Anggaran Rumah Tangga LPK KOMNAS Pk-PU INDONESIA.

Posted: November 19, 2010 by Komnas "PKPU" in Legalitas PK-PU Indonesia

NGGARAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

KOMITE NASIONAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

(KOMNAS PK-PU)

ORGANISASI

Pasal 1

Pembentukan Organisasi LPK KOMNAS PK-PU disahkan dan didirikan pada tanggal 23 Maret 2009 di Malang

Pasal 2

Kepengurusan PUSAT

(1) Organisasi Kantor Pusat berkedudukan di Malang – Jawa Timur – Indonesia

(2) Susunan Pengurus Pimpinan Pusat KOMNAS PK-PU terdiri atas :

A. DIREKTUR EKSEKUTIF

B. SEKRETARIS JENDERAL

C. DIVISI LITIGASI DAN ADVOKASI

D. DIVISI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SEKTOR JASA

E. DIVISI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SEKTOR PRODUK BARANG

F. DIVISI ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

G. DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

H. DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 3

PIMPINAN CABANG

(1) Organisasi Kantor Cabang berkedudukan di Kota/Kabupaten wilayah Propinsi

(2) Susunan Pengurus Pimpinan Cabang KOMNAS PK-PU terdiri atas :

A. PIMPINAN CABANG

B. SEKRETARIS

C. DIVISI LITIGASI DAN ADVOKASI

D. DIVISI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SEKTOR JASA

E. DIVISI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SEKTOR PRODUK BARANG

F. DIVISI ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

G. DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

H. DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 4

PIMPINAN POS PENGADUAN DAN PELAYANAN

(1) Organisasi Pimpinan Pos Pengaduan dan Pelayanan berkedudukan di Desa/Kelurahan wilayah setempat

(2) Susunan Pengurus Pos Pengaduan dan Pelayanan terdiri atas :

A. PIMPINAN

B. SEKRETARIS

C. BENDAHARA

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 5

Anggota

  1. Setiap anggota yang masih aktif dalam menjalankan tugas-tugas operasional perlindungan konsumen
  2. Anggota Biasa yang disingkat AB, adalah anggota LPK KOMNAS PK-PU yang berbentuk orang perseorang yang telah mendaftarkan diri dan tercatat sebagai Anggota LPK KOMNAS PK-PU
  3. Anggota Luar Biasa yang disingkat ALB, adalah orang perseorang yang masih aktif menjalankan tugasnya, belum terdaftar dan belum tercatat menjadi anggota LPK KOMNAS PK-PU dan selanjutnya akan mendaftarkan diri.
  4. Anggota Kehormatan adalah orang perseorang dan atau kelompok peduli dan ditunjuk oleh Rapat Pleno LPK KOMNAS PK-PU karena :
    1. Alasan kepedulian terhadap Perlindungan Konsumen
    2. Jasanya yang besar dalam pengembangan Organisasi LPK KOMNAS PKPU
    3. Diangkat oleh Rapat Pleno Pengurus
e.  Dewan Pembina, Dewan Pembina memberikan perhatian khusus secara terus-menerus bagi pengembangan organisasi KOMNAS PK-PU.

f.   Dewan Pengawas melakukan fungsi, pengawasan jalannya organisasi.

Pasal 6

Syarat-Syarat menjadi anggota

(1) Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPK KOMNAS PKPU

(2) Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam organisasi

(3) Mengisi formulir anggota

Pasal 7

Gugurnya Keanggotaan

Seseorang dianggap gugur keanggotaannya apabila :

(1) Meninggal Dunia

(2) Mengundurkan diri

(3) Diberhentikan sebagai anggota karena perbuatan tercela dengan dibuktikan secara hukum/norma yang berlaku

Pasal 8

Setiap anggota diberhentikan dilakukan dengan melalui proses :

(1) 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis

(2) Pemberhentian anggota dilakukan melalui Rapat Pleno dan hasilnya diusulkan kepada Pimpinan Pusat secara tertulis

(3) Pimpinan Pusat atas pertimbangan tim verifikasi mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian anggota

BAB III

Kekayaan

Pasal 9

Bentuk Kekayaan Organisasi

(1) Benda tak bergerak

(2) Benda Bergerak

(3) Badan Usaha dan Penanaman Modal (Share Saham)

(4) Keuangan dalam bentuk Dana Kas

Pasal 10

Sumber Benda Tak Bergerak

(1) Wakaf dan Hibah

(2) Pembelian dengan pertimbangan keuangan dengan persetujuan Rapat Pleno

Pasal 11

Pelepasan Hak Atas Benda Tak Bergerak

(1) Barang yang tak bergerak yang diperoleh melalui wakaf dan hibah tidak diperkenankan untuk pelepasan hak

(2) Apabila hak yang terpaksa pelepasan hak dan atas barang tak bergerak dapat dilaksanakan diganti alihkan dengan nilai yang sama atau setara

Pasal 12

Benda Bergerak

(1) Benda bergerak dapat diperoleh dari sumbangan yang tidak mengikat

(2) Pembelian barang bergerak dapat dilaksanakan dengan persetujuan rapat pleno

Pasal 13

Badan Usaha dan Penanaman Modal

(1) Pembentukan Badan Usaha dapat dilaksanakan atas dasar pertimbangan kepentingan anggota

(2) Badan Usaha dibentuk berdasarkan keputusan rapat pleno

(3) Penanaman modal sebagai penyertaan modal pada badan usaha diluar kebijakan organisasi dapat dilaksanakan atas keputusan rapat pleno

Pasal 14

Keuangan

(1) Laporan keuangan dilaksanakan secara transparan

(2) Prinsip pemeriksaan keuangan dapat dilaksanakan setiap waktu melalui tim verifikasi bila perlu memakai public accountant

(3) Laporan keuangan dilaporkan secara periodic minimal 1 (satu) kali dalam enam bulan.

BAB IV

Pasal 15

Kebijakan

  1. Kebijakan organisasi LPKSM KOMNAS PK-PU bersifat kolektif kolegial
  2. Kolektif kolegial artinya sebuah keputusan organisasi tidak boleh hanya dilakukan oleh pimpinan seorang tetapi harus melalui mekanisme keputusan rapat.
  3. Keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang bersifat institusi organisasi artinya segala bentuk kebaikan dan atau resiko sebuah keputusan dipertanggungjawabkan secara organisasi.
  4. Apabila sebuah keputusan dilakukan tidak melalui prosedur sebagaimana pasal 29 butir 1, 2, dan 3 maka dengan sendirinya keputusan tersebut batal dan bernilai tidak sah
  5. Segala bentuk hasil keputusan rapat harus disertai resume/kesimpulan tertulis dari hasil keputusan rapat dan disertai tanda tangan dalam berita acara pngesahan keputusan oleh seluruh peserta rapat pleno tersebut
  6. Untuk mengatur antar tugas pimpinan lainnya selanjutnya akan diatur dalam Job Description antar pengurus yang ditetapkan melalui rapat pimpinan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

BAB V

Pasal 16

Atribut dan Lambang

Atribut terdiri atas :

1. Papan Nama

2. Bendera

3. Lencana

4. Stempel

5. Kop Surat

6. Jas organisasi dan aksesorisnya

Pasal 17

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian dengan melalui ketetapan rapat pleno Pendiri LPK KOMNAS PK-PU

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku

sejak ditetapkan melalui rapat pleno,

April 2009 di Malang

About these ads
Komentar
  1. rony mengatakan:

    pungsi dari komnas PKPU ini apa dan apa yang mesti dilakukan anggotanya
    terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s