR MD.810210194008 PT. Sugizindo untuk PT. Sari Husada karton 270909BRE EXP. September 2011

Negatif 88 SGM 2 MD.810312271001 PT. Sugizindo untuk PT. Sari Husada karton 051209S2A EXP. Des 2011 Negatif

89 Vitalac Bebas Lactosa MD.809010195008 PT. Sugizindo untuk PT. Sari Husada karton 13021OVLC EXP.01/02/2012 0.248 Negatif

90 Vitalac MD.810310190008 PT. Sugizindo untuk PT. Sari Husada karton 170509VIC EXP. Mei 2011 Negatif

91 SGM BBLR MD.810210194008 PT. Sugizindo untuk PT. Sari Husada karton 270110BRC EXP.Jan 2012 Negatif

92 SGM BBLR MD.810210194008 PT. Sugizindo untuk PT. Sari Husada karton 270110BRE EXP.Jan 2012 Negatif

93 S-26 Tahap 1 MD.8810417018124 PT. Wyeth Indonesia karton ON06E2 Negatif

94 S-26 Gold ML.510417001245 PT. Wyeth Nutrisional Singapore Kaleng 19042010OE19B107.209 Negatif

95 S-26 Tahap 1 ML.810417013124 PT. Wyeth Nutrisional Singapore karton 9V13D2 EXP.12 062011 Negatif

96 Lactona MD.810412070003 PT.MIROTA KSM karton 2KLS3 EXP.1011 Negatif

97 S-26 Tahap 1 ML.810417018124 Wyeth Nutritionals (Singapore ) Pte. Ltd karton 9V30D1 EXP.29-6-2011 Negatif

98 S-26 Gold Tahap 1 ML.510417001245 Wyeth Nutritionals (Singapore ) Pte. Ltd Kaleng OA20B1 EXP.19012012 Negatif

99 S-26 ML.810417018124 Wyeth Nutritionals Ireland karton 9L16D1 EXP.PEBRUARI 2011 Negatif

TAHUN 2011 (Sampai Februari)

(NOMOR, NAMA SAMPEL, PRODUSEN KEMASAN NO BATCH/Exp Date, HASIL)

1 BIMBI LOLA RENDAH LAKTOSE MD.810413009417 PT. Netania Kasih Karunia PIER karton BLL 051308 EXP.4/1/2012 Negatif

2 Neosure ML.510415007019 Abott Laboratories Kaleng 9210Q401 Negatif

3 Enfamil A+ ML.810411066019 Mead Johnson Nutrition (Philippines) karton 1550 JLCO915 Negatif

4 Pre NAN ML.510202002079 Nestle Netherland Kaleng 02320346AC Negatif

5 NAN 1 ML.510402003079 Nestle Netherland Kaleng 00960346AD Negatif 6 NL-33 MD.510710017989 PT Kalbe Morinaga Indonesia Kaleng 10X0501KB31 Negatif

7 Morinaga BMT MD.810410019989 PT Kalbe Morinaga Indonesia karton 10T1403KA11 Negatif

8 Lactogen Gold MD.810413370001 PT Nestle Indonesia karton 0091022711 Negatif

9 Nutricia Nutrilon Royal MD.810409408040 PT Nutricia Indonesia Sejahtera karton 1910211 Negatif

10 Nutricia Nutrilon MD.810409288040 PT Nutricia Indonesia Sejahtera karton 9905491 Negatif

11 Bebelac 1 MD.810409335040 PT Nutricia Indonesia Sejahtera karton 0975141 Negatif

12 SGM BBLR MD.810412328001 PT Sari Husada karton 121010BRC Negatif

13 Vitalac Step 1 MD.810412259001 PT Sari Husada karton 210210 V1E Negatif

14 SGM LLM MD.809012327001 PT Sari Husada karton 120210LME Negatif

15 SUSU FORMULA BAYI BIMBI 1 MD.8091213010417 PT. Netania Kasih Karunia PIER, Pasuruan karton B1L244008 EXP.Des 2012 Negatif

16 SUSU BIMBI LOLA MD. 809213010417 PT. Netania Kasih Karunia PIER, Pasuruan karton BLL04130B EXP.2/12/2011 Negatif

17 SUSU FORMULA BAYI SGM PRENUTRISI MD810412270001 PT.SARI HUSADA karton 03121OS1E EXP.Des 12 Negatif

18 S-26 ML.810417018124 Wyeth Nutritional karton 0N05D2 Negatif.

BPOM: Daftar Susu Terkontaminasi hanya Ada di IPB

Secara teknis mustahil bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan informasi merek susu formula (sufor) terkontaminasi bakteri Enterobacter sakazakii (ES) ke pada publik.

Tuntutan itu, menurut BPOM, lebih tepat dialamatkan ke Institut Pertanian Bogor (IPB), sebagai satu-satunya institusi yang mengantongi data hasil penelitian produksi susu tercemar bakteri ES tersebut.

“Biar BPOM dikejar-kejar tiap hari, kalau datanya memang tidak ada pada kita, apa yang mau kita kasih?” kata Deputi Keamanan Pangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Roy Sparingga, ketika berbincang dengan Media Indonesia melalui sambungan telepon, Jumat (11/2) dan juga telah saya kutip.

Seluruh data merek susu terkontaminasi, kata Roy, hanya digenggam oleh IPB. Selaku lembaga pendidikan ilmiah yang independen dan memiliki reputasi baik, tentunya IPB menyadari, tidak ada peraturan yang mewajibkan proses riset ilmiah yang dilakukan suatu universitas, selalu harus dilaporkan ke Kemenkes atau BPOM.

Pasalnya model riset yang dilakukan IPB adalah kajian yang sangat bersifat akademis dan ditujukan hanya untuk memperkaya dunia keilmuan. Tentu saja sangat jauh berbeda tujuannya dengan penelitian berbentuk survailance (pengawasan) yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Kajian Fakultas Kedokteran Hewan IPB terhadap 22 sampel susu, yang diberi judul Potensi Kejadian Meningitis pada Mencit Neonatus Akibat Infeksi Enterobacter sakazakii yang Diisolasi dari Makanan Bayi dan Susu Formula, hanya bertujuan untuk meneliti karasteristik bakteri dan mencari tipe-tipe strain dari bakteri ES. Sedangkan penelitian bersifat pengawasan hanya sekedar untuk mencari apakah suatu produk telah terkontaminasi bakteri atau tidak. 

Lantaran memiliki tujuan berbeda, metodologi penelitian IPB sebagai lembaga ilmiah dan BPOM sebagai lembaga pengawas tentunya juga berbeda.

Sampel yang diambil sebagai bahan penelitian oleh IPB, dinilai tidak layak mewakili kondisi keamanan produk di pasaran karena sampel yang diambil terlalu sedikit.

Karena itu, kata Roy, Kemenkes dan BPOM praktis tidak berdaya untuk memaksa IPB sebagai institusi akademis agar menyerahkan hasil riset mereka, karena riset ini memang bukan ditujukan untuk tujuan survailance.

Kendati demikian, tambah diai, ketika hasil penelitian itu dipublikasikan melalui website IPB (www.ipb.ac.id) pada 17 Febuari 2008, BPOM sontak melakukan koordinasi dengan universitas yang bertempat di Bogor, Jawa Barat itu untuk saling tukar menukar informasi data.

Namun menurut keterangan Roy, saat itu otoritas kampus hanya memberikan data metodologi penelitian dan tidak bersedia membeberkan merek susunya.

Laporan IPB segera ditindaklanjuti BPOM dengan melakukan uji petik terhadap 96 sampel dari berbagai merek susu di pasaran pada Maret 2008.

Keseluruhan sampel yang diambil merupakan merek sufor yang telah teregistrasi di BPOM, baik produk lokal maupun impor. Dari seluruh sampel yang diambil, semuanya negatif mengandung bakteri ES.

Dihubungi terpisah, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Widjajarta, mendesak agar IPB segera mengumumkan produk sufor tercemar ke masyarakat. “Masyarakat sudah resah, apa sih beratnya memberikan laporan sufor itu ke masyarakat?” tandasnya.

Bagi Marius, dengan telah memasukan hasil penelitian ke dalam website yang dapat dengan mudah diakses publik, maka IPB harus bertanggung jawab untuk juga menyebutkan merek ke masyarakat yang sudah terlanjur resah.

Menurut Marius, tim peneliti IPB kala itu, yang beranggotakan antara lain, Dr Sri Estuningsih, Drh.Hernomoadi Huminto, Dr I Wayan T Wibawan dan Dr. Rochman Naim harus bertanggung jawab dan segera memberikan penjelasan pada publik yang resah.

Jangan pada lari dan ngumper begini,” tuturnya.

Saat dimintai konfirmasi, telepon genggam Rektor IPB Herry Suhardiyanto, sedang tidak aktif. Begitu pula dengan telepon gengam anggota peneliti Dr Sri Estuningsih.

Sebelumnya, Kepala Kantor Hukum dan Organisasi Dedi Muhammad Tauhid berdalih, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lantaran hingga 10 Februari 2011, IPB belum menerima “release” pemberitahuan putusan MA untuk menyebutkan merek sufor tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

sumber: http://hisyamhananto.wordpress.com/2011/02/12/daftar-merek-susu-berbakteri-entero-sakazakii/

Keputusan Mentri

Posted: November 20, 2010 by Komnas "PKPU" in Legalitas PK-PU Indonesia

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 302/MPP/Kep/10/2001

TENTANG

PENDAFTARAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 59

Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat perlu

ditetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen

Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4127);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan

Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kabinet Gotong Royong;

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/KEP/3/2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG

PENDAFTARAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA

MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dalam

Keputusan ini disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan

diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

2. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan ini

disebut TDLPK adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah kepada LPKSM

yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan perlindungan

konsumen.

3. Cabang LPKSM adalah LPKSM yang merupakan unit atau bagian dari LPKSM induknya

yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan bertugas untuk melaksanakan

sebagian tugas dari induknya.

4. Perwakilan LPKSM adalah LPKSM yang bertindak mewakili Kantor Pusat LPKSM

untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang

yang diberikan.

5. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi

bidang perdagangan;

6. Kepala Dinas adalah Kepala unit kerja yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya

meliputi bidang perdagangan pada daerah Kabupaten atau daerah Kota.

BAB II

TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (TDLPK)

Pasal 2

(1) Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang

perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya.

(2) Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran

dan penerbitan TDLPK.

Pasal 3

(1) Kewenangan penerbitan TDLPK berada pada Menteri.

(2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) kepada Bupati atau Walikota.

(3) Bupati atau Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) TDLPK diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan atau domisili LPKSM.

(2) TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Republik

Indonesia.

Pasal 5

Kantor cabang atau kantor perwakilan LPKSM dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan

perlindungan konsumen dapat mempergunakan TDLPK Kantor Pusat dan dibebaskan dari

pendaftaran untuk memperoleh TDLPK.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 6

(1) Permohonan untuk memperoleh TDLPK diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat

kepada Bupati atau Walikota melalui Kepala Dinas setempat, dengan mengisi Formulir Surat

Permohonan (SP-TDLPK) Model A sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan

ini.

(2) Apabila kewenangan pemberian TDLPK dilimpahkan kepada Kepala Dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka permohonan diajukan langsung kepada Kepala Dinas

setempat dengan mengisi Formulir Surat Permohonan (SP-TDLPK) Model A, sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.

(3) Permohonan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditanda tangani

oleh pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat atau penanggung jawab atau kuasanya.

Pasal 7

(1) Permohonan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilampiri dokumen-dokumen

sebagai berikut :

a. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan :

1. Copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau Yayasan yang telah mendapat

Pengesahan badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau

Instansi yang berwenang;

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan/penanggung jawab Lembaga

Swadaya Masyarakat yang masih berlaku; dan

3. Copy Surat keterangan tempat kedudukan/domisili Lembaga Swadaya

Masyarakat dari Lurah/Kepala Desa setempat.

b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak berstatus Badan Hukum maupun Yayasan :

1. Copy Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat atau Akta Notaris

yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang;

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan/penanggung jawab Lembaga

Swadaya Masyarakat yang masih berlaku; dan

3. Copy Surat keterangan tempat kedudukan/domisili Lembaga Swadaya

Masyarakat dari Lurah/Kepala Desa setempat.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan daftar lengkap susunan

anggota, pengurus dan susunan organisasi.

(3) Apabila pengesahan Badan Hukum atau Yayasan atau yang tidak berstatus Badan Hukum

maupun Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum diperoleh, maka pemohon

TDLPK cukup melampirkan copy akta pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat dan copy

surat permohonan pengesahan atau bukti setor Biaya Administrasi Pembayaran proses

pengesahan sebagai kelengkapan persyaratan.

(4) Apabila pengesahan Badan Hukum atau Yayasan atau yang tidak berstatus Badan Hukum

maupun Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah diterbitkan, maka pemohon

TDLPK wajib menyampaikan copy Surat Keputusan pengesahan kepada Bupati atau

Walikota atau Kepala Dinas yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja

terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengesahan.

(5) Apabila permohonan pengesahan Badan Hukum atau Yayasan atau yang tidak berstatus

Badan Hukum maupun Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditolak maka

penerbitan TDLPK ditunda sampai adanya pengesahan.

(6) Copy Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu ditunjukkan aslinya guna

keabsahan dokumen yang bersangkutan.

BAB IV

PENERBITAN TDLPK

Pasal 8

(1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-TDLPK Model A

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 secara lengkap dan benar, Bupati

atau Walikota atau Kepala Dinas yang bersangkutan wajib menerbitkan TDLPK dengan

menggunakan Formulir TDLPK Model B sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II

Keputusan ini.

(2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) TDLPK tidak/belum

diterbitkan maka LPKSM yang bersangkutan dianggap telah terdftar.

(3) Apabila pengisian TDLPK dan kelengkapannya belum lengkap dan benar maka Bupati

atau Walikota atau Kepala Dinas yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 5

(lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-TDLPK Model A, wajib memberitahukan

secara tertulis kepada pemohon yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

(4) Pemohon wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambatlambatnya

5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3).

(5) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

pemohon yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar,

maka Bupati atau Walikota atau Kepala Dinas menolak Permohonan TDLPK.

(6) Pemohon yang ditolak Permohonan TDLPKnya dapat mengajukan kembali

permohonannya dengan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan

Pasal 7 Keputusan ini.

BAB V

PEMBUKAAN KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN LPKSM

Pasal 9

(1) LPKSM yang membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, wajib melapor secara

tertulis kepada Bupati atau Walikota atau Kepala Dinas di tempat kedudukan kantor cabang

atau kantor perwakilan LPKSM tanpa wajib mengisi formulir Surat Permohonan (SPTDLPK)

Model A.

(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dokumen sebagai

berikut :

a. copy TDLPK Kantor Pusat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

menerbitkan TDLPK;

b. copy KTP penanggung jawab kantor cabang atau kantor perwakilan LPKSM di tempat;

c. struktur organisasi, susunan pengurus dan anggota kantor cabang atau kantor perwakilan.

(3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bupati atau Walikota atau Kepala Dinas

di tempat kedudukan kantor cabang atau kantor perwakilan mencatat pembukaan kantor

cabang atau kantor perwakilan dengan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy

TDLPK Pusat sebagai bukti bahwa TDLPK berlaku bagi kantor cabang atau kantor

perwakilan.

BAB VI

PERUBAHAN DATA TDLPK

Pasal 10

(1) Setiap perubahan data TDLPK yang menyangkut nama, alamat dan status hukum

LPKSM wajib dilaporkan kepada Bupati atau Walikota atau Kepala Dinas yang berwenang

menerbitkan TDLPK untuk mengganti TDLPK dengan mengajukan permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan ini.

(2) Perubahan data TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan

menerbitkan TDLPK baru dan TDLPK lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Bupati atau Walikota atau Kepala Dinas yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima)

hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) wajib mengeluarkan TDLPK dengan menggunakan Formulir TDLPK Model

B.

(4) Perubahan pengurus, struktur organisasi, kegiatan dan perubahan lainnya cukup

dilaporkan secara tertulis tanpa harus mengubah atau mengganti TDLPK.

Pasal 11

(1) Apabila TDLPK yang telah diperoleh LPKSM hilang atau rusak tidak terbaca, LPKSM

yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian TDLPK secara tertulis

kepada Bupati atau Walikota atau Kepala Dinas yang berwenang mengeluarkan TDLPK

untuk memperoleh penggantian TDLPK baru.

(2) Permohonan penggantian TDLPK yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diajukan dengan mengisi Formulir Surat Permohonan (SP-TDLPK) Model A

sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini dengan :

a. melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat bagi TDLPK yang

hilang; atau

b. melampirkan TDLPK asli yang rusak atau tidak terbaca.

(3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan

penggantian TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati atau Walikota atau

Kepala Dinas yang bersangkutan wajib mengeluarkan TDLPK Pengganti dengan

menggunakan Formulir TDLPK Model B dengan dibubuhi kata Duplikat atau Pengganti.

(4) Dengan diterbitkan TDLPK pengganti/duplikat, maka TDLPK lama yang hilang atau

rusak dinyatakan tidak berlaku lagi.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) TDLPK tidak atau

belum diterbitkan, maka LPKSM yang bersangkutan dianggap telah memiliki TDLPK

pengganti/duplikat.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

(1) LPKSM yang telah memperoleh TDLPK wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada

Bupati atau Walikota atau Kepala Dinas yang berwenang menerbitkan TDLPK setiap sekali

setahun terhitung mulai tanggal penerbitan TDLPK dengan menggunakan Formulir Laporan

(LP-TDLPK) Model C sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dengan

tembusan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas propinsi yang ruang lingkup tugasnya meliputi

bidang perdagangan.

(2) Apabila diperlukan Menteri sewaktu-waktu dapat meminta laporan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati atau Walikota atau Kepala Dinas atau langsung

kepada LPKSM yang bersangkutan.

Pasal 13

Bupati atau Walikota atau Kepala Dinas menyampaikan laporan tentang rekapitulasi kegiatan

LPKSM di wilayah kerjanya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal

Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Perlindungan Konsumen.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

(1) LPKSM diberi peringatan tertulis apabila :

a. tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal

11 ayat (1) atau Pasal 12 ayat (1) selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

b. melakukan kegiatan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif oleh

ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.

(2) Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan LPKSM diberi peringatan tertulis apabila :

a. tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1);

b. melakukan kegiatan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif oleh

ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk

setiap peringatan oleh Bupati atau Walikota atau Kepala Dinas yang menerbitkan TDLPK

dengan menggunakan Formulir Peringatan (P- TDLPK) Model D sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 15

(1) TDLPK dibekukan apabila LPKSM yang bersangkutan :

a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)

Keputusan ini; atau

b. sedang terlibat pemeriksaan perkara pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan

perlindungan konsumen dalam proses pengadilan.

(2) Selama TDLPK dibekukan, keikutsertaan LPKSM dalam keanggotaan Badan

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ataupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) dibekukan.

(3) Pembekuan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berlaku selama 6

(enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan, sedangkan pembekuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku sejak proses perkara dimulai sampai

dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) Pembekuan TDLPK dilakukan oleh Bupati atau Walikota atau Kepala Dinas yang

berwenang menerbitkan TDLPK dengan menggunakan Formulir Pembekuan (PB-TDLPK)

Model E sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

(5) TDLPK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali dengan surat pencabutan

pembekuan, apabila LPKSM yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan

melakukan perbaikan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini atau dinyatakan

tidak bersalah atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berdasarkan

keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

(1) TDLPK dibatalkan apabila LPKSM yang bersangkutan :

a. tidak lagi menjalankan kegiatan perlindungan konsumen; atau

b. tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan, dan telah ada

Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (3) Keputusan ini;

c. TDLPK diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau palsu.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan tanpa melalui

proses peringatan maupun pembekuan.

(3) Kewenangan pembatalan TDLPK dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan TDLPK

dengan menggunakan Formulir Pembatalan (PBT-TDLPK) Model F sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 17

(1) Terhadap pembatalan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), kecuali

disebabkan oleh alasan adanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, LPKSM dapat

mengajukan permohonan keberatan pada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkan pembatalan

TDLPK.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menerima atau menolak

permohonan keberatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak

diterimanya permohonan keberatan.

Pasal 18

(1) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diterima,

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengeluarkan surat pemberitahuan kepada

pejabat yang berwenang menerbitkan TDLPK bahwa keberatan LPKSM yang bersangkutan

dapat diterima disertai dengan alasan-alasan.

(2) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

Keputusan ini ditolak, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengeluarkan surat

pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan TDLPK bahwa keberatan

LPKSM tidak dapat diterima dan pembatalan berlaku definitif.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Apabila pejabat yang berwenang menerbitkan TDLPK berhalangan selama 5 (lima) hari kerja

berturut-turut atau lebih, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk seorang pejabat setingkat

lebih rendah yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang Perlindungan Konsumen, yang

bertindak untuk dan atas nama pejabat yang berwenang menerbitkan TDLPK.

Pasal 20

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan

Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Oktober 2001

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RINI M.S. SOEWANDI

LAMPIRAN

Lampiran I : Formulir Model A, Surat Permohonan Tanda Daftar Perlindungan

Konsumen

(SP-TDLPK)

Lampiran II : Formulir Model B, Tanda Daftar Lembaga Perlindungan

Konsumen

(TDLPK)

Lampiran III : Formulir Model C, Laporan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan

Konsumen

(LP-TDLPK)

Lampiran IV : Formulir Model D, Peringatan Tanda Daftar Lembaga

Perlindungan Konsumen

(P-TDLPK)

Lampiran V : Formulir Model E, Pembekuan Tanda Daftar Lembaga

Perlindungan Konsumen

(PBK-TDLPK)

Lampiran VI : Formulir Model F, Pembatalan Tanda Daftar Lembaga

Perlindungan Konsumen

(PBT-TDLPK)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RINI M.S. SOEWANDI

LAMPIRAN I

Formulir SPTDLPK

Model : A

Nomor : Kepada Yth.

Tanggal : *) Bupati/Walikota/Ka. Dinas

Kabupaten/Kota ……………

………………………………

di

………………………………

I. Maksud permohonan izin *) 1. Mendirikan LPKSM

1. Perubahan Data LPKSM

2. Penggantian TDLPK

II. Identitas Pemohon

1. Nama lengkap : ………………………………………….

2. Tempat dan tanggal lahir : ………………………………………….

3. Alamat rumah/tempat tinggal : ………………………………………….

(lampirkan fotocopy KTP)

4. Nomor Telepon/Fax/Email : ………………………………………….

5. Suami/istri *)

a. Nama : ………………………………………….

b. Kewarganegaraan : ………………………………………….

III. Identitas Kuasa

(Lampirkan Surat Kuasa)

1. Nama lengkap : ………………………………………….

2. Tempat dan tanggal lahir : ………………………………………….

3. Alamat rumah/tempat tinggal : ………………………………………….

(lampirkan fotocopy KTP)

4. Nomor Telepon/Fax/Email : ………………………………………….

5. Suami/istri *)

a. Nama : ………………………………………….

b. Kewarganegaraan : ………………………………………….

IV. Identitas LPKSM

1. Nama LPKSM: ………………………………………….

2. Bentuk LPKSM (Badan Hukum

Yayasan atau lainnya *) : ………………………………………….

3. Status (Pusat, Cabang/Perwakilan*): ………………………………………….

4. Alamat LPKSM : ………………………………………….

- Jalan/Lorong dan Nomor : ………………………………………….

- Kel/Desa, RT dan RW/RK : ………………………………………….

- Kecamatan : ………………………………………….

- Kabupaten/Kota : ………………………………………….

- Propinsi : ………………………………………….

5. Nomor Telepon/Fax/Email : ………………………………………….

6. Nomor Pokok Wajib Pajak : ………………………………………….

(NPWP) (bila ada)

7. Nomor Surat Keterangan Domisili :

………………………………………….

V. Identitas Pimpinan/Penanggung Jawab LPKSM

1. Nama lengkap : ………………………………………….

2. Tempat dan tanggal lahir : ………………………………………….

3. Alamat rumah/tempat tinggal : ………………………………………….

(lampirkan fotocopy KTP)

4. Nomor Telepon/Fax/Email : ………………………………………….

5. Suami/istri *)

a. Nama : ………………………………………….

b. Kewarganegaraan : ………………………………………….

VI. Legalitas LPKSM

1. Nama Notaris : ………………………………………….

2. Nomor/Tgl Akte Notaris : ………………………………………….

(lampirkan salinan Akte Notaris)

3. Nomor/Tanggal Pengesahan Akte :

………………………………………….

Notaris Pendirian LPKSM dari

instansi yang berwenang

VII. Kegiatan LPKSM

1. U m u m : ………………………………………….

2. K h u s u s **) : ………………………………………….

Bidang Kesehatan

Bidang Asuransi

Bidang Perbankan

Bidang Makanan dan Minuman

Bidang Kelistrikan

Lain-lain (sebutkan)

*) Coret yang tidak perlu

**) Beri tanda silang

Demikian formulir permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian

hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut

TDLPKnya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

……………………………..

Pimpinan/Penanggung Jawab/Kuasa

…………………………………..

Materai

Rp. 6.000,-

…………………………………..

LAMPIRAN II

Formulir

TDLPK

Model : B

*) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA/DINAS

……………………………………………………………………

TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (TDLPK)

NOMOR :

1. Nama LPKSM: ……………………………………………………………..

2. Status (Badan Hukum/Yayasan/ :

……………………………………………………………..

Lembaga lainnya) *)

3. Alamat Kantor LPKSM :

……………………………………………………………..

No. Telp/Fax/Email

4. Nama Pimpinan/Penanggung- :

……………………………………………………………..

jawab LPKSM

5. Alamat Pimpinan/ : ……………………………………………………………..

Penanggung jawab LPKSM

No. Telp/Fax/Email

6. Nomor Pokok Wajib Pajak :

……………………………………………………………..

(NPWP) bila ada

7. Jenis kegiatan : 1. Umum

1. Khusus

Bidang …………………………………..

8. TDLPK ini diterbitkan dengan ketentuan :

Pertama : Tanda Daftar Lembaga Perlindungan

Konsumen (TDLPK) ini berlaku sebagai pengakuan Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen untuk melakukan kegiatan dibidang

penyelenggaraan Perlindungan Konsumen diseluruh Wilayah Republik

Indonesia selama Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

masih menjalankan kegiatannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan

yang berlaku.

Kedua : Pimpinan/Penanggung jawab LPKSM wajib

menyampaikan laporan kegiatannya setiap sekali setahun terhitung mulai

tanggal diterbitkannya TDLPK.

Ketiga : TDLPK tidak berlaku untuk kegiatan diluar

ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

Dikeluarkan di : ………………….

Pada tanggal : ………………….

Bupati/Walikota/Ka. Dinas *)

……………………..

(NIP ……………)

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

c.q. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri

2. Gubernur u.p. Ka. Dinas Propinsi

3. Direktur Perlindungan Konsumen Depperindag.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III

Formulir LPTDLPK

Model : C

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Laporan Kegiatan PLKSM Kepada Yth.

Bupati/Walikota/Kepala Dinas *)

……………………………….

Kabupaten/Kota

…………..

di

……………………………….

1. Nama LPKSM :

…………………………………………………..

2. Nomor dan tanggal TDLPK :

…………………………………………………..

3. Bidang Kegiatan :

…………………………………………………..

4. Kegiatan yang telah dilakukan dan program yang akan datang

………………….

(dapat menggunakan lembaran terpisah)

5. Permasalahan yang dihadapi :

…………………………………………………..

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak

benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan

yang berlaku.

……………………………………

Yayasan/Lembaga ………………

Pimpinan/Penanggung Jawab *)

( …………………………… )

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

c.q. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri

2. Gubernur u.p. Ka. Dinas Propinsi

3. Direktur Perlindungan Konsumen Depperindag.

4. Pertinggal

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV

Formulir PTDLPK

Model : D

*) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA/DINAS

…………………………………………………………………

Nomor : …………………………………..

Lampiran :

Perihal : Peringatan ke …… tentang Kepada Yth.

Pelaksanaan Kegiatan LPKSM

………………………………….

………………………………….

di

………………………………….

Sesuai dengan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor

…….. tanggal ……………… Atas nama …………… yang bergerak dalam

bidang ……………. yang berkedudukan di …………………., setelah diadakan

penelitian, ternyata Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Saudara :

1. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan sebagaimana

dimaksud Pasal ……… Keputusan Menperindag Nomor ………………

2. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perlindungan konsumen.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1

(satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan yang

berlaku dan melaporkannya secara tertulis kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Bupati/Walikota/Ka. Dinas *)

( …………………………… )

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

c.q. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri

2. Gubernur u.p. Ka. Dinas Propinsi

3. Direktur Perlindungan Konsumen Depperindag.

4. Pertinggal

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V

Formulir

PBK-TDLPK

Model : E

KEPUTUSAN

*) BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEKUAN TANDA DAFTAR

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (TDLPK)

*) BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

sebagaimana tercantum dalam TDLPK Nomor ………. Tanggal

………… atas nama ………………. yang bergerak dibidang

……………. yang berkedudukan di ……………. ternyata telah

melanggar ketentuan yang berlaku yaitu : …………….

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI

Tahun 1999 No. 42, Tambahan Lembaran Negara No. 3821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999

No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);

3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001

tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran

Negara RI Tahun 2001 No. 102, Tambahan Lembaran Negara No.

4125);

4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No.

103, Tambahan Lembaran Negara No. 4126);

5. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001

tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

(Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 104, Tambahan Lembaran

Negara No. 4127);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.

90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota

Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung,

Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kota Surabaya

dan Kota Makassar;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.

136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata kerja Departemen;

8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tanggal 12 Maret Tahun

2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Perindustrian dan Perdagangan;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor ……/MPP/Kep/…/…. tentang Pendaftaran

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Memperhatikan : 1. Surat ……. Nomor ……..

Tanggal ……. Perihal Peringatan ke 3 (tiga) tentang Pelaksanaan

kegiatan LPKSM.

2. ……………………….

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membekukan TDLPK Nomor …………

Tanggal ………. atas nama ………. yang bergerak dalam bidang

……….. yang berlokasi di ……………

KEDUA : Dengan dibekukannya TDLPK sebagaimana

dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka keikutsertaan LPKSM yang

bersangkutan dalam keanggotaan BPKN atau BPSK dibekukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di …………………

Pada tanggal …………………

Bupati/Walikota/Kepala Dinas *)

(…………………………….)

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

c.q. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri

2. Gubernur u.p. Ka. Dinas Propinsi

3. Direktur Perlindungan Konsumen Depperindag.

4. Pertinggal

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VI

Formulir

PBT-TDLPK

Model : F

*) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA/DINAS

…………………………………………………………………

KEPUTUSAN

*) BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

TENTANG

PEMBATALAN TANDA DAFTAR

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (TDLPK)

*) BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

sebagaimana tercantum dalam TDLPK Nomor ………. Tanggal

………… atas nama ………………. yang bergerak dalam bidang

……………. yang berlokasi di ……………. ternyata telah melanggar

ketentuan yang berlaku, yaitu ……………. sehingga TDLPK yang

bersangkutan perlu dibatalkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI

Tahun 1999 No. 42, Tambahan Lembaran Negara No. 3821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999

No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);

3. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001

tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

(Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 104, Tambahan Lembaran

Negara No. 4127);

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor …… Tahun ….. tentang Tata cara

Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat.

Memperhatikan : 1. Keputusan

Bupati/Walikota/Ka. Dinas Kabupaten/Kota Nomor ………..

tentang ………….. Pembekuan TDLPK.

2. ……………………….

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan TDLPK Nomor …………

Tanggal ………. atas nama ………. yang bergerak dalam bidang

……….. yang berlokasi di ……………

KEDUA : Dengan dibatalkannya TDLPK sebagaimana

dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka keikutsertaan LPKSM yang

bersangkutan dalam keanggotaan BPKN atau BPSK diberhentikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di …………………

Pada tanggal …………………

Bupati/Walikota/Kepala Dinas *)

(…………………………….)

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

c.q. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri

2. Gubernur u.p. Ka. Dinas Propinsi

3. Direktur Perlindungan Konsumen Depperindag.

4. Pertinggal

*) Coret yang tidak perlu

PERPU NOMOR 59 TAHUN 2001

Posted: November 19, 2010 by Komnas "PKPU" in Legalitas PK-PU Indonesia
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59 TAHUN 2001
TENTANG
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
Mengingat :
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Nomor 3821,
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA
PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
  1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
  2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
  4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  5. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.
BAB II
PENDAFTARAN LPKSM
Pasal 2
(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  1. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  2. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
(2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.
(3) Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.
BAB III
TUGAS LPKSM
Pasal 3
Tugas LPKSM meliputi kegiatan :
  1. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
  3. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  4. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  5. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
Pasal 4
Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.
Pasal 5
Pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
Pasal 6
Pelaksanaan kerja sama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen.
Pasal 7
Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.
Pasal 8
Pengawasan perlindungan konsumen oleh LPKSM bersama Pemerintah dan masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.
Pasal 9
  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKSM dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
  2. LP KSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun.
BAB IV
PEMBATALAN PENDAFTARAN LPKSM
Pasal 10
(1) Pemerintah membatalkan pendaftaran LPKSM, apabila LPKSM tersebut :
a. tidak lagi menjalankan kegiatan perlindungan konsumen; atau
b. terbukti melakukan kegiatan pelanggaran ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juli 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juli 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 104

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2001
TENTANG
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT
UMUM
Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Peran aktif masyarakat dalam mewujudkan perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
Untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka LPKSM dipandang perlu untuk melakukan pendaftaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan suatu perizinan.
Pendaftaran cukup dilakukan pada salah satu Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia mengakui LPKSM yang telah melakukan pendaftaran tersebut.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Pendaftaran dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan perizinan.
Bagi LPKSM yang membuka kantor perwakilan atau cabang di daerah lain, cukup melaporkan kantor perwakilan atau cabang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dan tidak perlu melakukan pendaftaran di tempat kedudukan kantor perwakilan atau cabang tersebut.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 4
Yang dimaksud dengan berbagai informasi misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai proses produksi, standar, label, promosi dan periklanan, klausula baku, dan lain-lain. Penyebaran informasi yang dilakukan LPKSM dapat dilaksanakan melalui kegiatan : pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pelayanan informasi, dan lain-lain.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Penelitian, pengujian dan/atau survei dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Laporan dimaksudkan sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan LPKSM. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan konsumen secara nasional, Menteri dapat meminta laporan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota  mengenai LPKSM yang ada di wilayahnya.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4127

NGGARAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

(KOMNAS PK-PU)

ORGANISASI

Pasal 1

Pembentukan Organisasi LPK KOMNAS PK-PU disahkan dan didirikan pada tanggal 23 Maret 2009 di Malang

Pasal 2

Kepengurusan PUSAT

(1) Organisasi Kantor Pusat berkedudukan di Malang – Jawa Timur – Indonesia

(2) Susunan Pengurus Pimpinan Pusat KOMNAS PK-PU terdiri atas :

A. DIREKTUR EKSEKUTIF

B. SEKRETARIS JENDERAL

C. DIVISI LITIGASI DAN ADVOKASI

D. DIVISI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SEKTOR JASA

E. DIVISI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SEKTOR PRODUK BARANG

F. DIVISI ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

G. DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

H. DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 3

PIMPINAN CABANG

(1) Organisasi Kantor Cabang berkedudukan di Kota/Kabupaten wilayah Propinsi

(2) Susunan Pengurus Pimpinan Cabang KOMNAS PK-PU terdiri atas :

A. PIMPINAN CABANG

B. SEKRETARIS

C. DIVISI LITIGASI DAN ADVOKASI

D. DIVISI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SEKTOR JASA

E. DIVISI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SEKTOR PRODUK BARANG

F. DIVISI ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

G. DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

H. DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 4

PIMPINAN POS PENGADUAN DAN PELAYANAN

(1) Organisasi Pimpinan Pos Pengaduan dan Pelayanan berkedudukan di Desa/Kelurahan wilayah setempat

(2) Susunan Pengurus Pos Pengaduan dan Pelayanan terdiri atas :

A. PIMPINAN

B. SEKRETARIS

C. BENDAHARA

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 5

Anggota

  1. Setiap anggota yang masih aktif dalam menjalankan tugas-tugas operasional perlindungan konsumen
  2. Anggota Biasa yang disingkat AB, adalah anggota LPK KOMNAS PK-PU yang berbentuk orang perseorang yang telah mendaftarkan diri dan tercatat sebagai Anggota LPK KOMNAS PK-PU
  3. Anggota Luar Biasa yang disingkat ALB, adalah orang perseorang yang masih aktif menjalankan tugasnya, belum terdaftar dan belum tercatat menjadi anggota LPK KOMNAS PK-PU dan selanjutnya akan mendaftarkan diri.
  4. Anggota Kehormatan adalah orang perseorang dan atau kelompok peduli dan ditunjuk oleh Rapat Pleno LPK KOMNAS PK-PU karena :
    1. Alasan kepedulian terhadap Perlindungan Konsumen
    2. Jasanya yang besar dalam pengembangan Organisasi LPK KOMNAS PKPU
    3. Diangkat oleh Rapat Pleno Pengurus
e.  Dewan Pembina, Dewan Pembina memberikan perhatian khusus secara terus-menerus bagi pengembangan organisasi KOMNAS PK-PU.

f.   Dewan Pengawas melakukan fungsi, pengawasan jalannya organisasi.

Pasal 6

Syarat-Syarat menjadi anggota

(1) Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPK KOMNAS PKPU

(2) Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam organisasi

(3) Mengisi formulir anggota

Pasal 7

Gugurnya Keanggotaan

Seseorang dianggap gugur keanggotaannya apabila :

(1) Meninggal Dunia

(2) Mengundurkan diri

(3) Diberhentikan sebagai anggota karena perbuatan tercela dengan dibuktikan secara hukum/norma yang berlaku

Pasal 8

Setiap anggota diberhentikan dilakukan dengan melalui proses :

(1) 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis

(2) Pemberhentian anggota dilakukan melalui Rapat Pleno dan hasilnya diusulkan kepada Pimpinan Pusat secara tertulis

(3) Pimpinan Pusat atas pertimbangan tim verifikasi mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian anggota

BAB III

Kekayaan

Pasal 9

Bentuk Kekayaan Organisasi

(1) Benda tak bergerak

(2) Benda Bergerak

(3) Badan Usaha dan Penanaman Modal (Share Saham)

(4) Keuangan dalam bentuk Dana Kas

Pasal 10

Sumber Benda Tak Bergerak

(1) Wakaf dan Hibah

(2) Pembelian dengan pertimbangan keuangan dengan persetujuan Rapat Pleno

Pasal 11

Pelepasan Hak Atas Benda Tak Bergerak

(1) Barang yang tak bergerak yang diperoleh melalui wakaf dan hibah tidak diperkenankan untuk pelepasan hak

(2) Apabila hak yang terpaksa pelepasan hak dan atas barang tak bergerak dapat dilaksanakan diganti alihkan dengan nilai yang sama atau setara

Pasal 12

Benda Bergerak

(1) Benda bergerak dapat diperoleh dari sumbangan yang tidak mengikat

(2) Pembelian barang bergerak dapat dilaksanakan dengan persetujuan rapat pleno

Pasal 13

Badan Usaha dan Penanaman Modal

(1) Pembentukan Badan Usaha dapat dilaksanakan atas dasar pertimbangan kepentingan anggota

(2) Badan Usaha dibentuk berdasarkan keputusan rapat pleno

(3) Penanaman modal sebagai penyertaan modal pada badan usaha diluar kebijakan organisasi dapat dilaksanakan atas keputusan rapat pleno

Pasal 14

Keuangan

(1) Laporan keuangan dilaksanakan secara transparan

(2) Prinsip pemeriksaan keuangan dapat dilaksanakan setiap waktu melalui tim verifikasi bila perlu memakai public accountant

(3) Laporan keuangan dilaporkan secara periodic minimal 1 (satu) kali dalam enam bulan.

BAB IV

Pasal 15

Kebijakan

  1. Kebijakan organisasi LPKSM KOMNAS PK-PU bersifat kolektif kolegial
  2. Kolektif kolegial artinya sebuah keputusan organisasi tidak boleh hanya dilakukan oleh pimpinan seorang tetapi harus melalui mekanisme keputusan rapat.
  3. Keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang bersifat institusi organisasi artinya segala bentuk kebaikan dan atau resiko sebuah keputusan dipertanggungjawabkan secara organisasi.
  4. Apabila sebuah keputusan dilakukan tidak melalui prosedur sebagaimana pasal 29 butir 1, 2, dan 3 maka dengan sendirinya keputusan tersebut batal dan bernilai tidak sah
  5. Segala bentuk hasil keputusan rapat harus disertai resume/kesimpulan tertulis dari hasil keputusan rapat dan disertai tanda tangan dalam berita acara pngesahan keputusan oleh seluruh peserta rapat pleno tersebut
  6. Untuk mengatur antar tugas pimpinan lainnya selanjutnya akan diatur dalam Job Description antar pengurus yang ditetapkan melalui rapat pimpinan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

BAB V

Pasal 16

Atribut dan Lambang

Atribut terdiri atas :

1. Papan Nama

2. Bendera

3. Lencana

4. Stempel

5. Kop Surat

6. Jas organisasi dan aksesorisnya

Pasal 17

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian dengan melalui ketetapan rapat pleno Pendiri LPK KOMNAS PK-PU

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku

sejak ditetapkan melalui rapat pleno,

April 2009 di Malang

Anggaran Dasar LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA.

Posted: November 19, 2010 by Komnas "PKPU" in Legalitas PK-PU Indonesia

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA INDONESIA

KOMNAS PKPU

ANGGARAN DASAR

LPK KOMNAS PK-PU INDONESIA

 

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Lembaga Perlindungan Konsumen Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha (KOMNAS PK-PU) NPWP : , berkedudukan di Perum Griyashanta Grand Eksekutif Blok M 414 – Kota Malang suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dengan akte pendirian Kantor Notaris PAULUS , SH. No: C-1331.HT.03.01-Th 2009 Tanggal Maret 2009, TDLPK No. 000/17/35.73.311/2009 adalah sebuah Lembaga Independen yang bergerak dalam bidang Perlindungan Konsumen.

Sesuai dengan amanat dan semangat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dipandang perlu segenap elemen yang membentuk barang dan/atau jasa dapat membina dan mengembangkan kerjasama yang sinergistik. Selaras dan seimbang diantara konsumen dan pelaku usaha untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi pelaku usaha sera konsumen agar mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka LPK KOMNAS PK-PU mendeklarasikan dirinya sebagai Lembaga yang berjuang bagi kepentingan konsumen akan hak dan kewajiban serta pelaku usaha agar berusaha semaksimal mungkin secara sehat dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan cita-cita tesebut telah terbentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha atau disingkat dengan KOMNAS PK-PU yang disahkan pada tahun 2009 yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai berikut :

BAB I

Pasal 1

PENGERTIAN – PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat sesuai Pasal bersangkutan, dalam anggaran dasar yang dimaksud dengan :

 

  1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
  2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
  3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi. Pelaku Usaha yang ternasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.
  4. Kantor cabang LPK KOMNAS PK-PU adalah LPK KOMNAS PK-PU yang merupakan unit atau bagian dari LPK KOMNAS PK-PU Pusat/Induknya yang dapat berkedudukan ditempat berlainan dan bertugas untuk melaksanakan sebagaian tugas dari induknya. Dalam melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
  5. Divisi adalah sub ordinat dari LPK KOMNAS PK-PU Cabang dan menginduk pada divisi yang ada pada Kantor Pusat LPK KOMNAS PK-PU

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 2

Nama

(1) Lembaga ini bernama LPK KOMNAS PK-PU;
(2) LPK KOMNAS PK-PU pada tingkat kantor pusat dinamakan Direktur eksekutif LPK KOMNAS PK-PU;
(3) LPK KOMNAS PK-PU pada tingkat kantor cabang dinamakan Pimpinan Kantor Cabang LPK KOMNAS PK-PU
4) LPK KOMNAS PK-PU pada tingkat kelurahan/desa dinamakan Pos Pelayanan dan Pengaduan LPK KOMNAS PK-PU

Pasal 3

Tempat Kedudukan

(1) Pimpinan Pusat LPK KOMNAS PK-PU berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia
(2) Pimpinan Kantor Cabang berkedudukan di Kota/Kabupaten yang bersangkutan
(3) Pimpinan Pos Pengaduan dan Pelayanan berkedudukan di desa/kelurahan yang ada disuatu propinsi

Pasal 4

Daerah Kerja

a. Daerah Kerja LPK KOMNAS PK-PU meliputi seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
b. Daerah Kerja Pimpinan Kantor Cabang meliputi seluruh Wilayah Negara RI.
c. Daerah Kerja Pimpinan Pos Pengaduan dan Pelayanan meliputi seluruh wilayah Negara RI.

Pasal 5

Waktu

LPK KOMNAS PK-PU disahkan dan mulai berlaku pada tahun 2009

BAB III

AZAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 6

Azas

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat KOMNAS PK-PU berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 7

Landasan

Lembaga Perlindungan Konsumen KOMNAS PK-PU berlandaskan :
  1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional
  2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai landasan operasional

Pasal 8

Tujuan

Lembaga Perlindungan Konsumen KOMNAS PK-PU bertujuan :
  1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
  3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
  4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
  6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS POKOK DAN ETIKA

Pasal 9

Fungsi

Lembaga Perlindungan Konsumen KOMNAS PK-PU berfungsi dalam mempersiapkan konsumen dan pelaku usaha agar sadar akan hak dan kewajiban

Pasal 10

Tugas Pokok

  1. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
  3. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  4. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  5. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Pasal 11

Etika

Lembaga Perlindungan Konsumen KOMNAS PK-PU memiliki etika mediasi sebagai tuntutan moral dan perilaku yang mengikat bagi para karyawan, anggotanya yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB V

ORGANISASI

Pasal 12

Bentuk

Lembaga Perlindungan Konsumen KOMNAS PK-PU sebagai tempat para konsumen mengadukan berbagai permasalahan yang berbentuk Lembaga Independen

Pasal 13

Sifat

Lembaga Perlindungan Konsumen KOMNAS PK-PU bersifat mandiri, lembaga perlindungan, bukan lembaga pemerintah, bukan lembaga politik dan atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.

Pasal 14

Struktur dan Hubungan Kerja

(1) Lembaga Perlindungan Konsumen KOMNAS PK-PU terdiri atas :
a. Direktur Eksekutif KOMNAS PK-PU
b. Pimpinan Kantor Cabang
c. Pimpinan Pos Pengaduan dan Pelayanan

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 15

Keanggotaan

  1. Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen KOMNAS PKPU menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan
  2. Keanggotaan Lembaga Perlindungan Konsumen KOMNAS PK-PU terdiri atas :
    1. Anggota Biasa, adalah Anggota yang masih aktif dalam menjalankan tugas serta fungsi yang telah mendaftarkan diri dan tercatat sebagai anggota KOMNAS PK-PU
    2. Anggota Luar Biasa, adalah Anggota yang masih aktif dan belum mendaftarkan diri
    3. Anggota Kehormatan, adalah orang perseorangan dan atau kelompok yang berjasa terhadap lembaga dan berperan aktif serta mengembangkan lembaga atau yang diangkat oleh rapat pimpinan

Pasal 16

Hak Anggota

  1. Anggota Biasa mempunyai :
a. Hak Suara
b. Hak dipilih, adalah hak menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam kepengurusan KOMNAS PK-PU
c. Hak Bicara, adalah hak mengajukan usul saran dan pendapat dan mengajukan pertanyaan
d. Hak Pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan pelayanan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan lembaga dalam menjalankan operasinya.
  1. Anggota Luar Biasa mempuyai :
a. Hak Bicara, adalah hak mengajukan usul saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan
b. Hak Pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan pelayanan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan lembaga dalam menjalankan operasinya.

Pasal 17

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen KOMNAS PKPU berkewajiban :
a. Melaksanakan dan mentaati sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan Lembaga.
b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Lembaga.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 17

  1. Semua keputusan yang diambil dalam setiap musyawarah atau rapat dilakukan atas dasar musyawarah mufakat, atau dengan cara pemungutan suara.
  2. Dalam setiap pemungutan suara yang tidak menyangkut pemilihan seseorang, maka setiap anggota mempunyai hak suara yang sama sedangkan pemungutan suara dilakukan secara lisan maupun tertulis.

BAB VIII

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 18

Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang pimpinan :
Untuk Anggota dibawahnya, Apabila Pimpinan berhalangan sementara dan atau karena suatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah satu seorang Ketua Bidang atau Ketua Biro yang bersangkutan ditunjuk oleh Pimpinan bertindak dan atas nama Pimpinan untuk jangka waktu tertentu.

BAB IX

Atribut dan Kelengkapan Lembaga

Pasal 19

LPK KOMNAS PK-PU memiliki atribut dan kelengkapan organisasi yang terdiri dari :
1. Lambang KOMNAS PK-PU
2. ID Card Anggota
3. Identitas Lainnya

BAB X

PERBENDAHARAAN

Pasal 20

Sumber Dana

Keuangan untuk membiayai kegiatan lembaga diperoleh dari :
a. Sumbangan Anggota
b. Bantuan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat
c. Usaha-Usaha lain yang sah
d. Dana operasional dari para konsumen yang melakukan pengaduan

Pasal 21

Penggunaan Dana dan Pengelolaan Perbendaharaan

Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan lembaga pada bidang masing-masing

BAB XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan tidak boleh bertentangan dalam Anggaran Dasar
(2) Anggaran Rumah Tangga sebagai penjelasan pasal-pasal Anggaran Dasar disahkan dalam suatu Rapat Menyeluruh

BAB XII

PERATURAN KHUSUS

Pasal 23

  1. Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dalam peraturan tersendiri Pimpinan Pusat yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  2. Dalam hal terjadi peraturan yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda, maka menurut urutannya berturut-turut berlaku untuk menjadi pegangan adalah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Pengesahan

Seluruh Karyawan, Anggota Tetap, Anggota Luar Biasa menyatakan bersepakat bahwa Anggaran Dasar ini diberlakukan pada tanggal 11 Mei 2009 di Malang

BAB XIV

ATURAN PENUTUP

Pasal 25

(1) Anggaran Dasar ini disahkan dan ditetapkan tanggal 11 Mei 2009 di Malang
(2) Agar setiap anggota mengetahuinya, maka akan diumumkan dan atau disebarkan Anggaran Dasar ini kepada setiap Anggota dan khalayak lainnya.

 

Fungsi Perlindungan Konsumen

Posted: November 19, 2010 by Komnas "PKPU" in Undang Undang PKPU
Mengapa UU Perlindungan Konsumen (UUPK) Dibutuhkan?
Meskipun secara eksplisit hak-hak konsumen belum diatur konstitusi, namun terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mengakomodir hak-hak konsumen, yaitu 1) pasal 28 H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperolah pelayanan kesehatan; 2) pasal 31 ayat (1): setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) pasal 34 ayat (3): negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;
UU Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabaran lebih detil dari hak asasi manusia, lebih khusus lagi hak-hak ekonomi yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak Ekosob. Kehadiran UU Perlindungan Konsumen adalah wujud tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen, sehingga ada kepastian hukum baik bagi pelaku usaha agar tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab, maupun bagi konsumen, yang merupakan pengakuan harkat dan martabatnya.
Isi dari Undang Undang perlindungan Konsumen (UUPK) selain asas dan tujuan serta hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dari segi materi hukum, secara umum UUPK mengatur sekaligus hukum acara/formil dan hukum materiil. Kemudian UUPK juga mengatur kelembagaan perlindungan konsumen tingkat pusat dalam bentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), maupun di daerah dalam bentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), juga tentang penyelesaian sengketa konsumen dan ketentuan pidananya.

  • PENGERTIAN KONSUMEN DALAM UUPK
Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
 

  • PENGERTIAN PELAKU USAHA DALAM UUPK
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ada dua jenis pelaku usaha, yaitu perseorangan dan badan usaha. Dalam konteks advokasi konsumen, yang relevan untuk dijadikan ?sasaran? advokasi adalah pelaku usaha dalam bentuk badan usaha. Sedangkan pelaku usaha perseorangan, dalam praktik muncul dalam bentuk pengusaha kecil/lemah, justru masuk kelompok yang juga harus mendapat pembelaan/ advokasi.
  • PENGERTIAN BARANG DALAM UUPK
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
  • PENGERTIAN JASA DALAM UUPK
Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen. Dalam praktik di lapangan, keberadaan jasa dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:
1) Jasa komersial: seperti bank, asuransi, telekomunikasi, transportasi, dll;
2) Jasa non-komersial: seperti jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan;
3) Jasa professional: seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, arsitek, dll;
4) Jasa layanan public: seperti pembuatan SIM, KTP, Pasport, sertifikat tanah, dll. Sedangkan dari aspek penyedia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) badan hukum privat, baik yang bersifat komersial (Perseroan Terbatas) maupun non-komersial (Yayasan); dan
2) badan hukum publik. UU Perlindungan Konsumen terbatas hanya mencakup jasa yang disediakan oleh badan hukum komersial.
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Ruang lingkup kegiatan LPKSM meliputi: penanganan pengaduan konsumen, pendidikan konsumen, penerbitan majalah/buku konsumen, penelitian dan pengujian, dan advokasi kebijakan.
Ada berbagai macam usaha yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa konsumen, namun sebelum mengambil keputusan untuk melakukan tindakan/aksi terhadap terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, terlebih dahulu harus jelas hasil (outcame) apa yang diharapkan konsumen dari tindakan tersebut.
  • MENGAJUKAN PENGADUAN KEPADA ASOSIASI INDUSTRI
Lembaga yang juga dapat menjadi alternatif konsumen menyampaikan pengaduan adalah Assosiasi Industri. Ada dua pendekatan:
1) fungsi penanganan pengaduan konsumen langsung ditangani pengurus assosiasi; atau
2) assosiasi yang membentuk lembaga khusus yang berfungsi menangani sengketa konsumen,    seperti assosiasi industri asuransi membentuk Badan Mediasi Asuransi Indonesia.
  • MENULIS SURAT PEMBACA DI MEDIA CETAK
Dengan menulis pengalaman buruk di media cetak tentang suatu produk tingkat penyelesaian sangat rendah karena tergantung kepedulian dari pelaku usaha aka nama baiknya. Namun cara ini baik untuk pendidikan konsumen lain agar mengetahui info barang tersebut.
  • MEMBUAT PENGADUAN KE LPKSM
Membuat pengaduan ke LPKSM dapat dengan berbagai akses, seperti: surat, telepon, datang langsung, e-mail, SMS. Agar ditindak lanjuti, pengaduan konsumen harus dilakukan tertulis atau datang langsung ke LPKSM dengan mengisi form pengaduan konsumen. Mekanisme LPKSM dalam menyelesaikan sengketa konsumen adalah dengan mengupayakan tercapainya kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha melalui mediasi atau konsiliasi.
MEMBUAT PENGADUAN / LAPORAN TINDAK PIDANA KE KEPOLISIAN
Dalam beberapa kasus pelanggaran terhadap hak konsumen ada yang berdimensi pidana, oleh karena itu dapat diadukan ke Kepolisian. Laporan / pengaduan ke kepolisian dapat menjadi dasar bagi kepolisian untuk mengambil langkah hukum / polisional sehingga korban tidak berjatuhan lagi.
  • MENGIRIMKAN SOMASI KE PELAKU USAHA
Somasi selain berisi teguran, juga memberi kesempatan terakhir kepada tergugat untuk berbuat sesuatu dan atau untuk menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Cara ini lebih efektif, terlebih ketika menyangkut kepentingan publik, akan sangat bagus somasi dilakukan kolektif dan terbuka.
  • MENGAJUKAN GUGATAN SECARA PERORANGAN
Mengajukan gugatan perorangan untuk masalah sengketa konsumen sangat tidak efektif, karena biaya akan sangat mahal dan lamanya waktu penyelesaian
  • MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA SECARA PERWAKILAN KELOMPOK (Class Action)
Gugatan Perwakilan kelompok merupakan cara yang praktis, dimana gugatan secara formal cukup diwakili beberapa korban sebagai wakil kelas. Namun apabila gugatan dikabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, korban lain yang secara formal tidak ikut menggugat dapat langsung menuntut ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan tersebut. Selain dalam UU Perlindungan konsumen, gugatan class action juga diatur dalam UU Jasa Konstruksi. Gugatan ini baik dipakai untuk kasus-kasus pelanggaran hak konsumen secara massal.
  • MEMINTA LPKSM MENGAJUKAN GUGATAN LEGAL STANDING
Menurut pasal 46 Ayat (1) Huruf (c) UU PK menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat mengajukan gugatan legal standing dengan memenuhi syarat, yaitu:
Berbentuk badan hukum atau yayasan; yang
Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen; dan
Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
  • PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
Lembaga ini pendiriannya menjadi tanggungjawab pemerintah, didirikan ditiap pemerintahan Kota/Daerah tingkat II. Tujuan BPSK untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (Pasal 49 Ayat (1) UUPK) melalui cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi yang anggotanya terdiri dari unsur:
Pemerintah
Lembaga Konsumen
Pelaku Usaha
(Pasal 49 Ayat (3) UUPK).
Tugas dan wewenang BPSK, meliputi:
Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi/arbitrase/konsiliasi;
Konsultasi perlindungan konsumen;
Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK;
Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen;
Meneliti dan memeriksa sengketa perlindungan konsumen;
Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran;
Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK;
Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana
  • MENGAJUKAN PENGADUAN KEPADA OMBUDSNMAN NASIONAL
Pengaduan kepada Komisi Ombudsman Nasional dapat dilakukan jika seorang mendapat pelayanan buruk dari lembaga pemerintah. Namun KON memiliki kelemahan, yaitu kewenangannya terbatas meminta klarifikasi dan memberikan rekomendasi, tanpa memiliki kewenangan eksekusi. Masalahnya adalah ketika rekomendasi Komisi tidak ditindaklanjuti oleh lembaga yang diadukan masyarakat, komisi juga tidak dapat berbuat apa-apa. 

  • MENGAJUKAN PENGADUAN KEPADA ORGANISASI PROFESI
Dalam kasus sengketa konsumen jasa profesional, apabila jenis pelanggaran masih dalam koridor kode etik, konsumen dapat mengadukan kepada Majelis Kehormatan Etik masing-masing profesi. Sebagai contoh, jika ada indikasi notaris melakukan malpraktik profesi yang potensial merugikan kepentingan masyarakat, sebagai pengguna jasa, masyarakat dapat mengutarakan keberatan/pengaduan Dewan Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Kami Pantau Keluhan Anda

Posted: Oktober 12, 2010 by Komnas "PKPU" in Tak Berkategori

RENUNGAN……………., dikala bersama keluarga tercinta dirumah.
Polwiltabes Tangkap Tiga Debt Collector
Terlalu Kasar Tagih Nasabah
SURABAYA – Tiga debt collector ditangkap Unit Idik I Satreskrim Polwiltabes Surabaya kemarin (19/11). Polisi menilai ketiganya berlebihan dalam menjalankan tugas penagihan sehingga membuat nasabah ketakutan.
Dua di antara tukang tagih itu tinggal di tempat yang sama dan terikat hubungan ipar. Mereka adalah Rose Sarkis Hutagalung alias Gunawan, 27, dan iparnya, Victor Tampubolon, 44, warga Jalan Banyu Urip Wetan Gg II. Seorang debt collector lain yang ditangkap adalah Mat Sahir alias Reza alias Sahrul, 25, warga Tambak Dalam.
Menurut Kanit Idik I Satreskrim Polwiltabes Surabaya AKP Arbaridi Jumhur, ketiganya ditahan karena menyita Supra Fit L 4375 VG milik Salamah, warga Pasar Tembok. “Penyitaan yang mereka lakukan bisa dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan,” kata Jumhur.
Penyitaan yang mengandung unsur “kekerasan” itu berawal ketika tiga juru tagih tersebut menyanggong Salamah di Jalan Pasar Tembok Kamis lalu (30/11). Kabarnya, angsuran motor milik Salamah itu nunggak sembilan bulan di PT WOM Finance. Begitu Salamah keluar dari rumah, ketiganya langsung menguntit.
Sesampainya di Jalan Kalirungkut, ketiganya menghentikan karyawati PT HM Sampoerna itu dan langsung mengatakan bahwa motor yang dikendarai Salamah bermasalah. Tentu saja kalimat bernada bentakan tersebut membuat Salamah takut. Apalagi, Salamah berkendara sendirian, sementara yang menghentikan tiga debt collector.

Sebelum perdebatan berlanjut, Salamah minta izin menjemput temannya yang bernama Warsini. Rose Sarkis mengizinkan, namun Salamah dibonceng Mat Sahir. Setelah menjemput Warsini, Salamah kemudian dibawa ke Jalan Klampis. Di sana, ketiganya meminta Salamah untuk menyelesaikan kewajiban tunggakan dengan membayar Rp 3 juta. “Awalnya minta Rp 3 juta. Tapi, kemudian terus menurun hingga Rp 1 juta,” kata Jumhur.

Karena takut dan tidak punya uang, Salamah terpaksa menyerahkan motornya. Dia juga dipaksa menandatangani berita acara penyerahan motor itu. “Saya mau saja karena takut,” ujar Salamah di Polwiltabes Surabaya kemarin.

Merasa tidak terima dengan perlakuan yang cenderung kasar itu, Salamah melapor ke Mapolwiltabes Surabaya. ”Katanya debt collector yang kasar bisa dilaporkan sebagai bentuk premanisme,” imbuhnya.

Polisi langsung memproses kasus tersebut. Setelah diselidiki, ketiganya ditangkap di rumah masing-masing pada Senin malam. Kepada penyidik, Rose Sarkis mengaku pernah bekerja di PT WOM Finance dan merasa berhak untuk melakukan itu. Dua temannya mengaku hanya diajak. “Ada fee sebesar Rp 1,5 juta bila berhasil menarik motor yang bermasalah,” kata Mat Sahir.

Namun, ketika diperiksa, perwakilan PT WOM Finance mengaku tidak mempekerjakan tiga orang itu. “Rose Sarkis memang pernah kerja, tapi sudah tidak lagi. PT WOM tidak tahu-menahu mengenai hal itu ketika kami periksa,” jelas AKP Arbaridi Jumhur. (ano/fat)

DISOSIALISASIKAN OLEH :LPK-KOMNAS PK-PU
Jakarta – Anda menjadi korban preman? Jika iya, Anda bisa langsung mengontak kapolda dan kapolres setempat.
Ajakan ini dilontarkan Kabareskrim Mabes Polri Irjen Pol : Susno Duaji dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Menurut Susno, operasi pemberantasan kejahatan jalanan ini digelar hingga masyarakat aman. Sasaran mulai dari preman, hingga debt collector.
“Kalau masyarakat merasa aman, operasi tetap tidak akan berhenti sampai preman tidak ada,” cetus Susno.
Bagaimana jika aparat tidak merespon? “Silakan hubungi Direktorat I Keamanan Transnasional Bareskrim Mabes Polri nomor 021.721.8941 dan bisa langsung ke Kabareskrim 0815.977.1977,” kata Susno.
Dikatakan dia, pejabat di wilayah akan diminta pertanggungjawaban.
“Apabila ada kapolres yang tidak merespon, tolong ditulis besar-besar. Apabila kapolres marah laporkan karena berarti dia bekerjasama dengan preman,” papar dia.(aan/gah)

BISAKAH KITA MENGHINDARINYA……………..???, INGAT ANAK DAN ISTRI

Debt Collector WOM Ditahan
Written by Administrator
Wednesday, 15 April 2009 13:09
MALANG-Tiga orang debt collector WOM (Wahana Ottomitra Multiartha) Finance, Hariyono, 43 tahun dan Edy Supriyono warga Jalan Arif Margono Gang X Malang, serta Ponco Agus, 29 tahun, warga Jalan Bandulan Gang VI Malang, ditahan petugas Polresta Malang. Mereka dituduh melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo N 2192 KJ yang diperkarakan Sarkawi Banda Sakdan, 45 tahun, warga Terusan Agus Salim V, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu.
Pencurian motor yang dituduhkan itu, berlangsung Jumat (3/4) siang di areal parkir toko baju, samping Kantor WOM Finance Jalan Soekarno-Hatta Malang. Sedangkan pelapor sendiri, merupakan debitur motor WOM Finance.
Diperoleh keterangan, peristiwa bermula ketika korban memparkir motornya di depan toko baju dan hendak ke kantor WOM, untuk menanyakan tunggakan angsuran. Setelah berapa lama di dalam kantor finance, Sarkawi pun berniat pulang. Hanya saja, korban terkejut mendapati motornya sudah tidak berada di parkiran. Setelah ditanya, diketahui motornya sudah pindah tempat di kantor finance.
Seketika, Sarkawi bermaksud mengambilnya, namun pihak finance melarang. “Dari kejadian itu, korban beralih mengadu ke polisi. Dalam pemeriksaan, korban juga mengaku nunggak angsuran empat bulan,” jelas Kasatreskrim Polresta Malang, AKP Kusworo Wibowo SH SIk. (sit/lyo)

Satu lagi Kasus ADIRA

Posted: Oktober 12, 2010 by Komnas "PKPU" in Berita Polri

’Debt Collector’ ADIRA ditangkap

SRAGEN – Jajaran Polres Sragen berhasil membekuk empat orang debt collector (juru tagih) perusahaan pembiayaan PT Adira Finance, yang kedapatan membawa senjata api rakitan di Desa Doyong, Kecamatan Miri, Sragen, Sabtu (23/11). Dua dari empat oknum tersebut adalah anggota TNI, yang tertangkap tangan saat melakukan penagihan secara paksa. Dua orang lainnya, Andi Triono (28) warga Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon Solo dan Ongen Latul (43) warga Jalan Kutai III No 2 RT 03/RW VII Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsati, Solo, dijebloskan ke tahanan Mapolres Sragen. Tersangka Ongen Latu ini diduga juga terdaftar sebagai anggota kelompok DMC (Dewan Muda Complex) Kajen, Kadipiro.Sedangkan dua oknum anggota TNI tersebut oleh Polres Sragen langsung diserahkan ke Denpom, untuk menjalani proses hukum militer. Selain mengamankan empat tersangka, petugas juga berhasil menyita barang bukti (BB) berupa senjata api rakitan, empat buah amunisi, satu selongsong peluru berikut dua sepeda motor.Sejumlah keterangan yang dihimpun Wawasan menyebutkan, terungkapnya kasus tersebut berlangsung saat tersangka yang merupakan juru tagih freelance perusahaan leasing PT Adira Finance mendatangi rumah Sukidi (48), Sidorejo RT 14/I, Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon, Sragen. Kedatangan mereka itu akan menyita sepeda motor Sukidi. Di rumah Sukisi itu mereka tak mendapatkan sepeda motor dimaksud, namun mereka malah mengambil sepeda motor merek Tossa Prima nomor polisi W 5010 LI. Ditahan polisi
Setelah mendapatkan motor rampasan tersebut, mereka pun melanjutkan perjalannya menagih ke rumah Agung Purnomo (34), warga Desa Doyong, Kecamatan Miri, Sragen. Di rumah Agung Purnomo inilah, tersangka memgeluarkan senjata api rakitan yang dibawanya itu, untuk menakut-nakuti korban. Karena merasa angsuran motornya telah lunas, korban pun ngotot tak terima motornya ditarik oleh tersangka.

Kapolres Sragen, AKBP Dra Sri Handayanni SH didampingi Kasat Reskrim AKP Y Subandi kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (23/11) mengatakan, pihaknya telah menangkap dan mengamankan empat debt collector dari PT Adira Finance tersbut.