Archive for the ‘Penyelesaian Sengketa Konsumen’ Category

Pengaduan Konsumen

Posted: Oktober 9, 2010 by Komnas "PKPU" in Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pengaduan Konsumen

Dasar utama dan sumber inspirasi Komnas PKPU  dalam bertindak adalah keluhan konsumen. Melalui pengaduan konsumen, mata, pikiran dan perasaan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab diredefinisikan menjadi masukan berharga atau umpan balik (feed back) yang bermanfaat bagi kelanjutan aktivitas usaha itu sendiri. Karena itu usahakan agar keluhan Anda tersalurkan dengan baik dan dengan cara yang tepat.

Komnas PKPU menyediakan ruang pengaduan dengan beberapa ketentuan di bawah ini. Karena keterbatasan sumberdaya, untuk sementara pengaduan konsumen melalui email tidak dapat kami tindaklanjuti. Pengaduan, keluhan, saran, uneg-uneg konsumen yang disalurkan melalui “Suara Konsumen” akan kami rekam untuk kepentingan pendataan.

Tindakan awal konsumen bila merasa dirugikan (sebelum mengadu ke Komnas PKPU)

  1. Pastikan Anda memiliki semua dokumen dan bukti yang berkaitan dengan persoalan ini, termasuk identitas detil pelaku usaha yang telah merugikan Anda. Bilamana mungkin Anda mendapatkan nama individu yang terlibat transaksi dengan Anda
  2. Lakukan komunikasi lisan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha bersangkutan, dengan menceritakan kronologis kejadian dan diakhiri dengan permintaan (tuntutan) spesifik Anda sebagai konsumen akibat kerugian ini (misalnya ganti rugi material, permintaan maaf, dll.)
  3. Bila komunikasi lisan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan, layangkan surat resmi yang ditujukan kepada Bagian dari Perusahaan yang menangani keluhan konsumen (misalnya Customer Service). Surat Pengaduan harus memuat paling tidak hal-hal berikut:
    • Nama dan alamat Konsumen serta Pelaku Usaha yang terkait
    • Persoalan atau sengketa konsumen yang terjadi
    • Kerugian yang diderita oleh konsumen
    • Kronologi singkat permasalahan, dilengkapi dengan data yang rinci
    • Permintaan (tuntutan) spesifik konsumen atas kerugian tersebut
    • Permohonan agar menanggapi surat pengaduan ini dalam waktu 7-14 hari dari tanggal surat/tanggal terima surat

    Surat Pengaduan dilampiri dengan fotokopi identitas konsumen dan salinan bukti-bukti pendukung secukupnya (jangan serahkan bukti asli).
    Bilamana perlu Surat Pengaduan ini ditembuskan ke pihak-pihak terkait untuk menjadi perhatian

  4. Pastikan bahwa surat tersebut sampai ke tangan yang tepat dan diproses sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut. Pastikan komunikasi Anda dengan pihak perusahaan yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjut surat Anda tidak putus.
  5. Bila Anda merasa pengaduan Anda tidak ditangani dengan semestinya dan menemui jalan buntu, Anda dapat menyampaikan pengaduan ke YLKI.

Penanganan Pengaduan Konsumen di Komnas PKPU

Konsumen menulis surat pengaduan berisi:

  • Nama dan alamat Konsumen serta Pelaku Usaha yang terkait
  • Persoalan atau sengketa konsumen yang terjadi
  • Kerugian yang diderita oleh konsumen
  • Kronologi singkat permasalahan, termasuk reaksi atau tanggapan Pelaku Usaha atas surat pengaduan yang dikirimkan Konsumen sebelumnya.
  • Permintaan (tuntutan) spesifik konsumen atas kerugian tersebut

Surat Pengaduan dilampiri dengan fotokopi identitas konsumen dan salinan bukti-bukti pendukung secukupnya (jangan serahkan bukti asli). Bilamana perlu Surat Pengaduan ini ditembuskan ke pihak-pihak terkait untuk menjadi perhatian

Keluhan dapat disampaikan ke Komnas PKPU melalui pos ke alamat:

Bagian Hukum dan Pengaduan Komnas PKPU

KOMNAS PK-PU Cabang Surabaya
Jl. Dukuh Menanggal VI/16 Surabaya
email : komnaspkpu@yahoo.co.id

Ir. SOEHARYONO , Pimpinan Cabang Komnas PKPU Surabaya


Untuk sementara pengaduan lewat email Komnas PKPU belum mendapat prioritas.

Setelah menerima pengaduan konsumen,akan melakukan tahapan berikut:

  • Memasukkan data pengaduan ke data base Komnas PKPU dan melakukan analisis masalah
  • Menulis surat kepada pelaku usaha bersangkutan untuk meminta penjelasan atas kasus atau sengketa konsumen ini dalam batas waktu 7-14 hari. Pihak terkait dan Konsumen akan mendapatkan surat tembusannya.
  • Dalam kasus-kasus tertentu Komnas PKPU masih bersedia mengirimkan Surat Pengaduan Kedua bila tidak menerima tanggapan dari Pelaku Usaha dalam kurun waktu tersebut. Bila surat kedua ini juga tidak ditanggapi, maka Komnas PKPU akan mengembalikan persoalan ke Konsumen, sambil menawarkan agar Konsumen membawa kasus ini ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) setempat.
  • Surat tanggapan dari pelaku usaha (biasanya ditembuskan juga ke Konsumen) adalah awal proses penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha karena biasanya Pelaku Usaha akan menawarkan alternatif (alternatif-alternatif) penyelesaian sengketa. Di tahap ini terjadi komunikasi dan negosiasi antara Konsumen dan Pelaku Usaha sampai terjadi kesepakatan.
  • Bila sudah terjadi kesepakatan antara kedua pihak, sebaiknya pihak Konsumen atau Pelaku Usaha memberitahukan secara tertulis perkembangan terakhir ini agar menjadi catatan di data base Komnas PKPU
  • Bila kesepakatan tidak terjadi di antara kedua pihak, dan bilamana diperlukan, Komnas PKPU bersedia menjadi penengah (mediator) dalam proses ini. Syarat utama Mediasi yang difasilitasi Komnas PKPU adalah (1) harus dilakukan di kantor Komnas PKPU, (2) menepati jadual Mediasi yang ditentukan oleh Komnas PKPU dan (3) kedua belah pihak harus beritikad baik menyelesaikan persoalan.

Mekanisme Penanganan Pengaduan

Mekanisme Pengaduan Berkelompok

Foto dan Tema penulisan diambil dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI )

http://www.ylki.or.id/infos/view/pengaduan-konsumen

Kasus yuridis

Posted: September 7, 2010 by Komnas "PKPU" in Penyelesaian Sengketa Konsumen

KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA INDONESIA

Perum. Istana Bedali Agung Blok  AE    No.3 Lawang – Malang

Telp. 0341 428 389, 0818 050 37 627

Akte Notaris No. 37 – SITI NOER ENDAH, SH..

Cipta keADILan yang berkepastian Hukum

NOMOR                  : SRT/315/KOMNAS-PKPU/2010.

LAMPIRAN             :  -

PERIHAL                 : PERMOHONAN PEMERIKSAAN TERHADAP

KETUA  PENGADILAN NEGERI SIDOARJO Cq. MAJELIS

HAKIM DALAM PERKARA No. 161/Pdt.PLW/2009/PN.Sda.

Kepada Yang Terhormat

Ketua Komisi Yudisial

Kantor Komisi Yudisial RI, JI. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Di :

Jakarta

Dengan hormat,

Yang Bertanda Tangan di bawah ini SITI UTAMI, S.H. dkk, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 November 2009, Kami Kuasa Hukum dari SUHERMAN, bertempat tinggal di dusun Beciro RT 009 RW 03, Ds Jumput Rejo, Kec. sukodono, kab. Sidoarjo.

Bahwa Tanggal 9 Desember 2009, Pemberi kuasa lewat kuasanya telah mengajukan gugatan pelawanan eksekusi dan terdaftar di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan No. 161/pdt plw/2009/PN sda, alasannya adalah :

Pada tanggal 20 November Pelawan (Suherman) telah menerima surat panggilan AAN MANING No. 25/Eks/2009/PN.Sda. dalam risalah tersebut telah memanggil saudara Suherman, beralamatkan di JL Desa Rt 24 Rw 07 desa Jumputrejo, Sidoarjo untuk menghadap kepada ketua pengadilan sidoarjo pada 2 Desember 2009 guna diberikan tegoran agar mengosongkan bidang tanah hak milik No 297 beserta bangunannya ( Surat Terlampir)

Bahwa Jelas objek terlelang berdasarkan Surat Panggilan AAN MANING Pengadilan Negeri Sidoarjo, adalah SHM No. 297, Atas nama Suherman, Alamat RT 24 RW 07, Ds Jumput Rejo, Sidoarjo. Tapi pengadilan Negeri Sidoarjo hendak melaksanakan eksekusi tehadap sertifikat No. 272 atas nama Suherman, Dusun Beciro RT 09 RW 03 Ds Jumput Rejo, Kec. sukodono, kab. Sidoarjo.

Bahwa Terhadap perlawanan tersebut tanggal 29 Juni 2010, terlawan I bersepakat damai dengan pelawan dengan alasan terlawan I merasa tertipu, karena sebagai pemenang lelang terlawan I, hingga saat ini tidak pernah merasa memiliki sertifikat, baik sertifikat No. 297 atau sertifikat No. 272 atas nama Suherman, yang katanya sudah beralih menjadi atas nama dirinya. Berdasarkan hal tersebut terlawan I merasa ditipu dan memberikan kuasa untuk menuntut pihak ketiga.

Bahwa Atas kesepakatan damai tersebut terlawan I telah membuat draf perdamaian di hadapan notaries Deslina Suarni .SH dan telah menerima sebagian dari pembayaran uang damai yang sisanya akan dilunasi jika terlawan I menyerahkan sertifikat pada pelawan, dan terlawan I juga memberikan kuasa untuk menarik kembali sertifikat atas nama pelawan karena, sertifikat milik pelawan tidak jelas keberadaannya.

Bahwa oleh karena telah damai maka tanggal 19 Agustus 2010 gugatan perlawanan tersebut dicabut oleh pelawan,setelah perlawanan dicabut ternyata diketahui terdapat sekelompok sindikat atas pelaksanaan lelang tanah milik pelawan dan kelompok sindikat lelang, tersebut ternyata telah melakukan kerja sama dengan baik antara pihak para terlawan II, III, IV, V, dan VI, yang kemudian dirasakan kelompok sindikat tersebut akhirnya juga mempengaruhi Majelis Hakim dalam perkara ini, walaupun majelis hakim dalam perkara ini telah mengetahui dengan jelas baik obyek terlelang maupun subyek terlelang benar-benar tidak sama, sehingga eksekusi lelang tersebut harus batal demi hukum dan tak dapat dilaksanakan karena obyek dan subyek hukum tidak jelas  (abcur lebelle).

-       SHM No. 297 atas nama Suherman Alamat Dusun Baciro RT 24 RW 07, Ds Jumput Rejo, Kec Sukodono, Kab. Sidoarjo

-       SHM No. 272 atas nama Suherman Alamat Dusun Baciro RT 09 RW 03, Ds Jumput Rejo, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo

Bahwa kelompok sindikat tersebut diketahui oleh pelawan pada saat kelompok sidikat tersebut melakukan terror dan tekanan pada terlawan 1 di lobi dan tangga pengadilan negeri sidoarjo.

Berdasarkan hal tersebut di atas kami mohon dengan sangat hormat kepada Ketua Komisi Yudisial Indonesia benar-benar memantau kasus ini dengan cara menurunkan tim, untuk memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq Majelis hakim perkara No. 161/pdt plw/2009/PN Sidoarjo bersama panitera dalam perkara ini. Karena sifat tendensius Ketua pengadilan sudah terlihat sejak AAN MANING sedangkan dalam perkara ini majelis Hakim melakukan hal  yang sama dan telah sangat dapat kami rasakan baik sebelum maupun pada saat pembuktian pemeriksaan saksi pelawan mengarah dan dipojokkan serta digiring untuk menguntungkan para terlawan padahal jelas nilai lelang atas jaminan yersebut sangat rendah dan merugikan debitur dan atas oersudangan ini para terlawan telah mengajukan saksi-saksi sehingga unsur merugikan rakyat,begitu sangat dominan dan apabila benar-benar terbukti adanya indikasi penyimpangan yang bersifat tendensius mohon hal itu dijatuhkan hukuman disiplin pada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo maupun padad majelis hakim yang memeriksa perkara No, 161/pdt plw/2009/PN Sidoarjo dengan hukuman disiplin yang setimpal sehingga tidak lagi masyarakat menjadi korban atas keserakahan para sindikat yang bersembunyi di balik ijin perbankan dan balai lelang, yang ternyata benar-benar membuat masyarakat menjadi sangat terpuruk dan sangat di rugikan ditengah kondisi ekonomi Negara yang sangat sulit. Siapa lagi yang peduli dan kepada siapa masyarakat ini mengadukan masalahnya jika semua pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang ternyata memanfaatkan undang-undang demi untuk mencari tambahan gaji, Padahal rakyat yang telah menggaji para pejabat. Jika ini terjadi, percuma semua instansi itu ada kalau ternyata makin membuat hidup masyarakat tertekan dan menderita. demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, itu membuat hati rakyat makin terluka.

Bahwa permohonan ini diajukan didasarkan pada beberapa yurisprodensi MA RI yang membatalkan lelang eksekusi diantaranya putusan MA No. 3021K/pdt/1984. Mahkamah Agung (MA) pengadilan tidak membenarkan penjualan objek hipotik oleh kreditur melalui lelang tanpa ada fiat dari pengadilan setempat. Putusan MA No. 3021K/pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 akhirnya telah membuat rancu pelaksanaan eksekusi berdasarkan grosse. Dalam putusan ini Ma menyatakan berdasarkan pasal 214 HIR pelaksanaan lelang akibat grosse akte hipotik yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kepada ketua komisi yudisial Indonesia benar-benar memperhatikan penanganan kasus ini dan atas perhatian serta dikabulkannya permohonan ini kami menyampaikan terima kasih.

Malang, 30 Agustus  2010

Hormat kami

SUHERMAN 1. SITI UTAMI, S.H.      2. MOCH. ANSORY SH Prinsipal

Tindasan :

  1. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo
  2. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya
  3. Mahkamah Agung Republik Indonesia
  4. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Jakarta
  5. Ketua Komisi HAM
  6. Suherman
  7. Arsip

MENAGIH HUTANG DENGAN PAKSA

Posted: September 3, 2010 by Komnas "PKPU" in Penyelesaian Sengketa Konsumen

KELUARGA DIRUMAH, LEBIH BERHARGA DARI SEGALANYA.., RENUNGKAN SEJENAK AKIBAT EMOSI SESAAT, DAN BERAKHIR SEPERTI INI :

MENAGIH HUTANG DENGAN PAKSA

Kasus Posisi:

- George Ombeng alias Edy tinggal menumpang di rumah Nico kenalan sesukunya di Jl. Imam Bonjol, Pontianak selama kurang lebih 6 bulan. Kadang-kadang istri Edy tinggal juga di rumah Nico. Hubungan mereka begitu baik layaknya keluarga sendiri.

- Suatu ketika, tahun 1989, Nico butuh uang sebesar Rp. 1 juta. Masalah ini diceritakannya kepada Edy. Kebetulan saat itu Edy memiliki uang Rp. 4.500.000,- hasil pesangon dari tempat kerjanya, tetapi uang yang dipinjamkan pada Nico hanya separoh dari yang dimintanya yakni Rp. 500.000,-. Semula Nico bermaksud menyerahkan sertifikat tanahnya sebagai jaminan, tetapi ditolak Edy, dengan syarat uang yang diserahkan pada Nico tanpa tanda terima itu akan diambil sewaktu-waktu.

- 3 bulan kemudian setelah berulang kali uang itu diminta oleh Edy, Nico membayar kurang dari separoh hutangnya, Rp. 230.000,- melalui Jemmy yang juga menyaksikan penyerahan piutang pada Nico. Sedangkan sisa hutang dibayar oleh Nico dengan 5 sampai 6 kali cicilan hingga lunas. Pembayaran hutang itu pun juga tanpa tanda terima.

- Mengenai urusan hutang ini Nico tidak pernah menceritakannya pada Theresia, istrinya. Sehingga ketika Edy menagih kembali hutang Nico yang telah lunas itu dengan paksa diawali bentakan dan ancaman pada Theresia, akhirnya Theresia menyerahkan TV-nya yang 17 inch merk Saba pada Edy. Kali ini penyerahan TV disertai surat keterangan. Kejadian ini tanpa sepengetahuan Nico. TV itu kemudian dijual dengan harga Rp. 350.000,-. Rp. 180.000 diambil Edy, Rp. 150.000,- untuk Lole (juga kreditur Nico), sisanya Rp. 20.000,- untuk bayar pajak TV.

- Perlakuan Edy terhadap Theresia tersebut dilaporkan pada pihak berwajib. Edy segera menjalani pemeriksaan di kepolisian setempat.

- Setelah pemeriksaan itu, Edy diajukan ke Persidangan Pengadilan Negeri sebagai Terdakwa. Oleh Jaksa Penuntut Umum, Edy di dakwa melakukan Tindak Pidana Pemerasan, yakni melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP.

Requisitoir Jaksa Penuntut Umum:

- Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Edy dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP, karenanya agar dijatuhi pidana penjara selama 9 bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.

Pengadilan Negeri:

- Hakim Pertama yang mengadili perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pemerasan, pasal 368 ayat 1 KUHP yang memuat unsur-unsur:

1. Memaksa orang lain.

2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

4. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

- Nico dipinjami uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- uang pinjaman itu telah dikembalikan pada Terdakwa. Mula-mula sebesar Rp. 230.000,- dan sisanya diserahkan bertahap sampai lunas. Namun tiap pembayaran tidak disertai kwitansi karena penitipan maupun pelunasannya dilakukan atas dasar saling percaya. Meskipun telah lunas, Theresia istri Nico dipaksa Edy untuk menyerahkan TV-nya dengan diawali ribut-ribur sehari sebelum penyerahan TV itu.

- Meskipun telah terbukti bahwa Terdakwa memaksa Theresia menyerahkan TV-nya pada Terdakwa untuk pembayaran hutangnya, Majelis berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan Theresia atau suaminya Nico terdapat hubungan perdata yaitu hutang piutang.

- Perkara ini seyogyanya diajukan dalam sidang perdata, karena sifat melawan hukum dari pasal yang didakwakan tidak terbukti. Surat keterangan penyerahan TV menerangkan sebagai pengganti pembayaran pinjaman hutang.

- Unsur memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dikehendaki pasal 368 ayat 1 KUHP tidak terbukti karena unsur tersebut harus sesuai dengan pasal 89 KUHP.

Meskipun perbuatan Terdakwa, terbukti, tetapi itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum.

- Akhirnya, Hakim Pertama memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa, tidak terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan (ex pasal 368 ayat 1 KUHP).

2. Melepaskan ia dari segala tuntutan hukum.

3. Dst……..dst.

MAHKAMAH AGUNG:

- Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Hakim Pertama dan memohon pemeriksaan Kasasi pada Mahkamah Agung dengan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri salah menafsirkan unsur memaksa dengan kekerasan dalam surat dakwaan pasal 368(1) dan pasal 89 KUHP; menurut Pengadilan Negeri tidak ada. Yang terjadi adalah Theresia bersedia menyerahkan pesawat TV dengan membuat surat pernyataan karena tidak tahan terhadap tekanan Terdakwa untuk menyelesaikan hutang suaminya.

2. Pengadilan Negeri salah memberikan pertimbangan, meskipun perbuatan terbukti tapi bukan merupakan kejahatan karena hubungan perbuatan Terdakwa adalah hutang piutang, padahal Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan keterangan saksi Nico suami saksi telah melunasi hutangnya pada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-. Tetapi pelunasan itu tidak menggunakan surat bukti karena hubungan Nico dan Terdakwa baik.

- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini, di dalam putusannya berpendirian bahwa putusan judex facti salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan paksaan dengan tekanan-tekanan dengan ribut-ribut terhadap saksi Theresia agar mau menyerahkan TV miliknya kepada Terdakwa dalam rangka hubungan perdata, yang menurut penilaian Hakim Pertama dianggapnya bukan merupakan Tindak Pidana. Pertimbangan Hakim Pertama inia dalah salah menerapkan Hukum. Perbuatan terdakwa yang telah menggunakan paksaan agar Theresia menyerahkan TV miliknya, adalah merupakan Tindak Pidana, walaupun dilakukan dalam rangka hubungan perdata menagih piutang.

Dengan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa. Maka dakwaan terhadap Terdakwa dinilai oleh Mahkamah Agung telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Berdasar atas alasan juridis tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 43/Pid/B/1990/PN.Ptk, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 43/Pid/B/1990/PN.Ptk.

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Terdakwa Goerge Ombeng alias Edy bin Johar Meyer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan”.

- Menghukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- Dst……….dst.

CATATAN

v Dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:

v Hubungan hukum butang piutang uang pada saat jatuh tempo, ternyata pihak debitur masih belum dapat melunasi hutangnya. Pihak kreditur dalam melakukan penagihan piutangnya tersebut, kemudian menggunakan cara-cara kekerasan – keributan dan paksaan dengan maksud agar debitur menjadi takut atau malu dan bersedia menyerahkan barang miliknya kepada kreditur sebagai pembayaran hutangnya.

Meskipun fakta ini dalam ruang lingkup pelaksanaan hubungan keperdataan, namun perbuatan kreditur yang bersifat kekerasan memaksa membuat keributan, terhadap debitur tersebut, maka perbuatan menagih hutang dengan cara memaksa ini adalah merupakan perbuatan pidana ex pasal 368(1) KUHP Pidana yaitu pemerasan.

v Dewasa ini dalam masyarakat sering terdengan adanya kejadina penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai debt collector dalam menagih hutang dengan cara dan memakai kekerasan-kekerasan. Kiranya putusan Mahkamah Agung ini dapat dipakai sebagai acuan dalam menangani para debt collector.

v Demikian catatan atas kasus ini.

Gugatan Konsumen

Posted: April 13, 2010 by Komnas "PKPU" in Penyelesaian Sengketa Konsumen
Radar Bromo
[ Selasa, 13 April 2010 ]
Sidang Pra Peradilan Subriyanto Dimulai
Gugat Lima Termohon

BANGIL - Upaya Subriyanto untuk mem-pra peradilankan beberapa jajaran mulai terbukti. Siang kemarin (12/4), sidang pertama dibuka di Pengadilan Negeri (PN) Bangil.

Kubu Subriyanto dikuasakan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia (PKPU). Permohonan pra peradilan diajukan atas penggeledahan dan penahanan yang dinilai tidak sah pada diri Subriyanto. Berkas permohonan disampaikan Siti Utami, advokat pada LBH Komnas PKPU.

Kuasa hukum Subriyanto menggugat lima termohon. Yakni Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolres Pasuruan sebagai termohon I. Kemudian, termohon II ditujukan pada Kasat Serse. Penyidik pembantu Brigadir Mulyono sebagai termohon III. Lalu, Kejaksaan agung RI Cq Kejati Jatim cq Kajari Bangil M Sjafaruddin Madjid sebagai termohon IV. Dan termohon kelima JPU Ridho Wanggono.

“Permohonan ini didasarkan pada pasal I ayat 10 sub a, pasal 17, cq pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) cq pasal 33 KUHAP pasal 77, pasal 79, pasal 81 KUHP,” ujar Siti Utami membacakan berkas permohonannya.

Sidang yang dipimpin hakim tunggal, Siti Hamidah ini dibuka pukul 11.15 WIB. Sidang pra peradilan ini dibatasi selama sepekan. Oleh karena itu, Hamidah kemarin menawarkan beberapa agenda sidang yang bisa disepakati kedua belah pihak. “Jumat diusahakan sudah ada keputusan,” ujar Hamidah.

Siti Utami kemudian membacakan seluruh materi permohonannya. Dalam permohonan setebal 9 halaman, ia mengungkap kronologis pada 5 April 2010 pukul 20.30 WIB itu.

Dalam permohonan disebutkan, saat itu sebanyak 6 anggota kepolisian Polres Pasuruan telah melakukan perbuatan memasuki rumah Subriyanto. Mereka melakukan penggeledahan rumah tanpa surat izin dari Pengadilan Negeri. Juga tanpa izin dari perangkat desa setempat.

“Pada saat penggeledahan, aparat mengeluarkan kata bernada ancaman melalui istri Subriyanto dengan mengatakan, kenapa mempersulit? Hanya masalah hutang sekuku kok tidak diselesaikan,” ujar Siti Utami membacakan permohonannya.

“Kalau dilihat di sini, penyidik sebenarnya memahami kalau ini adalah masalah perdata (utang piutang), bukan pidana. Sehingga, tindakan penahanan dan penggeledahan rumah Ir H Subriyanto tidak sah dan tidak benar,” imbuh advokat berjilbab ini.

Sidang pra peradilan ini mencuat lebih dulu dari kasus yang dialami Subriyanto, pria asal Karangjati Pandaan yang juga pengurus parpol (PDI-P). Subri sempat dilaporkan Amin Thohari, kawan dekatnya ke Mapolres Pasuruan dengan dugaan penipuan cek kosong.

Namun dalam pra peradilan ini, Subriyanto melalui Siti Utami juga membantah punya utang pada Amin Thohari, Dedy Maryadi, dan Khozin. Menurutnya, Subri memiliki utang pada Tri Murwantoro senilai Rp 15 juta. Itupun sudah dibayar sebagian. Lebih dari Rp 10 juta dan masih kurang sekitar Rp 5 juta. “Tri Murwantoro juga tidak keberatan piutangnya dicicil,” terang Siti.

Soal cek bernomor Eh 451986, lalu Ek 101040 dan cek 101042, Siti juga menjelaskan. Cek itu atas nama Sariono yang diberikan Subri pada Amin Thohari dengan tujuan jaminan untuk pinjam uang. Tetapi tidak satupun cek dapat dicairkan.

“Untuk itu tidak ada satu orang pun yang menjadi korban atas cek itu. Sehingga, tidak dapat seseorang dihukum karena adanya niat saja. Sedangkan perbuatan belum dilaksanakan,” tegasnya.

Bahkan, dalam proses penyidikan di Mapolres Pasuruan, Siti mengungkap jika kliennya merasa ditipu penyidik. Kliennya mengaku telah memberi uang secara bertahap sebesar Rp 10 juta dengan janji kasusnya akan didamaikan. “Tapi, hak-hak Ir H Subriyanto tidak diberikan. Malah diancam hendak ditahan kalau didampingi pengacara,” cetusnya.

Pihak termohon, Ridho Wanggono dan Sugeng Prayitno membantah permohonan Subriyanto. “Di permohonan itu, ada ungkapan Subri diperbolehkan pulang. Dan keesokan harinya disuruh kembali lagi untuk melengkapi uangnya yang kurang. Ini sama sekali tidak benar. Saya justru merasa ketipu. Wong dia bilangnya mau ke belakang sebentar untuk menemui istrinya. Lha, kok malah kabur,” tegas Ridlo.

Sugeng Prayitno juga membantah, jika penyidiknya telah menerima uang Rp 10 juta seperti yang dituduhkan kuasa hukum Subriyanto. “Sama sekali tidak benar. Permohonannya ngawur. Ini akan saya jawab besok (hari ini, Red),” tegas Sugeng. (day/hn)